Diposting oleh : Amin     Tanggal : 13 Oktober 2017 14:35     Dibaca: 53 Pembaca

Tingkatkan Pelayanan Informasi Kepada Publik, Diskominfo Gandeng OPD

Suasana rapat koordinasi antara Diskominfo dengan organisasi perangkat daerah (OPD) Kota Lubuklinggau

Lubuklinggau, Detik Sumsel-Untuk menyamakan persepsi mengenai informasi yang layak dan tidak untuk disebarkan kepada masyarakat, Pemerintah Kota Lubuklinggau melalui Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) menggelar rapat koordinasi (Rakor) bersama organisasi perangkat daerah (OPD).

Dalam rapat yang berlangsung di ruang OP Room Dayang Torek, Kepala Dinas Kominfo Erwin Armeidi mengungkapkan, kegiatan tersebut bertujuan untuk mengelola pelayanan informasi yang berkualitas diseluruh Kota Lubuklinggau diantaranya yakni menjamin hak warga negara, mendorong partisipasi masyarakat. Kemudian, meningkatkan peran aktif masyarakat, mengetahui alasan kebijakan publik, mengembangkan ilmu pengetahuan.

“Sesuai dengan, undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Seluruh OPD diharuskan membentuk PPID pembantu dan melaksanakan pelayanan pemberian informasi publik melalui aplikasi PPID yg diberikan oleh Kemendagri yang terintegrasi dengan website Pemerintah Kota Lubuklinggau,” jelasnya, Jum'at (13/10).

Meski begitu lanjut dia, tidak semua informasi harus disebarkan kepada publik. Ada 10 jenis informasi yang dikecualikan seperti informasi yang dapat menghambat proses penegakan hukum, mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, membahayakan pertahanan dan keamanan negara, mengungkapkan kekayaan alam Indonesia.

Kemudian informasi yang dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional dan kepentingan hubungan luar negeri, mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang.

Selanjutnya informasi yang mengungkap rahasia pribadi, memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan, kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan, serta informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

"Setiap OPD diminta untuk memiliki admin khusus, untuk penyampai informasi kepada publik,"jelasnya.

Sementara itu, Kabid Data dan Informasi Publik selaku PPID Utama, Febrio Fadilah menambahkan, kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari sosialisasi pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) tingkat Kota Lubuklinggau. Dimana Dinas Kominfo sebagai pengelolanya, sesuai SK PPID sejak 3 Juli 2017.

"Jadi setiap badan publik dapat memberikan informasi yang disediakan untuk diumumkan secara berkala dan kecuali yakni bersifat rahasia negara, bisnis pribadi dan jabatan,"pungkasnya.(ffa)

  • Google+
  • Whatsapp

0 Comments

Leave a Comment

*) Harus diisi

Refleksi