Situs Berita Detik Sumsel
Redaksi Detiksumsel.com
Diposting oleh : Iyop DS     Tanggal : 23 Maret 2017 17:07     Dibaca: 2216 Pembaca

Yan Anton Divonis Enam Tahun, Umar Usman Empat Tahun Penjara

Yan Anton Ferdian dan Umar Usman saat mendengarkan putusan sidang (Foto istimewa)

Palembang, Detik Sumsel-Majelis hakim Pengadilan Tipikor Palembang menjatuhkan vonis hukuman enam tahun penjara dan denda Rp 200 Juta, subsider satu bulan kurungan kepada Bupati Banyuasin nonaktif Yan Anton Ferdian, dalam persidangan yang digelar di PN Klas 1 Palembang, Kamis (23/03). 

"Terdaknya terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 12 huruf a UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor, sebagaimana telah diubah UU No 20 tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 jonto Pasal 55 ayat 1,"tegas Ketua Majelis Hakim Arifin didampingi anggotanya Haridi dan Paluko.

Putusan ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum KPK Roy Riadi, yang menjerat dengan hukuman delapan tahun penjara dan denda Rp300 juta subsider tiga bulan kurungan. Selain menjatuhkan hukuman, majelis hakim juga mencabut hak politik Yan Anton selama tiga tahun, setelah menyelesaikan masa hukuman atau lebih ringan dua tahun dari tuntutan jaksa.
         
Sementara itu, majelis hakim juga menjatuhkan hukuman empat tahun penjara, denda Rp 200 juta subsider satu bulan kurungan kepada tersangka lainnya dalam kasus serupa seperti Umar Usman, mantan Kadis Pendidikan Banyuasin. Kemudian Rustami, Kasubag Rumah Tangga Pemkab Banyuasin, Sutaryo, Kasi Pengembangan Mutu Pendidikan Kadis Pendidikan Banyuasin dan Kirman, Direktur CV Adi Sai.

Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Tipikor Palembang telah menjatuhkan vonis 1,5 tahub penjara kepada Zulfikar Muharrami, seorang pengusaha setelah terbukti menyediakan dana untuk menyuap Bupati Yan Anton.   
     
Yan Anton dimajukan ke muka persidangan setelah diamankan dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada 4 September 2016 lalu, saat menerima suap dari Zulfikar dengan perantara Kirman. Saat itu Yan Anton menerima bukti setor pelunasan ONH Plus atas nama dirinya dan istri senilai Rp531 juta.
    
Dalam persidangan terungkap bahwa Yan Anton kerap menerima gratifikasi atas proyek pemerintah yang diberikan ke sejumlah pengusaha. Dia juga memerintahkan bawahaannya untuk menghubungi sejumlah pengusaha rekanan pemerintah, untuk mencarikan dana guna kepentingan pribadinya sebagai bupati.
    
Sebagai imbalannya, pengusaha yang telah memberikan ijon akan mendapatkan proyek pada tahun anggaran mendatang. Kegiatan korupsi ini telah berlangsung lama dan berdasarkan fakta dipersidangan telah berlangsung sejak 2012.
    
Sementara hal-hal meringankan yang menjadi pertimbangan hakim yakni terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan. Sementara yang memberatkan sebagai pimpinan tertinggi pada pemerintah kabupaten, terdakwa menjadi pelaku utama tipikor.
      
Atas putusan hakim ini, kelima terdakwa menyatakan menyatakan menerima. Sementara sebaliknya JPU menyatakan pikir-pikir. "Saya menerima dan akan menjalani hukuman ini," kata Yan Anton saat keluar dari ruang sidang. (Fik/iyop)

  • Google+
  • Whatsapp

0 Comments

Leave a Comment

*) Harus diisi

Refleksi