Kejari OKU Ikut Awasi Aliran Agama Menyimpang | Detik Sumsel
Detik
Kejari OKU gelar Rapat Koordinasi PAKEM

Kejari OKU Ikut Awasi Aliran Agama Menyimpang

Baturaja, Detaik Sumsel – Untuk mengawasi dan mewaspadai adanya aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat, Kejaksaan Negeri (Kejari) OKU menggelar Rapat Koordinasi Pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat (PAKEM).

Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Kejari OKU tersebut dihadiri oleh Kepala Kantor Kementerian Agama OKU H. Ishak Putih, Ketua MUI OKU KH. Adimyati Somad, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Dr. Achmad Tarmizi, Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Ustadz Rokhmat Subeki, Kepala Badan Kesbangpol Taufiq Zubir, Koordinator BIN OKU, Kanit Lidik III Satintelkam Polres OKU dan Perwakilan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

“Sejauh ini di OKU tidak ditemukan adanya aliran kepercayaan dan aliran keagaamaan dalam masyarakat yang diduga menyimpang,” Kata Kajari OKU selaku Ketua Pakem OKU Asnath Anytha Idatua Hutagalung, SH., MH saat membuka acara.

Kajari OKU Asnath Anytha Idatua Hutagalung, SH., MH menjelaskan bahwa kewenangan Kejaksaan dalam pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagaamaan dalam masyarakat diatur dalam pasal 30 ayat 3 huruf (d) UU Uu 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan.

Selain itu dijelaskan pula oleh Kajari OKU bahwa dalam peraturan Jaksa Agung nomor : PER-019/A/JA/09/2015 menyatakan bahwa pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat adalah bagian dari pelaksanaan tugas dan kewenangan Kejaksaan dibidang ketertiban dan ketentraman umum.

Kajari menambahkan berdasarkan data rapat kerja Komisi III DPR RI dengan Jaksa Agung Republik Indonesia pada 13 Juni 2016 di Indonesia setidaknya ada 833 aliran kepercayaan dan 215 aliran keagamaan.

“Pakem ini tidak dimaksudkan untuk membatasi kemerdekaan memeluk agama dan kepercayaan dalam ruang privat, namun Pakem bertujuan menjamin pelaksanaan kemerdekaan tersebut agar tidak mencederai hak orang lain atau mengganggu keamanan dan ketertiban umum,” ujar Kajari OKU.

Ditegaskan pula oleh Kajari bahwa sesuai amanat undang-undang Dasar 1945 negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.

“Namun kebebasan yang dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945 tersebut bukanlah bebas dalam arti bebas sebebasnya. Dalam hal kebebasan terhadap kepercayaan dan agama ini pembatasan yang dimaksud adalah agar tidak terjadinya kegiatan-kegiatan yang menjurus pada tindak pidana mengganggu ketentraman umum maupun penodaan terhadap agama yang diakui di Indonesia,” terang Kajari.

Adapun ketentuan pidana terkait penodaan / penistaan agama menurut Kajari wanita pertama di Kejari OKU tersebut diatur dalam Pasal 1 UU nomor 1 tahun 1965 dan Pasal 156 A KUHP.

“Mari kita terus merapatkan barisan, bekerjasama, guna menjaga kondusifitas Kabupaten OKU ini,” tandas Kajari.

Selaras dengan apa yang disampaikan oleh Kajari OKU, Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) OKU Ustadz Rokhmat Subeki menegaskan pentingnya kekompakan dan koordinasi.

“Selama ini kami rutin berkumpul dan berkoordinasi (meskipun itu tidak berlangsung secara formal) di Ruang Kerja Pak Taufiq (Kaban Kesbangpol), sehingga jika ada gejala dini penyimpangan di masyarakat bisa cepat kita tanggulangi dan antisipasi,” ujar Ustdz Rokhmat diamini peserta rakor Pakem lainnya. (fei)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H. Hendri Zainuddin, KETUM KONI SUMSEL

Check Also

Pengurus ICMI OKI Dilantik, Ini Harapan Wabup Shodiq dan Ketua ICMI Sumsel

Kayuagung, Detik Sumsel – Muhammad Refly, S.Sos., MM., dan pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *