Koalisi Pers Sumsel : Desak Cabut Peraturan MA | Detik Sumsel
Pemprov
Koalisi Pers Sumsel saat Perscon terkait Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Protokol Persidangan dan Keamanan Dalam Lingkungan Pengadilan di PWI Sumsel

Koalisi Pers Sumsel : Desak Cabut Peraturan MA

Palembang, Detik Sumsel  – Koalisi Pers Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mengeluarkan petisi mendesak Mahkamah Agung (MA) mencabut Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Protokol Persidangan dan Keamanan Dalam Lingkungan Pengadilan.

Koalisi Pers dideklarasikan di Palembang 8 Januari 2021. Beranggotakan 8 organisasi pers dan organisasi lainnya, yaitu; AJI Palembang, PWI Sumsel, PFI Palembang, IJTI, SPS Sumsel, SMSI Sumsel, JMSI Sumsel dan AMSI Sumsel.

Mereka menilai peraturan Mahkamah Agung, bertetangga dengan Undang Undang Nomor 40 tahun 1999 Pers. Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) UU Pers, yang berbunyi.

“Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hal mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.”

Ketua AJI Palembang, Prawira Maulana mengatakan, pihaknya telah melakukan komunikasi dengan berbagai organisasi wartawan di Sumsel untuk membahasa permasalahan Peraturan MA yang dinilai tidak berpihak kepada sistem kerja jurnalis di lapangan.

“Dari komunikasi yang kita jalin ini, sejumlah organisasi pers di Sumsel sepakat untuk mebantuk Koalisi Pers Sumsel dan menyatakan petisi bersama sebagai sikap menolak Peraturan MA Pasa 4 Ayat 6 Nomor 5 Tahun 2020 tersebut,” ungkapnya.

Dijelaskan Prawira, Koalisi Pers Sumsel menilai Peraturan MA Nomor 5 tahun 2020 yang yang berbunyi, “pengambilan foto, rekaman audio dan/atau rekaman audio visual harus seizin Hakim/Ketua Majelis Hakim yang bersangkutan yang dilakukan sebelum dimulainya persidangan” harus ditentang dan mendesak untuk dicabut.

“Aturan ini juga akan mengkebiri salah satu fungsi pers yakni pers sebagai kontrol sosial serta membuka praktik kriminalisasi bagi jurnalis karena yang melanggar aturan yang tak benar ini akan dijerat dengan dalih menghina pengadilan,” tegasnya.

Senada, Ketua PWI Sumsel, Firdaus Komar, Dalam tuntutannya, KPSS meminta agar Mahkamah Agung untuk segera mencabut ketentuan soal pengambilan foto, rekaman audio visual harus seizin hakim atau ketua majelis hakim. PMA ini tidak sejalan dengan UU No 40 tahun 1999 tentang Pers yang menjamin kerja-kerja jurnalis dalam mencari, memperoleh, menyebarluaskan gagasan dan informasi. “Sebab, ketentuan tersebut akan menghambat dan membatasi jurnalis dalam melakukan kegiatan jurnalistik di ruang sidang.

“Karena ini bertentangan dengan UU Pers. Secara rinci UU Pers No 40 pasal 4, ayat (1) menyebutkan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak warga negara. Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiar. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi,” Kata Ketua PWI Sumsel, Firdaus Komar.

Firko juga mengatakan KPSS juga meminta MA untuk tidak terus membuat ketentuan yang bisa membatasi jurnalis bekerja, shgb bisa menghambat kebebasan pers.

“Kami bisa mengerti bahwa MA ingin menciptakan ketertiban dan menjaga kewibawaan pengadilan. Namun, niat untuk itu hendaknya tidak membuat hak wartawan dibatasi. Sebab, hak untuk mendapatkan inforasi itu ditetapkan oleh regulasi yang derajatnya lebih tinggi dari PMA yaitu UU No 40 tahun 1999 tentang Pers,” ujarnya.

KPSS juga meminta Pengadilan Negeri (PN) Kelas I dan pengadilan-pengadilan yang ada di Sumatera Selatan untuk menyampaikan petisi ini ke Mahkamah Agung, dan mendesak Dewan Pers untuk menyiapkan langkah-langkah agar pasal 4 ayat 6 PMA Nomor 5 tahun 2020 segera dicabut karena menganggu kerja-kerja pers di seluruh Indonesia.

“Saya sudah komunikasi dengan PWI Pusat. PWI Pusat akan komunikasikan ini dengan MA berkaitan dengan acara kita hari ini. Mungkin kasus ini secara nasional ada di daerah-daerah. Intinya kita sebagai warga masyarakat Pers Sumsel meminta untuk segera memfollow up (menindaklanjuti) dan mencabut aturan ini, dan tidak terulang kembali kejadian seperti setelah kejadian tanggal 5 kemarin,” tegas Firko.

Berikut enam tuntutan Koalisi Pers Sumsel:

1. Mahkamah Agung untuk segera mencabut rekaman audio dan rekaman audio visual harus seizin hakim atau ketua hakim. Peraturan MA ini dinilai tidak sejalan dengan Undang-undang Pokok Pers Nomor 40 Tahun 1999 yang menjamin kerja-kerja jurnalis dalam mencari, memperoleh, menyebarluaskan gagasan dan informasi.

2. Meminta MA untuk tidak terus membuat ketentuan yang bisa mmebatasi jurnalis bekerja karena itu sama saja dengan menghambat kebebasan pers.

3. Meminta Pengadilan Negeri Klas 1 Palembang dan pengadilan yang lainnya di Sumsel untuk menyampaikan petisi ini ke MA aagar aturan segera dicabut.

4. Mendesak Dewan Pers untuk meyiapkan langkah-langkah agar pasal 4 ayat 6 Peraturan MA Nomor 5 Tahun 2020 segera dicabut karena menganggu kinerj-kinerja pers di seluruh Indonesia.

5. Menyerukan agar masyarakat Pers di daerah lainnya menyuarakn penolakan serupa tentang pasa 4 ayat 6 Peraturan MA Tahun 2020.

6. Mengimbau para jurnalis untuk tetap tertib dan professional saat meliput di ruang sidang.

Petisi Koalisi Pers Sumatera Selatan (KPSS)
“Cabut Pasal 4 Ayat 6 Peraturan MA Nomor 5 Tahun 2020 Karena Membatasi Kerja-kerja Pers”

Koalisi Pers Sumatera Selatan (KPSS) menilai pasal 4 ayat 6 Peraturan MA Nomor 5 Tahun 2020 yang berbunyi, “pengambilan foto, rekaman audio dan/atau rekaman audio visual harus seizin Hakim/Ketua Majelis Hakim yang bersangkutan yang dilakukan sebelum dimulainya persidangan” berakibat buruk pada semangat kebebasan pers yang diatur oleh konstitusi dan undang-undang pers.

Pembatasan kerja-kerja pers di ruang persidangan akan juga berpengaruh dalam penegakan hukum dan keadilan di Indonesia. Aturan ini juga akan mengkebiri salah satu fungsi pers yakni sebagai kontrol sosial. Penerapan aturan ini juga akan membuka ruang bagi praktik-praktik kriminalisasi bagi jurnalis karena yang melanggar aturan yang tak benar ini akan bisa dijerat dengan dalil menghina pengadilan.

Untuk itu Koalisi Pers Sumatera Selatan menggalang kekuatan dengan meluncurkan petisi agar aturan ini segera dicabut (fir)

Tandatangani petisi:
http://chng.it/RqWmfvwQ

H. Hendri Zainuddin, KETUM KONI SUMSEL

Check Also

Hidupkan Sunnah Memanah, Pesantren Tahfizh Kiai Marogan Gelar Archery Tournament

Palembang, Detik Sumsel — Pesantren Tahfidz Kiai Marogan menggelar Marogan Archery Tournament Sumatera Open Ground …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *