Kembali Naiknya Iuran BPJS Kesehatan Di Masa Pandemi COVID-19 | Detik Sumsel
Detik
Pemprov
Oleh : Muhammad Bobby, S.H

Kembali Naiknya Iuran BPJS Kesehatan Di Masa Pandemi COVID-19

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Keputusan tersebut diambil di tengah pandemi virus corona. Kenaikan ini tertuang dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Peraturan tersebut diteken oleh Presiden Joko Widodo, “Proyeksinya kalau nanti Peraturan Presiden nomor 64 tahun 2020 berjalan, kami hampir tidak defisit,”


Perpres 64 tahun 2020 dengan rincian tarif iuran BPJS Kesehatan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 64 tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan. Iuran peserta mandiri Kelas I naik menjadi Rp 150.000, dari saat ini Rp 80.000. Iuran peserta mandiri Kelas II meningkat menjadi Rp 100.000, dari saat ini sebesar Rp 51.000. Iuran peserta mandiri Kelas III juga naik dari Rp 25.500 menjadi Rp 42.000, amun, pemerintah memberi subsidi Rp 16.500 sehingga yang dibayarkan tetap Rp 25.500. Kendati demikian, pada 2021 mendatang subsidi yang dibayarkan pemerintah berkurang menjadi Rp 7.000, sehingga yang harus dibayarkan peserta adalah Rp 35.000 Langkah Presiden Joko Widodo kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung, dapat disebut sebagai pengabaian terhadap hukum atau disobedience of law. “Tidak boleh lagi ada peraturan yang bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung. Sebab, itu sama saja dengan menentang putusan peradilan,”. Putusan Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat terhadap semua orang, termasuk kepada Presiden.

Saya menilai kebijakan Presiden sengaja membuat nominal kenaikan sedikit berbeda dari Peraturan Presiden sebelumnya sebagai dalih agar Peraturan Presiden ini tidak dinilai bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung. Padahal, hal itu merupakan upaya penyelundupan hukum. “Mungkin di sana upaya main hukumnya. Dengan demikian, Presiden bisa beralasan bahwa Peraturan Presiden ini tidak bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung Menaikkan iuran bukan satu-satunya cara mengatasi defisit BPJS Kesehatan. “Meminta pemerintah untuk mengkaji ulang rencana tersebut, mengingat putusan Mahkamah Agung (MA) pada pokoknya melarang pemerintah menaikkan iuran BPJS kesehatan”, pemerintah semestinya mengedepankan kepentingan masyarakat. Apalagi, saat ini masyarakat berhadapan dengan situasi sulit akibat pandemi Covid-19. “Kenaikan iuran BPJS kesehatan ini justru berpotensi membuat masyarakat kesulitan dalam membayar iuran BPJS Kesehatan sehingga akses layanan kesehatan menjadi terhambat,” Pertumbuhan ekonomi Indonesia melemah akibat pandemi covid 19 mencapai minus 5,2% disaat pademi dan kenaikan iuran BPJS untuk kelas kelas I dan II masih mencapai 100% kenaikan, Kebijakan Pemerintah yang menaikkan tarif iuran BPJS Kesehatan sebesar 100% di tahun 2020. Kenaikan iuran BPJS yang tanpa dasar yang jelas dan perhitungan yang logis, selain hanya untuk menutupi kerugian yang terjadi akibat kesalahan dan kelalaian dalam tata penyelenggaraan BPJS, sehingga rakyat yang harus dibebani kembali seperti masyarakat kelas bawah dan menengah yang justru masih memiliki daya beli yang rendah pada saat masa pademi covid 19 Karena jaminan kesehatan merupakan hak asasi manusia ( HAM ) yang harus di wujudkan oleh pemerintah dalambentuk pemberian berbagai upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat. Hal ini tercantum dalam Pasal 28 H ayat (1) dan (3) serta Pasal 34 ayat (1), (2) dan (3) UUD 1945 yang menjamin hak atas kesehatan dan jaminan sosial bagi warga negara atau penduduk.

“Pasal 28H
(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

“Pasal 34
(1) Fakir miskin dan anak – anak yang terlantar dipelihara oleh negara (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabak manusia (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Namum faktanya bahwa kewajiban negara untuk menjamin kesehatan warga negaranya sebagaimana diamanatkan Undang-Undang ternyata telah beralih menjadi kewajiban warga negara guna menjamin kesehatannya sendiri dan kesehatan warga negara lainnya yang ditanggung secara gotong royong. Hal mana,dipertegas dalam serangkaian peraturan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) lebih menekankan bahwa Jaminan Kesehatan yang seharusnya menjadi hak warga negara telah berubah menjadi kewajiban warga negara kepada negara, yaitu dimulai saat membayar iuran kepesertaan yang nilainya ditentukan secara sepihal oleh pemerintah tanpa memperhatikan kemampuan warganya. Pembayaran iuran BPJS oleh peserta mandiri menjadi seperti membayar kewajiban “Pajak”, dimana bila warga negara tidak mampu akan dikenakan denda dan sanksi lainnya akibat ketidak mampuannya membayar iuran kepesertaan tersebut. Dengan adanya sanksi tersebut, pemenuhan atas kesehatan dan jaminan sosial dibebankan sepenuhnya kepada warga negara/penduduk yang sejatinya merupakan pemegang hak. Sementara negara dengan ini telah lalai dalam menjalankan kewajibannya untuk menghormati (to respect), melindungi (to protect), dan memenuhi (to fulfill) Hak Asasi Manusia, khususnya hak atas kesehatan dan jaminan sosial bagi warga Dengan demikian menaikkan kembali iuran BPJS Kesehatan pada masa pademi covid 19 ini bukan pilihan yang tepat karena banyak orang yang terdampak akibat pademi covid 19, ekonomi sulit, banyak masyarakat terdampak di PHK dari tempat bekerjanya,oleh karena itu, menaikkan kembali iuran BPJS ini bertentengan dengan Asas keadilan untuk masyarakat yang akan terbebani atas kenaikan iuran BPJS Kesehatan tersebut.

Peraturan Presiden nomor 64 tahun 2020 yang menaikan iuran BPJS yang mencapai kenaikan 100% dimasa pandemi covid 19 dinilai bertentangan dengan asas orientasi sosial, Jika seseorang tidak sehat, tentu mereka tidak produktif secara sosial dan ekonomis maka dimulailah proses kemiskinan. Mereka tidak bisa lagi bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Khusus pada masa pandemi covid 19 ini yang sangat rentan mendapat pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh pengusaha/perusahaan swasta oleh karena perusahaannya tidak bisa berjalan atau tidak mendapatkan laba akibat pandemi daya beli masyarakat menjadi menurun, kenaikan iuran BPJS Kesehatan di masa
pandemi covid 19 bertentangan dan prinsip orientasi sosial, dikarenakan masyarakat saja tidak mendapatkan pemasukan akibat banyak yang terkena PHK, ditambah lagi masyarakat harus wajib membayar kenaikan iuran BPJS tersebut.

Dalam penyelenggaran BPJS Kesehatan dinilai tidak ada transparan, karena masalah defisit yang terjadi setiap tahunnya harus di periksa oleh Lembaga keuangan seperti BPK ( Badan Pemeriksa Keuangan ). Didalam Keputusan BPK bahwa hasil audit laporan keungan BPJS merupakan bersifat tertutup, hal ini bertentengan dengan Asas Sistem,Jaminan Sosial,Nasional yang menyebutkan di dalam Pasal,4 bahwa BPJS di selenggarakan berdasarkan prinsip keterbukaan.

Dari data Anggaran APBN untuk kesehatan . Bahwa negara selaku pemegang kebijakan seharusnya bertindak lebih bijak, dimana anggaran kesehatan yang mendapat porsi sebesar minimal 5% (persen) dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dapat diprioritaskan untuk mendapat porsi yang lebih besar guna mengurangi beban rakyat.
Dapat disimpulkan bahwa menurut saya ada akar masalah yang terabaikan dalam tata kelola penyelenggaraan BPJS Kesehatan , yaitu manajemen atau tata kelola BPJS secara keseluruhan yang harus di perbaiki dari nol, dan juga Putusan Mahkamah Agung yang sebelumnya membatalkan kenaikan iuran seharusnya menjadi momentum bagi BPJS untuk merubah secara menyeluruh sistem penyelenggaraan BPJS Kesehatan, apa yang jadi permasalahan dari BPJS Kesehatan selama ini, menaikan kembali iuran BPJS Kesehatan bukanlah pilihan yang tepat dan kebijakan ini sangat merugikan rakyat yang masih merasakan dampak dari pandemic covid 19.

Peraturan Presiden nomor 64 tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan dinilai bertentangan dengan Pancasila ke 5 Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tidak berpihak kepada rakyat dan,tidak berkeadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia, oleh karena itu Peraturan Presiden nomor 64 tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan tidak sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah.

Saran dari saya untuk Penyelenggaran BPJS yang lebih baik lagi
1. Perlunya sistem pengelolaan ( manajemen ) yang di bentuk secara unit syari’ah agara dapat menjalankan sistem operasional sesuai dengan prinsip syari’ah dalam penyelenggaran jaminan kesehatan tersebut.
2. Perlunya tingkat kesadaran masyarakat dalam membayaran iuran BPJS Kesehatan tersebut agar penyelenggaraan BPJS Kesehatan ini berjalan dengan baik. 3. Perlunya pengedalian biaya secara transparan yang harus dikeluarkan untuk menjalankan program jaminan kesehatan dan perlunya mereview ulang sistem jaminan sosial nasional secara total agar ditata kembali, baik kepersertaan yang harus di optimalkan kembali, maupun jumlah premi iuran BPJS kesehatan agara tidak terjadi defisit setiap tahunnya
4. Jikalau memang perlu yang mendesak untuk menaikan iuran BPJS Kesehatan seharusnya jangan menaikan yang mencapai 100%, seharusnya ada perhitungan yang sesuai dengan kemapuan rakyat untuk membayar iuran tersebut.
Lampiran


Penulis : Muhammad Bobby, S.H adalah Alumni Prodi HES FSH UIN Raden Fatah Palembang dan Dewan Pengawas DPP-CPI

H. Hendri Zainuddin, KETUM KONI SUMSEL
Lakukan Penukaran Uang

Check Also

Safari Berburu Bantu Petani Berantas Hama Babi Hutan

Lahat, Detik Sumsel – Gubernur Sumsel, H Herman Deru didampingi Wakil Bupati Lahat, Haryanto SE …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *