Bupati Askolani : Rp 500 Miliar itu Dana Pinjaman Khusus Pemulihan Ekonomi dan Tidak Berbunga | Detik Sumsel
Banner Iklan Diskominfo
Pemprov

Bupati Askolani : Rp 500 Miliar itu Dana Pinjaman Khusus Pemulihan Ekonomi dan Tidak Berbunga

Pangkalan Balai, Detik Sumsel – Bupati Banyuasin H Askolani SH MH menegaskan bahwa dana pinjaman Rp 500 miliar yang direncanakan Pemkab Banyuasin adalah pinjaman khusus untuk pemulihan ekonomi nasional (PEN), yang memang menjadi program pemerintah pusat dalam pemulihan ekonomi di tengah pandemi covid 19.

Dana PEN ini berbeda dengan pinjaman daerah, karena tidak berbunga. Begitu juga dengan jangka waktunya 5 sampai 10 tahun tidak tergantung dengan masa jabatan Kepala Daerah atau Bupati.

” Perlu dipahami, pengembalian dana pinjaman PEN tidak melalui APBD tetapi dengan cara pemotongan 20 persen Dana Alokasi Jhusus (DAK) dari Kementerian Keuangan dan perhitungannya dilakukan oleh pihak Kementerian Keuangan, ” kata orang nomor satu di Banyuasin ini menjawab ketidak pahaman sejumlah kalangan terkait pinjaman PEN tersebut.

Pinjaman PEN lanjut Bupati Askolani diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 82/2020 tentang penangan covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang ditindak lanjuti dengan PMK 105/2020 dan PMK 179/2020.

” Itulah dasar adanya Pinjaman PEN untuk daerah. Maka masyarakat Banyuasin untuk mendukung rencana peminjaman ini, karena dana tersebut sepenuhnya untuk menumbuhkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Banyuasin, terutama dalam skema pembangunan 11 jalan poros dan 8 jembatan untuk mengkoneksikan kecamatan dalam Kabupaten Banyuasin, ” tegasnya ketika dibicangi diselah Kunker di Sungsang Kecamatan Banyuasin II, Rabu (13/1/2021)

Lanjut Bupati Askolani, sudah sering dirinya menyampaikan bahwa kalau hanya mengandalkan dana APBD Kabupaten Banyuasin yang hanya Rp 2,4 Triliun, tentu tidak akan bisa menyelesaikan persoalan pembangunan di Kabupaten Banyuasin terutama infrastruktur yang kondisinya 80 persen rusak.

Baca Juga :   KH Affandi Rois Syuriah, Cak Amir Ketua Tanfidziyah 

” Karena kita tidak mampu, maka kita harus punya cara-cara cerdas untuk mendapatkan dana guna membangun Banyuasin. Selain dana APBD Kita, APBD Propinsi dan APBN. Skema lain memaksimalkan dana CSR dengan melibatkan perusahaan dan dana pinjaman daerah dan pinjaman PEN. Kita mau Banyuasin Bangkit, maka harus punya cara-cara cerdas dan tidak boleh hanya berpangku tangan. Duit dak katik akal idak bejalan jugo, sudah karam kito, ” tandasnya sambil bercanda.

Sementara itu, Kepala Bappeda Litbang Ir Kosaruddin MM menambahkan bahwa seluruh dokumen persyaratan untuk pinjaman PEN sudah lengkap dan sudah diusulkan ke Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI Rp 500 miliar.

” Tinggal menunggu keputusan DJPK, mudah-mudahann di Januari 2021 ini juga dapat dìsetujui karena Selasa kemaren dirapatkan dengan Kemendagri, DJPK dan PT SMI, ” terangnya.

Terpisah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuasin mendukung Bupati Banyuasin H Askolani dalam melakukan peminjaman dana Rp 500 miliar melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pinjaman tersebut dinilai penting untuk memulihkan ekonomi masyarakat Banyuasin ditengah pandemi covid 19 dengan berbagai program pembangunan.

” Setuju dengan Pinjaman dana PEN. Karena pemulihan ekonomi masyarakat sangat penting, begitu juga pembangunan infrastruktur sangat penting, “kata Darul Qutni SE Sekretaris Komisi 3 yang juga menjabat Sekretaris Fraksi Demokrat, Rabu (13/1/2021).

Baca Juga :   Dodi Reza Lantik Kepengurusan IKKA Periode 2020-2025

Namun dirinya berharap ada penjelasan lebih rinci terkait rencana pembangunan 11 jalan poros dan 8 jembatan yang akan menggunakan dana PEN tersebut. Termasuk skenario pinjaman ini apakah memang tidak ada bunga atau seperti apa.

” Saya yakin, tujuan pinjam dana PEN ini baik untuk kepentingan masyarakat Banyuasin. Saya setuju dan dukung, ” tegasnya.

Anggota dewan Daerah Pemilihan VI Talang Kelapa dan Tanjung ini menilai dana pinjaman daerah dimasa kepemimpinan Bupati Askolani dan Wabup H Slamet sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat terutama tujuh jalan poros yang selama ini rusak berat.

” Kita sama-sama tau bagaimana kondisi infrastruktur terutama jalan di Banyuasin, seperti di Muara Padang, Muara Sugihan, Pulau Rimau rusak berat. Berkat ada dana pinjaman daerah Rp 288 M, jalan ke arah sana sudah semakin baik dan sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kalau mengandalkan APBD Banyuasin sangat mustahil jalan tersebut bisa dibangun, “terangnya.

Artinya peminjaman untuk pembangunan seuatu daerah bukan suatu yang dilarang namun justru sudah diatur dalam mekanisme yang jelas oleh Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri.

” Hampir semua daerah di negeri ini melakukan pinjaman daerah, Kabupaten Muba yang APBDnya Rp 3 Triliun saja melakukan pinjaman daerah, “tandasnya.
(Faz)

H. Hendri Zainuddin, KETUM KONI SUMSEL

Check Also

Selain Covid, Malaria dan DBD Juga Hantui Warga Lahat

Lahat, Detik Sumsel – Terkait pengamanan stok obat di Kabupaten Lahat, H Said Chandra Utama …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *