banner 728x250

Gubernur Belum Lantik Pj Bupati Muba, Mendagri Ambil Alih

Sebagaimana diketahui, berdasarkan SK Mendagri Nomor : 131/2686/SJ Perihal Pelaksanaan Penjabat Bupati/Walikota, Mendagri Tito Karnavian menunjuk Sekda Muba Drs Apriyadi MSi untuk menjadi Pj Bupati Muba.
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Palembang, Detik Sumsel- Gubernur Sumsel Herman Deru hingga Selasa 24 Mei 2022 belum melaksanakan perintah Mendagri dalam kaitan menjalankan SK Mendagri untuk pelantikan Penjabat (Pj) Bupati Muba.

Sebagaimana diketahui, berdasarkan SK Mendagri Nomor : 131/2686/SJ Perihal Pelaksanaan Penjabat Bupati/Walikota, Mendagri Tito Karnavian menunjuk Sekda Muba Drs Apriyadi MSi untuk menjadi Pj Bupati Muba.

“Bagi Kepala Daerah yang habis masa jabatan 22 Mei 2022 maka pelaksanaan pelantikan Pj harus dilakukan Gubernur pada 22 Mei 2022 atau paling lambat Selasa 24 Mei 2022,” tulis Mendagri Tito Karnavian dalam SK tersebut.

Kemudian, ditegaskan dalam hal tersebut apabila Gubernur tidak melakukan pelantikan Pj sebagaimana dimaksud maka Pemerintah pusat akan melakukan tindaklanjut sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.

Sementara itu, sebelumnya Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan dirinya masih menunggu usulan Pj Sekda yang diusulkan oleh Plh Bupati Muba sebagai pengganti jabatan definitif Sekda.

“Kita masih tunggu usulan Pj Sekda dari Plh Bupati. Kalau soal tenggat waktu saya sudah diskusi dengan Sekjen Mendagri,” kata Herman Deru.

Baca Juga :   Sambut Hari Bhakti Adhyaksa, Kejari OKU Gelar Donor Darah

Menurutnya, kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi Plh Bupati harus terlebih dahulu dilengkapi. “Karena kalau dilantik jadi Pj Bupati otomatis jabatan definitif Sekda dicopot, nggak boleh terjadi kekosongan, jadi harus diusulkan terlebih dahulu,” katanya.

Sementara itu, permintaan Gubernur Sumsel Herman Deru agar Plh Bupati Muba bisa dilantik menjadi Pj dengan syarat harus sudah mengusulkan Pj Sekda dinilai melanggar ketentuan administratif Pemerintahan.

Hal ini disampaikan oleh pakar Hukum Tata Negara yang juga Dekan Fakultas Hukum Universitas Taman Siswa (Unitas), Dr Else Suhaimi SH MH. “Ini kan Plh Bupatinya jabatan definitifnya Sekda tentu sangat rancuh dan diluar ketentuan administratif apabila mengusulkan Pj Sekda,” ucapnya.

Dikatakan, sebagaimana SK Mendagri yang memerintahkan untuk melakukan Pelantikan Pj Bupati harus menjadi prioritas utama, terlebih sudah ada ketentuan penjadwalan. “Setelah dilantik sebagai Pj Bupati barulah bisa Pj Bupati mengusulkan pejabat yang memenuhi persyaratan untuk menjabat Sekda,” terangnya.

Baca Juga :   Aklamasi, Syahrul Effendi Nahkodai Partai Demokrat Pagaralam

Menurutnya, jabatan Gubernur mempunyai dua alur yakni diantaranya sebagai Kepala Daerah dan menjalankan administrasi. “Dalam kaitan ini karena Mendagri itu Pemerintah Pusat, tentu Gubernur berfungsi sebagai orang yang menjalankan administrasi,” tegasnya.

Sementara itu, sebelumnya Plh Bupati Muba Drs Apriyadi Msi diminta Gubernur Sumsel Herman Deru agar segera mengusulkan Pj Sekda Muba untuk bisa dilantik menjadi Pj Bupati Muba.

“Kalau sudah ada usulan Pj Sekda baru Pj Bupati Muba Drs Apriyadi MSi dilantik, kita masih menunggu,” kata Gubernur Herman Deru.

Diketahui, sebelumnya Sekda Apriyadi mendapatkan mandat dari Mendagri untuk menjadi Pj Bupati Muba, keputusan inipun diketahui merupakan diluar usulan Gubernur Sumsel Herman Deru, pasalnya Gubernur mengusulkan tiga nama pejabat dari Pemprov Sumsel.

H. Hendri Zainuddin, KETUM KONI SUMSEL