Diposting oleh : Deddy Gusrizal     Tanggal : 12 Juni 2017 23:47     Dibaca: 143 Pembaca

Usaha Industri Harus Kantongi SPPL

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagaralam, Yapani Rahim

Pagaralam, Detik Sumsel – Demi kelangsungan kelestarian lingkungan kedepanya, sudah tentu potensi pecemaran harus diwaspadai. Salahsatunya dampak yang ditimbulkan dari aktifitas usaha industri yang ada di Kota Pagaralam yang sebagian dinilai masih menghasikan limbah yang berdampak terhadap pencemaran.

 Menyikapi hal tersebut, sejumlah usaha dan kegiatan penghasil limbah tetap dilakukan pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagaralam. “Sebab, jika tak dilakukan monitoring dikhawatirkan bisa berdampak terjadinya pencemaran lingkungan,” ujar Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagaralam, Yapani Rahim, melalui Kabid Pengawasan dan Pengendalian, Bonsen Hendi ST, kemarin.

Dilanjutkannya, pengawasan terhadap usaha atau kegiatan penghasil limbah ini dilakukan secara berkala.  “Tim yang diterjunkan mengecek langsung kesejumlah tempat usaha atau kegiatan khususnya yang menghasilkan limbah,” ulasnya seraya mengatakan temuan di lapangan masih ada yang belum mengantongi izin kita tegur.

Sejumlah  usaha yang dilakukan pengawasan seperti bengkel kendaraan, industri kecil seperti pembuatan mesin, usaha terali, home industri, rumah makan. “Jumlahnya cukup banyak khususnya di wilayah perkotaan, oleh karenanya perlu dilakukan pengawasan,” ujarnya.

Ditambahkan, Kasubid Pengawasan dan Penegakan Hukum, Heriansyah SE MM, untuk usaha atau kegiatan sekala kecil paling tidak pengelola atau pemilik usaha izin berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan (SPPL). Lain halnya sudah skala besar izin lingkungannya berupa dokumen UKL-UPL ataupun amdal. “Bagi usah kecil yang belum memiliki SPPL dinjurkan segera mengurus izinnya. Untuk pengurusannya akan dipermudah,” ulas dia.

Sejauh ini untuk penertiban izin lingkungan yang ada di Kota Pagaralam, dinas juga bersinergi dengan pihak perizinan (KPPT, red) untuk pembuatan izin usaha terlebih berkaitan dengan limbah diharuskan menyertakan rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup. “Adanya pengawasan ini, selain untuk penertiban izin lingkungan yang ada, juga meminimalisir dampak kerusakan lingkungan seperti pencmaran lingkungan sebagai imbas dari aktifitas usaha,” pungkas Heriansyah.

  • Google+
  • Whatsapp

0 Comments

Leave a Comment

*) Harus diisi

Refleksi