Alex Noerdin Akan Penuhi Panggilan Kejagung | Detik Sumsel
BNI"
Mantan Gubernur Sumsel, Alex Noerdin. Foto: Antara

Alex Noerdin Akan Penuhi Panggilan Kejagung

Palembang, Detik Sumsel- Mangkirnya mantan Gubernur Sumsel Alex Noerdin dari pemanggilan Kejaksaan Agung (kejagung) beberapa waktu lalu akhirnya menemui titik temu.

Ayahanda dari Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin tersebut mengaku, dirinya belum bisa hadir karena sedang berada di luar negeri dan pada pemanggilan kedua dirinya sedang mempersiapkan diri untuk serah terimah jabatan gubernur ke Pj Gubernur Sumsel oleh Menteri Dalam Negeri.

“Selesai urusan ini saya pasti akan memenuhi panggilan, soal pemanggilan ini biasa saja, semua pejabat tinggi saja pernah dipanggil Kejagung,” bebernya.

Diketahui, Tim penyidik Kejaksaan Agung mengagendakan pemeriksaan mantan gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin terkait kasus tindak pidana dana hibah dan bantuan sosial (bansos) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2013. Alex rencananya diperiksa sebagai saksi terkait kasus yang telah merugikan keuangan negara senilai Rp 21 miliar. Namun, Alex tak dapat memenuhi panggilan pemeriksaan dari penyidik Kejagung.

Pemanggilan tim penyidik Kejaksaan Agung kepada Alex Noerdin sudah masuk ke panggilan yang kedua. Pemanggilan pertama pada 13 September 2018, Alex Noerdin juga tidak hadir dengan alasan tengah dinas di luar negeri. Kejaksaan Agung menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan dana bantuan sosial dan hibah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Keduanya adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan, LT dan mantan Kepala Kesbangpol Propinsi Sumatera Selatan bernama I. Dari hasil penyelidikan, diduga dari perencanaan, penyaluran, penggunaan, dan pertanggungjawaban terhadap dana hibah dan bantuan sosial tersebut yang diberikan langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan dilakukan tanpa melalui proses evaluasi atau klarifikasi biro terkait.

Sehingga diduga terjadi pertanggungjawaban penggunaan yang fiktif, tidak sesuai peruntukan, dan terjadi pemotongan. Sejauh ini, penyidik telah memeriksa sekitar 1.000 orang saksi baik dari pemerintahan maupun penerima bantuan, pengumpulan dokumen, surat, dan berkas yang menyangkut pelaksanaan kegiatan hibah dan bantuan sosial tersebut.

Total anggaran untuk dana hibah dan bansos dari APBD Sumsel sebesar Rp 1,2 triliun. Sementara itu, diduga, kerugian negara yang ditimbulkan dalam kasus ini sebesar Rp. 2.388.500.000.(tet)

H. Hendri Zainuddin, KETUM KONI SUMSEL
Lakukan Penukaran Uang

Check Also

Mediasi Pihak Dekan Fakultas Ekonomi dengan BEM-KM Unsri Masih Temukan Jalan Buntu

Indralaya, Detik Sumsel- Usai melakukan mediasi antar pihak Dekan Fakultas Ekonomi dengan Badan Eksekutif Mahasiswa …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *