Evaluasi Tata Ruang, Banjir Ganggu Perekonomian

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Lipsus Detik Sumsel- Melihat fenomena banjir yang melanda sebagian besar kota Palembang, Pengamat Lingkungan Palembang, Dr Muhammad Adil menilai perlu evaluasi menyeluruh dari Pemerintah. Ka Prodi S3 Pasca UIN Raden Fatah Palembang ini menilai Evaluasi ini mestinya dilakukan pemerintah sebelum memasuki musim penghujan.

“Beberapa evaluasi harus segera dilakukan pemerintah pertama Evaluasi tata ruang. Sudah saatnya ada kawasan hutan kota yang baru sebagai daerah serapan air. Atau perlu ada kolam retensi yang baru, selain yang sudah ada. Terutama daerah yang selama ini menjadi langganan banjir. Toh, titik-titik banjir sudah bisa dipetakan,” katanya Selasa (13/11).

Dikatakan Adil yang juga Pakar Sejarah Palembang menyebutkan Pemkot Palembang mungkin perlu mendiskusikan kembali sungai-sungai kota yang sudah banyak yang hilang, semisalnya ditimbun perlu dihidupkan kembali Sungai yang ada dioptimalkan fungsinya.

Baca Juga :   Mobil Dinas Bakal Gunakan Tenaga Listrik, Ini Respon Wali Kota Palembang

“Beberapa kawasan rawa tetap perlu dipertahankan, keempat, izin pembiayaan kawasan baru perlu diadakan telaah lingkungan, perlu ada Amdal. Yang terakhir perlu memupuk kesadaran masyarakat, supaya terus peduli dengan lingkungan. Perlu dibentuk gerakan masyarakat sadar lingkungan,” bebernya.

Masih kata Adil, sejarah letak geografis Palembang itu memang berada di daerah rendah. Permukaan air sama dengan daratan. “Dulu banyak rawa, pelarian air masih banyak waktu masa Peradaban Islam Melayu,” tandasnya.

Sementara itu, Pengamat Ekonomi Sumsel Prof Sulbahri Madjir SE MM menilai banjir di beberapa titik menyebabkan kemacetan dan tentu menghambat perekonomian di kawasan tersebut.

“Ini kalau dibiarkan bisa mengganggu roda perekonomian di Palembang, karena dampak banjir membuat beberapa titik terjadi kemacetan yang membuat roda perekonomian terhambat,” ungkap Pengamat Ekonomi Universitas Tridinanti Palembang, Prof Sulbahri ketika dihubungi Detik Sumsel, Selasa (12/11).

Baca Juga :   Drama Hasil Imbang Persik vs Barito Putera 2-2, Macan Putih Gagal Bungkus 3 Poin

Sebenarnya yang harus jadi perhatian utama adalah penyebab dari banjir tersebut. Pemerintah harus bersikap tegas terhadap bangunan liar yang ada di pinggir jalan, serta bangunan yang tidak memiliki Amdal, harus dibongkar dan dikembalikan ke fungsi awalnya.

Sejumlah pihak terkait juga harus tegas, seperti PLN dan PDAM untuk tidak memberikan fasilitas seperti listrik dan aliran air bersih.

“Kembalikan fungsi drainase, bongkar bangunan liar yang ada di sepanjang jalan. Karena kalau ini tidak dilakukan kondisi ini akan kembali lagi,” katanya. (Bra/May)

Iklan Detik Sumsel

Komentar