Bappebti Perketat Pengawasan Calon Pedagang Fisik Aset Kripto Terdaftar | Detik Sumsel

PKN
Pemprov
Plt Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko

Bappebti Perketat Pengawasan Calon Pedagang Fisik Aset Kripto Terdaftar

Palembang, Detik Sumsel — Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti),Kementerian Perdagangan memperketat pengawasan perdagangan aset kripto. Hal ini dilakukan guna memberikan kepastian hukum agar masyarakat yang akan bertransaksi mendapatkan informasi yang jelas dan legal.

Plt Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko, Kamis (28/07) mengatakan langkah tersebut perlu diambil mengingat banyak beredar situs atau website maupun aplikasi yang menawarkan investasi kepada masyarakat, namun tidak dapat dipertanggungjawabkan.

“Bappebti terus mengggencarkan edukasi tata cara bertransaksi aset kripto yang benar dan aman, mekanisme transaksi, peraturan-peraturan terkait, hingga risiko berinvestasi dan tata cara penyelesaian masalah,” kata Didid Noordiatmoko.

Bappebti juga melakukan pengawasan kepada calon pedagang fisik aset kripto atau CPFAK secara off site dan on site. Sedangkan Pengawasan off site dilakukan terhadap laporan rutin dan berkala yang disampaikan CPFAK melalui surat elektronik (e-mail) atau sistem pelaporan elektronik yang terhubung ke Bappebti.

Sementara itu, tambah Dia, pengawasan on-site dilakukan secara langsung, baik rutin maupun sewaktu-waktu, berdasarkan perhitungan pemetaan risiko. Diingatkan setiap CPFAK dan produk aset kripto yang diperdagangkan harus didaftarkan ke Bappebti. Bila jenis aset kripto yang tidak sesuai dengan peraturan Bappebti maka tidak dapat diperdagangkan di Indonesia.

Baca Juga :   Dianggap Anak Tiri, Jalan Cengal OKI Makin Memprihatinkan

Penetapan aset kripto sendiri dilakukan melalui metode penilaian Analytical Hierarchy Process (AHP) yang memiliki beberapa kriteria penilaian. Bappebti telah mengeluarkan Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021. Dalam regulasi itu disebutkan syarat aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto. Aset kripto yang dapat diperdagangkan di dalam negeri mengacu pada Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto. Hingga saat Bappebti telah memberikan tanda daftar kepada 25 CPFAK dan menetapkan 229 jenis aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto. Dengan demikian, CPFAK hanya dapat memperdagangkan jenis aset kripto yang sudah ditetapkan oleh Kepala Bappebti.

Sementara itu Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan PBK Tirta Karma Senjaya menambahkan, perdagangan fisik aset kripto merupakan salah satu komoditi yang sangat diminati masyarakat akhir-akhir ini. Bappebti mencatat, data transaksi aset kripto meningkat pesat. Hal itu terlihat dari nilai transaksi pada 2021 sebesar Rp 859,4 triliun atau naik 1.224 persen dibandingkan pada 2020 yang tercatat sebesar Rp 64,9 triliun. Selain itu, tambahnya, peningkatan terlihat dari transaksi Januari—Juni 2022 yang telah mencapai Rp 212 triliun. Hingga Juni 2022, pelanggan aset kripto di Indonesia tercatat memiliki 15,1 juta pelanggan.

Baca Juga :   BNI Raih Cash Management dari Euromoney

“Dengan tingginya minat masyarakat yang berinvestasi di bidang perdagangan fisik aset kripto, masyarakat diminta agar terlebih dahulu paham dengan benar produk dan mekanisme perdagangannya,” ujar Tirta. Pertama, Tirta menyarankan, masyarakat harus menjadi pelanggan pada perusahaan yang memiliki tanda daftar dari Bappebti. Kedua, memastikan dana yang digunakan adalah dana lebih yang dihasilkan secara legal dan bukan dana yang digunakan kebutuhan sehari-hari. Ketiga, menginvestasikan dana untuk jenis produk yang telah ditetapkan Bappebti. Keempat, mempelajari risiko yang mungkin timbul dan perkembangan harga komoditi yang terjadi karena harga yang fluktuatif. Kelima, pantang percaya janji-janji keuntungan tinggi atau tetap. “Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, ketahui terlebih dahulu profil dan legalitas CPFAK dengan mengakses situs resmi Bappebti di tautan https://www.bappebti.go.id,” tutupnya (May)



H. Hendri Zainuddin, KETUM KONI SUMSEL

Check Also

Sebagian Lahan Rencana IKL Diklaim Warga Bukan Milik PT Arta Prigel

Lahat, Detik Sumsel — Proses pembangunan Ibu Kota Lahat (IKL) baru di Kecamatan Lahat Selatan, …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.