Denda Rp 750 Ribu Dianggap 'Lebay' | Detik Sumsel
BNI"
Tampak pengguna lalu lintas di Kota Palembang masih saja merokok saat berkendara di jalan raya. (Foto: Tohir/Detik Sumsel)

Denda Rp 750 Ribu Dianggap ‘Lebay’

Lipsus, Detik Sumsel- Kementerian Perhubungan mengeluarkan aturan mengenai larangan merokok saat mengendarai sepeda motor. Hal itu tercantum dalam Permenhub nomor 12 tahun 2019 yang tercantum dalam pasal 6 huruf c.

Aturan ini rupanya banyak menuai pro dan kontra dari para pengemudi Ojek Online (Ojol) yang ada di Kota Palembang. Pasalnya, berdasarkan aturan itu, pengendara yang didapati merokok selama mengendarai motor, dikenakan denda Rp 750 ribu.

Tak sedikit dari mereka menilai pemerintah membuat kebijakan ini terlalu berlebihan. Salah satunya Rival, ojol di Kota Palembang.

Ia menilai sampai saat ini pun tidak ada orang kecelakaan karena merokok berkendara.

“Sebenarnya baik juga tapi kalau pakai ada denda, menurut saya sudah terlalu berlebih-lebihan, agak lebay,” katanya.

Sementara itu, Ade, ojol lainnya sangat sepakat dengan adanya kebijakan larangan tersebut. Karena menurutnya, merokok saat berkendara itu meresahkan, terutama diri sendiri yang berisiko terjadi kecelakaan. Abu rokoknyo kerap dibuang sembarangan dan dirinya sering terkena percikan api.

“Saya sering kena abu rokok dari bekas puntung rokok yang mereka buang, mereka juga melanggar peraturan yang lain yakni membuang sampah tidak pada tempatnya, tentu dengan adanya kebijakan tersebut, mereka bisa lebih tertib lagi,” harapnya.

Ade menambahkan, dirinya sangat mendukung program yang bisa memberikan kenyamanan dan menjaga keselamatan pengemudi.

“Walau sejauh ini dalam UU Lalu Lintas belum ada larangan dengan spesifik tersebut, itu bukan masalah besar. Saya harapkan aparat kepolisian dapat mendorong terciptanya regulasi melalui peraturan daerah (perda). Karena dari hal kecil seperti inilah masyarakat bisa belajar untuk menjadi warga yang disiplin,” ujarnya.

Pendapat lain disampaikan Yadi, yang cukup mengikuti pemberitaan mengenai aturan tersebut. Menurutnya, cukup sinergitas antara kementerian dan kepolisian mengenai aturan tersebut.

“Tidak perlu ribut soal ini bukan wewenang, terus tidak ada aturan dan lain-lain. Selama itu baik, ya jalankan saja,” ungkapnya.(tet)

H. Hendri Zainuddin, KETUM KONI SUMSEL
Lakukan Penukaran Uang

Check Also

PDAM Tirta Agung Pastikan IPA Jejawi Beroperasi Awal 2022

Kayuagung, Detik Sumsel – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ogan Komering Ilir (OKI) bersama dengan Kementerian PUPR …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *