Haramnya Cryptocurrency dan Pinjol | Detik Sumsel
BNI"
Oleh : Muhammad Bobby. S.H

Haramnya Cryptocurrency dan Pinjol

Cryptocurrency atau mata uang kripto saat ini jadi tren tersendiri di kalangan para investor. Dibandingkan dengan instrumen lain, uang kripto memang mempunyai volatilitas tinggi. Di waktu bersamaan, potensi keuntungan yang bisa didapatkan juga sangat besar. Namun, bagaimana dengan kehalalan investasi uang kripto?

Seperti yang diketahui, fenomena investasi uang kripto saat ini memang tengah tinggi-tingginya. Jenis uang kripto yang dapat digunakan sebagai sarana berinvestasi sangat beragam. Tidak hanya bitcoin, tetapi ada pula alternatif cryptocurrency lainnya seperti dogecoin, binance, ethereum, dan lain sebagainya.

Sebelum membahas tentang kehalalan investasi uang kripto, ada baiknya kalau Anda memahami pengertian cryptocurrency. Mata uang kripto dikenal sebagai salah satu alternatif pembayaran. Meski begitu, Anda tidak bisa menyamakan antara uang kripto dengan mata uang digital seperti OVO, Flazz, Gopay, Dana, dan semacamnya.

Nerdwallet mencatat kalau ada lebih dari 2.000 jenis mata uang kripto yang diperdagangkan secara global. Meski jenisnya sangat banyak, tetapi cryptocurrency tersebut memiliki karakteristik yang serupa. Dalam beberapa tahun terakhir, mata uang kripto atau cryptocurrency mengalami peningkatan popularitas di Indonesia. Hal serupa pun terjadi di pasar internasional. Di Tanah Air, berdasarkan data Kementerian Perdagangan (Kemendag), hingga akhir Mei 2021, jumlah investor aset kripto mencapai 6,5 juta orang. Jumlah tersebut meningkat lebih dari 50 persen bila dibandingkan dengan tahun 2020 lalu yang sebanyak 4 juta orang.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara resmi mengharamkan penggunaan mata uang kripto atau cryptocurrency. Fatwa hukum uang kripto ini disahkan dalam Forum Ijtima Ulama se-Indonesia ke-VII. Mata uang kripto dinilai mengandung gharar, dharar, dan bertentangan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 tahun 2015. Selanjutnya, cryptocurrency sebagai komoditi atau aset digital juga tidak sah diperjualbelikan karena mengandung gharar, dharar, qimar. “Dan tidak memenuhi syarat sil’ah secara syar’i, yaitu ada wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik, dan bisa diserahkan ke pembeli, “Saya sangat mengapresiasi Keputusan Fatwa MUI yang mengharamkan Crypto dikarenakan ada unsur-unsur yang diharamkan, akan tetapi saya menilai keputusan ini Telat di putuskan, selama ini banyak orang yang mempertanyakan keharaman dari Crypto tersebut, seperti kita ketahui Crypto juga sudah di lindungi atau di legalkan oleh Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan.

Seharusnya sejak awal mulainya berkembang di Indonesia, MUI harus memberikan kejelasan terkait hukum dari Crypto itu sendiri, dan juga dalam hal ini Kementerian Perdagangan / Bappebti harus memberikan penjelasan dan meminta petunjuk dari MUI agar setiap transaksi dari Crypto tersebut mempunyai dasar hukum baik secara Hukum positif maupun secara Hukum Islam.

Saya menyarankan bagi masyarakat luas yang masih berinvestasi crypto untuk mematuhi Fatwa yang di Keluarkan oleh MUI, Fatwa tersebut demi kebaikan bersama dan teruntuk Kementerian Perdagangan / Bappebti untuk mengevaluasi Legalitas dari Mata Uang Crypto tersebut bila perlu mencabut Legalitasnya di Indonesia, Demi
Kemaslahatan bersama.

MUI Juga memberikan Fatwa mengenai Isu PINJOL yang belakangan ini sangat meresahkan masyarakat, MUI juga meminta pemerintah melakukan pengawasan serta menindak tegas penyalahgunaan pinjol yang meresahkan masyarakat. Selain itu, MUI juga menyerukan agar pihak penyelenggara pinjaman online menjadikan fatwa MUI sebagai pedoman dalam semua transaksi yang dilakukan. MUI mengimbau umat Islam hendaknya memilih jasa layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip Syariah.

Asrorun menjelaskan, pada dasarnya perbuatan pinjam meminjam atau utang piutang merupakan bentuk akad tabarru’ atau kebajikan atas dasar saling tolong menolong yang dianjurkan sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah. Forum Ijtima Ulama juga memutuskan, bagi pihak peminjam yang sengaja menunda pembayaran utang, namun sebetulnya mampu membayar hukumnya haram. Kemudian, forum Ijtima Ulama menyartakan pemberian ancaman fisik atau membuka rahasia atau aib seseorang yang tidak mampu membayar hutang adalah haram. Sementara, memberikan penundaan atau keringanan dalam pembayaran utang bagi yang mengalami kesulitan, merupakan perbuatan yang dianjurkan atau mustahab. Masalah mengenai pinjol sebelumnya menjadi perhatian masyarakat, khususnya layanan pinjol ilegal. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebelumnya memerintahkan seluruh jajarannya untuk menindak tegas penyelenggara pinjol ilegal yang merugikan masyarakat.

Dengan adanya Fatwa Haramnya Pinjaman Online yang sangat meresahkan masyarakat belakangan ini, melengkapi deretan penolakan terhadap Pinjaman Online tersebut, untuk memberantas Pinjaman Online Ilegal yang sangat meresahkan masyarakat perlu dukungan berbagai pihak mulai dari Masyarakat itu sendiri yang harus sadar akibat dari Pinjaman Online tersebut, kedua pihak OJK yang harus memperketat setiap pengawasan dari Perusahaan yang memberikan pinjaman online, kemudian Kominfo dalam hal ini memberikan pengamanan data-data masyarakat agar tidak mudah di akses oleh Pinjol Ilegal, dan keempat melaporkan ancaman yang diberikan oleh Pinjol yang dianggap meresahkan masyarakat kepada pihak yang berwajib.

Semoga setiap permasalah dan isu yang berkembang dapat kita ambil pelajarannya dan semoga Fatwa yang dikeluarkan oleh MUI mengenai PINJOL dan Crypto dapat bermanfaat bagi masyarakat luas.

Muhammad Bobby. S.H (Mahasiswa Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogjakarta dan Dewan Pengawas DPP-CPI SUMSEL)

H. Hendri Zainuddin, KETUM KONI SUMSEL
Lakukan Penukaran Uang

Check Also

Mediasi Pihak Dekan Fakultas Ekonomi dengan BEM-KM Unsri Masih Temukan Jalan Buntu

Indralaya, Detik Sumsel- Usai melakukan mediasi antar pihak Dekan Fakultas Ekonomi dengan Badan Eksekutif Mahasiswa …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *