Haruskah Presiden Jokowi 3 Periode? | Detik Sumsel
Banner Iklan Diskominfo
Pemprov
Penulis : Muhammad Bobby SH

Haruskah Presiden Jokowi 3 Periode?

Wacana presiden 3 periode hingga kini masih menjadi buah bibir di masyarakat. Alumni FSH UIN Raden Fatah Palembang, Muhammad Bobby, S.H menyebut ada dua hal yang perlu digaris bawahi terkait wacana tersebut.

Pertama, Unsur Historis perjalanan Bangsa Indonesia pernah merasakan traumatik saat UUD 1945 asli. Di Pasal 7 tidak diatur secara jelas mengenai masa jabatan “Dalam praktiknya, ketidakjelasan pengaturan masa jabatan tersebut telah mengantarkan bangsa Indonesia bukan menjadi negara demokrasi melainkan mengalami periode Otoritarianisme yang ditandai masa jabatan presiden tidak terbatas”

“ Untungnya kemudian gerakan reformasi 1998 berhasil menumbangkan pemerintahan otoriter tersebut,” Dengan adanya spirit reformasi 1998, Hasil Ketetapan MPR Nomor XIII/MPR/1998 tentang Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang kemudian pembatasan masa jabatan tersebut lebih diperkuat di perubahan pertama UUD 1945, yaitu di Pasal 7 Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali
masa jabatan.

Artinya dengan adanya wacana untuk perpanjang masa jabatan Presiden 3 periode ini dinilai ada pihak yang mau memutarbalikkan agenda reformasi dan fakta sejarah negara Indonesia. Dan yang Kedua, Landasan sosiologis,landasan ini merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.

Apa landasan yang mengharuskan Presiden di perpanjang 3 Periode?

Seharusnya “Ada alasan terbuka ke publik yang menjelaskan mengapa periode waktu jabatan presiden perlu diperpanjang. Apabila disebutkan alasannya agar kinerja bisa lebih maksimal, tentunya bukan sebuah alasan yang kongkrit dan bukan alasan yang tepat, tentunya alasan tersebut dapat kita kritisi, “ Seharusnya Jabatan 2 Periode tersebutlah yang di gunakan untuk meningkatkan kinerja yang sudah di bangun pada periode pertama “ Data Hasil survei Parameter Politik Indonesia menunjukkan, mayoritas responden menolak perubahan masa jabatan presiden menjadi maksimal tiga periode. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengatakan, 52,7 persen responden menyatakan tidak setuju saat ditanya apakah mereka setuju atau tidak setuju jika jabatan presiden diubah dan diperpanjang jadi tiga periode. “Rata-rata tidak setuju, 52,7 persen tidak setuju, yang setuju 27,8 persen, selebihnya tidak menjawab. Artinya, masyarakat tidak setuju jika jabatan Presiden diubah menjadi tiga periode,”

Baca Juga :   Empat Penjuru Menuju Polda Sumsel Ditutup, Perekonomian Palembang Terganggu

Jadi wacana ini kita hubungkan dengan landasan sosiologis artinya masyarakat menolak perubuhan, dikarenakan tidak ada alasan yang menjelaskan bahwa masyarakat membutuhkan penambahan jangka waktu menjabat presiden menjadi 3 periode, dan juga jabatan Presiden menjadi tiga periode, sudah bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 7.
Dengan memperhatikan Asas Kerakyatan, Asas kerakyatan ini mempunyai makna bahwa proses demokrasi dilakukan oleh rakyat dan untuk rakyat. Jadi, demokrasi dilakukan semata-mata untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia, bukan untuk kepentingan golongan atau kelompok tertentu. Dengan adanya isu wacana presiden 3 periode dinilai sudah bertentangan dengan asas kerakyatan, dinilai hanya mementingkan kelompok tertentu dan tanpa dasar yang jelas, dan dapat menciptakan penolakan-penolak dari berbagai pihak.

Akan Tetapi wacana ini bisa saja benar benar terjadi, terkait kemungkinan disahkannya wacana tersebut, jika melihat pada situasi partai politik saat ini dominan mendukung pemerintah, maka peluang dilakukannya amandemen tersebut sangat besar. Oleh karena itu, harus ada waspada publik yang kritik, diskusi, antitesis, dan lainnya untuk menimbang wacana tersebut.

“Meskipun Presiden Jokowi telah menyatakan tidak berniat untuk melanjutkan tiga periode, akan tetapi pernyataan itu tidak memiliki dampak besar pada ramainnya isu ini. Pasalnya, presiden tidak punya kekuasaan untuk mengubah UU. Kekuasaan itu ada pada MPR,” yang berhak penuh dalam mengubah UU Meski begitu, syarat untuk melakukan amandemen periode jabatan presiden harus memenuhi ketentuan tentang aturan perubahan UU yang tertuang pada pasal 37. “Harus ada diskusi panjang tentang siapa yang mengusulkan dan berapa banyak presentase yang menyetujui wacana tersebut.

Syarat-syarat amandemen UUD 1945 di Indonesia sesuai dengan pasal 37 UUD 1945:

1. Usul Perubahan Diajukan oleh Minimal 1/3 Anggota MPR Di dalam pasal 37 ayat (1) UUD 1945, disebutkan bahwa usulan perubahan terhadap pasal-pasal UUD 1945 harus diajukan oleh minimal satu per tiga dari seluruh anggota MPR. Anggota MPR sendiri terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah).

2. Alasan Terhadap Perubahan Pasal Tersebut Haruslah Jelas Selanjutnya, pasal 37 ayat (2) menyebutkan bahwa setiap usulan terhadap pasal dalam UUD harus disampaikan dengan jelas mana bagian yang hendak diubah beserta dengan alasannya. Alasannya pun harus valid dan dapat dibuktikan agar MPR dapa menerimanya.

Baca Juga :   Jasa Raharja Hadir Bagi Driver Grab di Lahat

3. Sidang MPR Harus Dihadiri Minimal 2/3 Anggota MPR Pasal 37 ayat (3) mengatur bahwa sidang untuk memutuskan apakah usulan perubahan pasal UUD 1945 harus dihadiri oleh minimal dua pertiga dari seluruh anggota MPR. Apabila anggota yang hadir kurang dari jumlah tersebut, maka sidang tidak dapat diilanjutkan.

4. Keputusan Perubahan Harus Disetujui Minimal 50% + 1 Anggota MPR Berdasarkan ayat (4) pasal 37, keputusan apakah pasal UUD 1945 dapat diubah harus disetujui oleh minimal 50%+1 atau setengah dari jumlah anggota MPR dan ditambah satu orang dari anggota MPR pula. Apabila kurang dari jumlah ini, maka perubahan terhadap pasal UUD 1945 tidak dapat dilakukan dan harus melalui prosedur kembali dari awal agar dapat mengubah pasal yang dikehendaki.

5. Pasal Mengenai Bentuk Negara Tidak Dapat Diubah Dalam ayat terakhir mengenai perubahan pasal dalam UUD 1945, terdapat aturan bahwa khusus pasal mengenai bentuk negara kesatuan Indonesia ini tidak dapat diubah dengan alasan apapun. Hal ini sebagai bentuk trauma psikologis bangsa ini ketika masa penggunaan bentuk negara serikat. saat itu terjadi banyak konflik sosial dan politik, baik yang berupa konflik antara rakyat di daerah atau di tingkat nasional yang menunjukkan bahwa negara ini tidak cocok dengan bentuk negara serikat. Uraian yang telah disampaikan di atas merupakan penjelasan secara lengkap mengenai syarat-syarat amandemen UUD 1945 di Indonesia , Perlu kita pahami bersama bahwa konstitusi UUD 1945 ini merupakan hal yang tidak akan pernah lepas dari kehidupan kita sebagai rakyat Indonesia dan sebagai rakyat dunia ini sehingga ia harus kita perhatikan, demi NKRI !!!

Dapat kita simpulkan bahwasanya untuk mengamandemen UUD 1945 memiliki tahapan yang begitu panjang dan tidak mudah, harus di pikirkan dari beberapa aspek-aspek kehidupan, dan gejolak dari masyarakat yang menolak bahwasanya adanya perubahan dalam batas waktu presiden menjabat menjadi 3 periode.

Penulis : Muhammad Bobby SH 

H. Hendri Zainuddin, KETUM KONI SUMSEL

Check Also

Warga Kecewa Donasi Rp 2 Triliun Akidi Belum Terealisasi

Palembang, Detik Sumsel — Sanjungan dan pujian berubah menjadi hujatan dari masyarakat kepada keluarga almarhum …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *