Keluarga Mahasiswa UIN yang Dianiaya Berharap Bukan hanya Tersangka Diminta Pertanggungjawabannya

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Palembang, Detiksumsel.com — Keluarga ALP, korban yang diduga alami penganiayaan saat mengikuti Pendidikan Dasar (Diksar) Unit Kegiatan Mahasiswa Khusus (UKMK) Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, menyerahkan persoalannya ke Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sumsel Berkeadilan (YLBH SSB).

Sedikitnya ada 15 advokat yang menerima kuasa dari korban dan orang tuanya. Mereka tergabung di YLBH SSB. Seperti apa kasus ini sehingga sempat mencuat, terungkap dalam Woles (Wawancara dan Obrolan Seputar Sumsel) bersama para kuasa hukum tersebut yang dipandu host: Muhamad Nasir. Menurut Sigit Muhaimin sampai hari ini pihak yang bersangkutan yang tak lain pelaku dan pihak institusi dinilai tidak punya itikad baik dalam menyelesaikan kasus ini.

“Menurut keluarga, cuma ada lisan saja, tidak ada tertulisnya,” ungkap Sigit.

Ia menambahkan, selama korban dirawat di Rumah Sakit Hermina Jakabaring, semua pengobatan ditanggung keluarga dan tidak tanggung BPJS karena mengandung unsur pidana.

“Walau sudah ada pembicaran tentang pembiayaan oleh pihak Institusi, namun kenyataannya, semua biaya pengobatan ditanggung keluarga,” ujarnya.

Timnya sudah bergerak ke Rumah Sakit Hermina untuk melihat situasi korban terakhir serta meminta rekam medis untuk alat bukti yang akan dilaporkan ke Polda Sumsel. Termasuk melapor ke Polda Sumsel. Adapun pasal yang dijeratkan kepada para tersangka yangh sedikitnya berjumlah 10 orang, yakni: Pasal 170 tentang Pengeroyokan dengan ancaman 5 tahun penjara.

Dalam kesempatan itu, ia menyinggung soal praktek Diksar yang dilakukan Institusi. Apalagi kegiatan ini dilakukan di luar kampus. Ia berharap kegiatan-kegiatan seperti ini dapat dihilangkan.

“Mereka itu ingin jadi mahasiswa, bukan menjadi tentara atau polisi,” pungkasnya. Karenanya, para pengacara ini menegaskan bahwa bukan hanya tersangka yang dikejar untuk dimintai pertanggungjawabannya tetapi juga institusi termasuk pihak kepolisian. (mn/**)

Komentar