Diposting oleh : Efen Permata     Tanggal : 11 September 2017 18:58     Dibaca: 1091 Pembaca

Tanpa Ttd Ketum dan Sekjen, Surat PAN Baru Sekedar Rekomendasi, Bukan SK Dukungan

Wasekjen DPP PAN, Edy Agusyanto usai menyerahkan surat rekomendasi kepada pasangan Harno-Fitri di Palembang, Senin (11/9).

Palembang, DetikSumsel- Ada yang aneh dalam surat rekomendasi PAN terhadap pasangan bakal calon walikota dan wakil walikota Palembang, Harnojoyo-Fitrianti Agustinda. Dimana, surat rekomendasi tersebut tanpa tanda tangan (ttd) ketum PAN, Zulkifki Hasan dan Sekjen DPP PAN Eddy Suparno. 

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPD PAN Kota Palembang Risky Saputra SH mengatakan, surat tersebut baru sekedar rekomendasi bukan surat dukungan DPP PAN pada Harno-Fitri karena tidak dilampirkan tanda tangan Ketum dan Sekjen PAN.

"Lihat, yang tanda tangan bukan Ketum dan Sekjen melainkan Yandris Susanto yang menjabat Ketua Pengkaderan Organisasi Keanggotaan (POK) PAN," kata Risky saat dikonfirmasi. 

Diketahui, DPP PAN melalui Wasekjen Edy Agusyanto menyerahkan surat rekomendasi kepada pasangan Harno-Fitri di Palembang, Senin (11/9). Rekomendasi ini resmi dari DPP, bersifat final dan mengikat. 

"Ya surat rekomendasi ini memang bukan SK Dukungan, tapi pengalaman kita tiga kali Pilkada langsung tidak berubah dengan surat keputusan akhir yang akan didaftarkan ke KPU. Dan rekomendasi awal memang kita sepakati yang menandatangi Yandri Susanto sebagai ketua Tim Pilkada. Nani setalah SK barulah ketum dan sekjen," kata Edy. 

Dikatakan, rekomendasi ini paten dan bisa berubah ketika SK dukungan nanti jika ada hal-hal tertentu yang bisa merubah keadaan. Misalnya yang didukung meninggal dunia, atau tidak memenuhi syarat pencalonan karena kurang dukungan kursi parlemen. "Saya yakin pasangan Harno-Finda bisa memenuhinya dan SK secepatnya kita turunkan," tukasnya. 

KPU akan Verifikasi Administarsi

Sementara itu Komisioner KPU Kota Palembang,  Abdul Karim Nasution menjelaskan, dalam syarat pencalonan, setiap pasangan calon yang diusung dari parpol harus didukung minimal 10 Kursi yang ada di DPRD Kota Palembang.

"Pasti diverifikasi, surat juga harus menyatakan dukungan bukan rekomendasi. Jelas harus ditandangani Ketua Umum dan jika ditandangani oleh sekjen harus diberikan penjelasan," pungkasnya. (Pen)

  • Google+
  • Whatsapp

0 Comments

Leave a Comment

*) Harus diisi

Refleksi