BPKAD Lahat Tertibkan Hibah dan Bansos | Detik Sumsel
BNI"
Sekda Lahat, Chandra SH MM membuka kegiatan sosialisasi Perbub No 23 Tahun 2021, foto istimewa.

BPKAD Lahat Tertibkan Hibah dan Bansos

Lahat, Detik Sumsel – Kedepan hibah dan bansos di lingkungan Pemkab Lahat, akan ditertibkan. Bila selama ini hibah dan bansos dalam bentuk uang melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lahat, kedepan sepenuhnya melalui Organisasi Perangkat Daerah masing-masing.

Hal ini sesuai dengan Perbub Nomor 23 Tahun 2021, tentang Mekanisme Pengelolaan Keuangan Dana Hibah dan Bansos, yang tengah disosialisasikan.

Sekda Lahat, Chandra SH MM menjelaskan, mekanisme penyaluran dana hibah ini perlu dilakukan dengan tertib. Sehingga dapat menjamin transparansi, akuntabilitas dan memudahkan dalam penyampaian pelaporan, juga pertanggungjawabannya.

“Ini bentuk komitmen Pemkab Lahat, dalam meningkatkan pelayanan ke masyarakat. Juga menunjang pencapaian sasaran dengan memperhatikan azaz keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat,” tutur Chandra, saat membuka sosialisasi, yang dihadiri seluruh Kasubag Perencanaan OPD Pemkab Lahat, dengan narasumber Vivin Gunawan SSTP, Analisis Perencanaan Anggaran Daerah, Dirjen Bina Keuangan Daerah dan Jamaludin Malik SSi, tim ahli IT SIPD Kemendagri, Minggu (14/11).

Plt Kepala BPKAD Lahat, M Ghufran D SE MM menambahkan, dengan terbitnya Permendagri Nomor 77 tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, statusnya mencabut aturan yang ada sebelumnya, salah satunya Perbub Nomor 17 tahun 2017, dengan dasar hukum Permendagri 32 tahun 2011, tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

“Perbub sebelumnya, untuk hibah uang melalui BPKAD untuk barang di OPD. Dengan Perbub 23 tahun 2021 ini, hibah uang dan barang sepenuhnya ada di OPD masing-masing,” jelas Ghufran.

Mekanisme pengajuan hibah, mulanya berbentuk usulan dari calon penerima. Kemudian OPD membuat kajian layak tidaknya mendapat bantuan. Setelah itu direkomendasikan ke TAPD, untuk membuat pertimbangan dengan melihat kondisi keuangan daerah. Sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman aparatur, tentang mekanisme Perbub No 23 Tahun 2021.

“Bagi yang mengajukan hibah berasal dari induk organisasi, kemudian induk organisasi yang mendistribusikan. Sedangkan untuk bantuan sosial bisa kelompok atau individu, seperti korban kebakaran dan bencana alam,” jelas Ghufran. (heru)

H. Hendri Zainuddin, KETUM KONI SUMSEL
Lakukan Penukaran Uang

Check Also

Minta Mabes Polri Ambil Alih Dugaan Kasus Penipuan Jual Beli Tanah yang Ditangani Polda Sumsel

Palembang, Detik Sumsel — Meresa kliennya di diskriminasi saat menjalani proses hukum di Polda Sumsel. …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *