Diposting oleh : Efen Permata     Tanggal : 29 Agustus 2017 16:26     Dibaca: 185 Pembaca

UU Pemilu 2017, Kursi DPR RI Bertambah 15 Kursi

Ilham Saputra, Anggota KPU RI menjelaskan UU No 7 tahun 2017 dalam FGD yang digelar KPU Kota Palembang, Selasa (29/8/2017).

Palembang, Detik Sumsel - Mensosialisasikan serta mengupas tuntas Undang-Undang No 7 Tahun 2017, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang menggelar Focus Group Discusion (FGD) bertempat di ballrom Hotel Swarna Dwipa Palembang, Selasa (29/8/2017).

Dalam diskusi tersebut hadir sebagai pembicara, Ilham Saputra Komisoner KPU RI, Titi Anggraini Direktur Eksekutif Perludem dan dimoderatori Ahmad Nafi, anggota KPU Sumsel.

Dalam pemaparannya, Komisioner KPU RI, Ilham Saputra menjelaskan, Pemerintah telah mengesahkan UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Ketentuan ini adalah penyederhanaan sistem pemilu, dengan meringkas tiga UU.

"Ketiga undang undang itu, yakni UU No 15 Tahun 2011 tentang Penyelengaraan Pemilu, UU No 42 Tahun 2008 tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, dan UU No 8 Tahun 2012 pemilihan umum legislatif," jelasnya.

Lebih lanjut, untuk jumlah total kursi anggota DPR pada UU No 8 tahun 2012 ditetapkan 560 kursi, tetapi pada UU Pemilu No 7 tahun 2017 bertambah menjadi 575 kursi anggota DPR

"Penambahan 15 Kursi DPR RI itu terdiri dari; Jambi satu kursi, Riau dua kursi, Kepulauan Riau satu kursi, Lampung dua kursi, NTB satu kursi, Kalbar dua kursi, Kalimantan Utara tiga kursi, Sulteng satu kursi, Sulbar satu kursi, dan Sulteng satu kursi," terangnya.

Selain itu, Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini mengungkapkan, pada UU No 7 tahun 2017 terdapat beberapa Partai Politik yang melakukan Uji Materi.

"Partai Idaman, PSI, Perindo melakukan pengujian pada pasal 173 ayat (1) dan (3) dimana dalam pasal tersebut diterangkan Partai Politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagak Partai Politik Peserta Pemilu," jelasnya.

Sementara itu, Ketua KPU Kota Palembang Syarifudin mengatakan, KPU Palembang terus berupaya melakukan sosialisasi UU No 7 tahun 2017. Dalam FGD ini hadir perwakilan partai politik, Akademisi, Ormas, Maupun perwakilan Mahasiswa

"Semoga dengan telah dilakukannya kupas tuntas pada UU No 7 tahun 2017, pilkada 2018 dapat berlangsung dengan sukses," pungkasnya. (Pen)

  • Google+
  • Whatsapp

0 Comments

Leave a Comment

*) Harus diisi

Refleksi