Dongkrak PAD. Hotel, Restoran dan Tempat Hiburan Dipasang Tapping Box | Detik Sumsel
Pemprov
Walikota Prabumulih Ir H Ridho Yahya MM saat diwawancarai awak media. (Ichal/Detiksumsel.com)

Dongkrak PAD. Hotel, Restoran dan Tempat Hiburan Dipasang Tapping Box

Prabumulih, Detik Sumsel – Guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sektor pajak usaha restoran, hotel dan tempat hiburan, Pemerintah Kota Prabumulih akan memasang alat tapping box di mesin kasir. Alat ini berfungsi untuk pembayaran pajak secara online, yang tujuannya tidak lain adalah untuk memudahkan pemerintah dalam memonitor pajak daerah.

Walikota Prabumulih, Ir H Ridho Yahya MM saat dikonfirmasi mengatakan, penerapan sistem tapping box merupakan kerjasama dengan pihak Bank Sumsel Babel (BSB). Tapping box ini nantinya akan disiapkan langsung oleh pihak bank sesuai dengan jumlah restoran, hotel dan tempat hiburan yang tersebar di Kota Prabumulih.

“Untuk jumlahnya belum dipastikan, karena saat ini dinaa terkait masih melakukan pendataan jumlah hotel, restoran dan tempat hiburan yang akan dilakukan pemasangan alat tapping box ini,” ujar Ridho kepada wartawan, Selasa (04/12).

Melalui sistem ini sambung Ridho, setiap transaksi akan terdata secara online. Sehingga besaran jumlah pajak yang diterima oleh Pemkot Prabumulih lebih jelas dan terperinci dengan baik oleh sistem tapping box.

“Secepatnya sistem ini akan kita terapkan. Jadi pemilik usaha tidak bisa main-main dalam menyetorkan jumlah pajaknya kepada pemerintah. Karena pajak hotel, restoran dan tempat hiburan merupakan PAD Kota Prabumulih,” tegasnya.

Terpisah, Ketua DPRD Kota Prabumulih Ahmad Palo SE mengaku mendukung penuh rencana pemasangan tapping box tersebut. Menurutnya, selain memudahkan pemerintah sistem ini juga memudahkan konsumen maupun pelaku usaha dalam melakukan pembayaran pajak.

“Apalagi sistemnya ini online. Pendataannya juga mudah dilacak dan sangat membantu,” ungkap Palo.

Masih kata Palo, sistem tapping box sendiri juga akan menyelamatkan para pemilik usaha agar terhindar dari penyelewengan dana pajak. Mengingat jumlah pajak yang disetorkan sudah terdata secara online melalui sistem tersebut.

“Jika jumlah yang disetorkan tidak sesuai maka perlu dipertanyakan, apalagi pajaknya tidak disetorkan. Tentunya pemilik usaha bisa terjerat hukum. Dengan sistem ini diharapkan pungutan pajak bisa lebih tertib dan transparan,” tandasnya. (Ichal)

H. Hendri Zainuddin, KETUM KONI SUMSEL

Check Also

Terima Perwakilan SKK Migas, Deru : Harapannya Agar Kita Dapat DBH Memadai

Palembang, Detik Sumsel – Mengawali agenda kerjanya Senin (20/9) pagi, Gubernur Sumsel H.Herman Deru menerima …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *