Asa Daerah Menanti Pendelegasian Atasi Illegal Drilling | Detik Sumsel
BNI"
Penambangan ilegal di Kabupaten Muba

Asa Daerah Menanti Pendelegasian Atasi Illegal Drilling

Palembang, DetikSumsel – Dalam pasal 33 ayat (3) Undang – Undang Dasar 1945 telah jelas bila Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam strategis yang terkandung di dalam bumi wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai negara.

Namun, di beberapa wilayah di Indonesia khususunya di Kabupaten Musi Banyuasi (Muba) Sumatera Selatan, masih ditemukan kegiatan ilegal drilling.

Persoalan illegal drilling yang seringkali menimbulkan korban, membuat Pemerintah Kabupaten Muba terus mendesak pihak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk melakukan revisi Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 1 tahun 2008 agar hal tersebut bisa diminimalisir.

“Pemkab Muba meminta agar pihak Kementerian ESDM memberikan pendelegasian ke Kabupaten untuk meminimalisir persoalan ini baik melalui edukasi dan hal lainnya yang sesuai SOP,” ungkap Sekda Muba Drs Apriyadi MSi saat menghadiri Rapat Pembahasan Mekanisme dan Pesyaratan dalam Rancangan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Tentang Tata Cara Pengusahaan dan Pemproduksian Minyak Bumi pada Sumur Tua dan Sumur Minyak yang Dikelola Oleh Masyarakat Sekitar, di salah hotel di Palembang, Selasa (19/10) yang lalu.

Sekda Muba berikan pendapat terkait ilegal driling yang meresahkan

Pemkab Muba juga meminta kejelasan agar persoalan illegal drilling yang seringkali menimbulkan korban tidak terus menerus terjadi. “Prinsipnya Pemkab Muba akan mengikuti SOP, dan tentunya kalau ada kejelasan nantinya akan memberikan kontribusi positif untuk masyarakat secara legal,” ujarnya.

Dilain itu, Gubernur Sumsel H. Herman Deru menerangkan bila persoalan illegal drilling ini harus dilakukan secara komprehensif dan mempunyai regulasi yang jelas dan tegas.

“Tidak pas lagi bicara soal diskusi dan rekomendasi, harus segera ada keputusan yang sah agar tidak terus berlarut. Oleh sebab itu, dalam hal ini kementerian ESDM harus segera mengeluarkan keputusan dan diselesaikan secara bersama,” tegasnya.

webinar Local Media Briefing yang diselenggarakan SKK Migas Sumbagsel, Jumat (5/11)

Solusi Permasalahan Ilegal Drilling.

Pada webinar Local Media Briefing yang diselenggarakan SKK Migas Sumbagsel, Jumat (5/11). Tenaga ahli SKK Migas Ir Ngatijan MT saat menjadi narasumber memberikan solusi permasalah kegiatan penambangan ilar.

Menurut Ngatijan, dampak Illegal Drilling ini sangat banyak dan parah, baik dari segi ekonomi masyarakat, sosial terlebih lagi dalam ekosistem dampak lingkungan.

“Dampak dari Illegal Drilling, hanya dengan menerbitkan perpres agar dapat dihentikan,” ujar Tenaga Ahli SKK MIgas ini saat menjadi narasumber acara yang diselenggarakan di Novotel Bangka.

Selain itu iya juga mengatakan, SKK Migas sendiri mempunyai dua opsi dalam hal menyikapi Illegal Drilling ini, yakni dihentikan secara total atau dikelola.

“Jika dikelola maka harus ada payung hukum, namun sampai sekarang belum ada,”tandasnya.(Pen)

H. Hendri Zainuddin, KETUM KONI SUMSEL
Lakukan Penukaran Uang

Check Also

Danrem Gapo Ikut Rakor Jumlah Final Operasi PPKM dan Vaksinasi

Palembang, Detik Sumsel — Komandan Korem (Danrem) 044 / Gapo Brigjen TNI M Naudi Nurdika …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *