Iklan Lucianty Pahri
Pasang Iklan di DetikSumsel.com
Diposting oleh : Puji     Tanggal : 11 Juni 2018 20:04     Dibaca: 223 Pembaca

Tim Advokasi Sarimuda Temukan Dugaan Penggelembungan DPT

Istimewa

Palembang, Detik Sumsel -- Tim advokasi calon Walikota Palembang nomor urut dua (Sarimuda-Rozak) menemukan dugaan penggelembungan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) Pilkada kota Palembang.

Atas dasar itulah tim advokasi yang diketuai Februar Rahman SH mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sumatera Selatan untuk melaporkan temuan tersebut.

Menurut Febuar, indikasi penggelembungan DPT mereka temukan di Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarame Palembang. Dimana di Kelurahan ini ditemukan adanya pemilih ganda ini setelah tim menerima salinan DPT resmi dari KPU Palembang.

"Setelah diteliti, di dalam DPT Sukarami kami menemukan begitu banyak jumlah pemilih dengan nama dan NIK yang sama, namun memiliki perbedaan tempat memilih,"ujarnya.

Selain itu, timnya juga menemukan banyak calon pemilih tidak memiliki nomor Kartu Keluarga, namun ditetapkan sebagai pemilih yang terdaftar di DPT.

“Hal ini berpotensi munculnya pemilih siluman. Pemilih dengan identitas palsu bisa saja menguntungkan salah satu calon tertentu dan pelaksanaan Pilkada serentak di Sumsel khususnya Pemilihan Walikota Palembang menjadi tidak fair,”jelasnya.

Dirinya merincikan dari 512 mata pilih di Kelurahan Kebun Bunga, tim advokasi Sarimuda-Rozak hanya menemukan sekitar 20 pemilihan yang valid. Pihaknya juga memastikan temuan DPT ganda tidak hanya ada di Kelurahan Kebun Bunga, namun terdapat di sejumlah kelurahan dari 18 Kecamatan.

Mereka menduga, DPT ganda sengaja diterbitkan dengan maksud untuk memanipulasi data dan informasi pemilih yang berhak memberikan suara di TPS pada Pilkada Palembang dan Pilgub Sumsel 2018.

Jika tetap digunakan sebagai pedoman dalam proses pemungutan suara dapat menimbulkan kecurangan dan dimanfaatkan salah satu pasangan calon tertentu.

“Terkait temuan DPT ganda ini, tim advokasi Sarimuda-Rozak telah mengajukan laporan ke Panwaslu kota Palembang. Laporan ini sudah kami serahkan kemarin dan selanjutnya akan kami bawa ke KPU Sumatera Selatan,” ungkap Febuar.

Dengan munculnya potensi kecurangan dan dugaan tindak pidana melalui DPT ganda, Febuar meminta agar Panwaslu segera memerintahkan KPU Palembang dapat segera melakukan perbaikan.

Sebab, jika tidak segera diperbaiki maka pelaksanaan Pilkada besar kemungkinan bisa ditunda. Tidak hanya untuk Pilkada Palembang, namun juga Pilgub Sumsel 2018.

“Pelaksanaan Pilkada hanya menyisakan waktu sekitar dua pekan. Dan saya rasa perbaikan ini akan memakan waktu cukup lama sehingga Pilkada berpotensi tertunda. Saya khawatir jika diteruskan dengan situasi ini maka Pilkada tidak akan menghasilkan pemimpin terbaik, berdasarkan pilihan rakyat,” tegas Febuar.(oji) 

H. Hendri Zainuddin, Anggota DPD RI asal Provinsi Sumatera Selatan
  • Google+
  • Whatsapp

0 Comments

Tinggalkan Komentar

*) Harus diisi

Refleksi