Iklan Lucianty Pahri
Pasang Iklan di DetikSumsel.com
Diposting oleh : Poetra     Tanggal : 13 November 2017 19:39     Dibaca: 300 Pembaca

Tuntutan "Copy paste", Terdakwa Minta Bebas

Suasana persidangan terdakwa Hasanudin.

Palembang, Detik Sumsel- Dianggap tidak cakap dalam penyusunan surat tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum (JPU), Ita Royani SH terhadap terdakwa perbuatan tindak menyenangkan, Hasanudin (56), warga Jl Jenderal Sudirman samping RS RK Charitas Kecamatan Ilir Timur I. Penasehat hukumnya, Yustianus Joni SH meminta agar majelis hakim dapat melepaskan terdakwa dari semua tuntutan dan dakwaan yang dikenakan padanya.

“Dari berkas tuntutan, terutama keterangan para saksi, ada 11 point keterangan yang tanda baca hingga titik koma sama persis, kita menduga ini copy paste. Padahal, setiap keterangan yang disampaikan para saksi setidaknya ada perbedaan,” ungkap Yustianus Joni, saat membacakan nota pledoi di Pengadilan Negeri (PN) Palembang, Senin (13/11).  

Di samping itu, jaksa juga menambah pasal yang sebelumnya tidak tercantum pada prapenuntutan terutama pasal 2 ayat 1 UU No 12 tahun 1951. Seharusnya, merujuk pasal 110 KUHAP tentang penuntutan,  jika jaksa hendak menambah atau mengurangi pasal, terlebih dahulu menyerahkan ke penyidik berkas P-19 atau belum lengkap beserta yang harus dilengkapi oleh penyidik. “ kalau seperti ini, terkesan dipaksakan,” bebernya.

Khusus untuk pledoi atau unsur pidana yang dituntutkan oleh JPU, dirinya menganggap ada yang tidak terpenuhi atau terbukti di persidangan. Karena menurutnya, apa yang dilakukan olehterdakwa itu, sepenuhnya merupakan pembelaan terpaksa karena kehormatannya terganggu.

“Klien kami berbuat seperti ini, setelah beberapa orang datang ke rumahnya dan mengeluarkan kata-kata kurang sopan dan melempar batu ke arah rumah terdakwa. Karena terganggu kerhormatannya lantas ke luar. Itu semua karena terpaksa,” ungkapnya.

Jaksa penuntut umum (JPU0, Ita Royani SH mengatakan, pihaknya tidak mempermasalahkan apa yang telah disampaikan oleh terdakwa maupun penasehat hukumnya. Untuk itu, dirinya tetap pada tuntutan awal yakni menuntut terdakwa selama tujuh bulan karena melanggar pasal 335 ayat 1 ke 1 KUHP. “Kita pada tuntutan awal,” ulasnya.

Ketua majelis hakim, Wisnu Wicaksono SH usai mendengarkan pledoi atau pembelaan dari terdakwa, menunda persidangan hingga pekan depan dengan agenda tanggapan jaksa atas pledoi dari pihak terdakwa. “Sidang kita skors selama sepekan,” ungkapnya sembari meninggalkan ruang sidang. (Vot)

H. Hendri Zainuddin, Anggota DPD RI asal Provinsi Sumatera Selatan
  • Google+
  • Whatsapp

0 Comments

Tinggalkan Komentar

*) Harus diisi

Refleksi