Penyidik KPK Boyong Berkas Perkara Johan Anuar ke Jakarta | Detik Sumsel
BNI"
Penyidik KPK Boyong Berkas Perkara Johan Anuar ke Jakarta
Tim penyidik KPK saat membawa koper diduga berisi berkas perkara tersangka Johan Anuar

Penyidik KPK Boyong Berkas Perkara Johan Anuar ke Jakarta

Palembang, Detik Sumsel — Tim Penyidik KPK mendatangi gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel Jumat (24/7). Dugaan kedatangan mereka untuk supervisi, koordinasi pengambil alihan berkas perkara korupsi mark up dana pengadaan lahan TPU di Baturaja dengan tersangka wakil bupati OKU Johan Anuar.

Dari pantauan Detiksumsel.com tim penyidik yang berjumlah lebih dari delapan orang keluar dari gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel sekitar pukul 18.07 WIB dengan membawa dua buah koper berwarna orange dan satu buah box plastik diduga berisi berkas perkara tersangka Johan Anuar.

Saat awak media mencoba menanyai tim penyidik KPK maupun penyidik Tipidkor Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda mereka enggan berkomentar.

Dua buah koper berwarna orange dan satu buah box tersebut lalu dimasukkan ke dalam mobil Toyota Innova yang terparkir didepan gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel.

Lalu tim penyidik memasuki mobil Toyota Innova sebanyak lima unit dan meninggalkan Mapolda Sumsel.

Sementara itu, kuasa hukum tersangka Johan Anuar, Titis Rachmawati SH MH CLA mengatakan dirinya sebagai kuasa hukum dirinya belum mengetahui apakah berkas perkara Johan Anuar sudah diambil alih oleh KPK apa belum.

“Bisa saja kedatangan tim penyidik KPK ke Polda Sumsel untuk supervisi sesama penegak hukum itu boleh dan diatur dalam UU,”katanya.

Dikatakan Titis, kalaupun KPK mengambil alih berkas Johan Anuar berdasarkan pasal 10 A Undang undang nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas undang undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Salah satunya dalam pasal 10 A ayat dua berbunyi pengambilan alihan penyidikan dan / atau penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh KPK dengan alasan.

a. laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti.
b. proses penanganan tindak pidana korupsi tanpa ada penyelesaian atau tertunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
c. penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya.
d. penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur tindak pidana korupsi.
e.hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari pemegang kekuasaan eksekutif, yudikatif atau legislatif atau.
f. keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau Kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Diketahui Johan Anuar ditetapkan penyidik Tipidkor Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel sebagai tersangka dugaan korupsi tanah kuburan di OKU pada 2018. Johan pun langsung melakukan gugatan praperadilan dan menang.

Dalam perjalanan kasus ini Johan kembali ditetapkan tersangka pada awal Desember 2019. Johan mengajukan gugatan kembali karena tidak terima jadi tersangka, namun gugatan itu ditolak.

Johan diperiksa sebagai tersangka pada 14 Januari untuk pertama kalinya dan Johan langsung ditahan. Dia dibebaskan dari sel pada 12 Mei karena masa penahanan habis. Kasus ini sendiri diduga merugikan negara Rp 3,5 miliar.(oji)

H. Hendri Zainuddin, KETUM KONI SUMSEL
Lakukan Penukaran Uang

Check Also

Polda Sumsel Terima Laporan Mahasiswa Dugaan Korban Pelecehan Oknum Dosen Unsri

Palembang, Detik Sumsel — Polda Sumsel akhirnya menerima laporan mahasiswa korban dugaan pelecehan oleh oknum …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *