Kreditur Dilarang Mengalihkan Unit Kendaran Selama Kredit, Bisa Berakhir di Penjara | Detik Sumsel
Detik

Kreditur Dilarang Mengalihkan Unit Kendaran Selama Kredit, Bisa Berakhir di Penjara

Palembang, Detik Sumsel – Ketidaktahuan nasabah terkait dengan beberapa ketentuan pernjanjian kerjasama antara kreditur dan debitur sering menimbulkan persoalan bahkan hingga beruusan dengan hukum.

Salah satu yang tidak banyak disadari nasabah kredit kendaraan karena ketidaktahuan mereka jika pada saat masa kredit berjalan unit kendaran jangan sampai pindah tangan tampa seizin perusahaan pembiayaan.

Brand Manager PT. Chandra sakti utama leasing , Indra mengatakan, sesuai dengan
Uu no 42 tahun 1999 tentang sita jamina pridusial, debitur kredit tidak memiliki izin resmi memindahkan unit kendaraan kelain orang bisa diproses hukum.

Dia mengatakan dari sekian banyak debitur pembiayaan yang dia tangani ada dua orang yang tidak bisa melunasi pembiayaan bahkan unit mobil yang dibiayai juga dipindah tangankan tampa sepengetahuan leasing bahkan mobil itu raib.

Seperti salah satu oknum berinisial W yang sudah beberapa kali diberi peringatan 1, 2 dan perigatab ke 3 tapi tak ada etika baik bahkan kendaraan honda brio sudah hilang, membuat pihaknya terpaksa menempuh jalur hukum.

“Kita ingin ingatkan ke masyarakat bahwa masalah take over itu bukan hal sepele karena diatur dalam undang-undang dan bisa diancam pidana jadi jangan main-main,” ujar Indra, Selasa (11/1/2022).

Dia menambahkan sebenarnya over kredit atau pemindahtanganan pembiayaan boleh saja dilakukan asal resmi dan diketahui perusahaan pembiayaan dimana dia mengajuka kredit.

Hal ini penting dilakukan karena perusahaan pembiayaan akan menilai apakah calon debitur selanjutnya ini mampu membayar cicilan yang masih tersisa. Jika mampu maka disetujui. Tapi jika tidak maka tidak akan disetujui sebab perusahaan leasing juga tidak ingin ambil resiko memberikan izin namun kemudian hari bermasalah dan tidak bisa membayar juga.

Oleh sebab itu calon debitur yang akan melanjutkan pembiayaan ini juga akan dicek riwayat pembiayaannya melalui BI checking. Jika nilai track recordnya bagus maka tidak ada masalah untuk melanjutkan pembiayaan.

Indra menjelaskan over kredit ini tidak memerlukan biaya besar hanya berkisar Rp 1,5 juta saja. Biaya itu diperlukan untuk mengurus administrasi baru sebab sudah berganti identitas baru debitur nya.

“Mengurus over kredit ini dianggap ribet padahal mudah tinggal lapor ke leasing saja dan leasing akan mendata calon debitur baru dan jika setuju maka akan dihadapkan dengan notaris untuk dibuatkan surat berita acara baru dan semua administrasi baru atas nama debitur baru sehingga tidak akan ada sangkut paut lagi dengan debitur lama,” jelas Indra.

Dia mengingatkan agar sistem over kredit ini jangan dianggap masalah sepele karena jika ketahuan dan riwayat pembiayaan debitur seterusnya tidak baik maka yang akan rugi juga debitur sebab namanya akan di black list sehingga akan ditolak oleh semua perusahaan pembiayaan apa saja ke depannya begitu juga dengan bank.

Selain itu jika kasus over kredit bermasalah dan dibawa ke jalur hukum maka ancamannya adalah kurungan penjara.

Sanksi pidana bagi yang menjual melanggar pasal 372 KUHP Dan pasal 36 Undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Sementara itu bagi pembeli melanggar pasal 480 KUHP tentang penadahan.

Selain itu masalah lain yang kerap ditemui yakni meminjamkan data pada orang lain untuk membeli kendaraan secara kredit. Masalah kemudian muncul saat yang membeli tidak membayar namun leasing akan menagih pada nama yang dipinjam sebab data diri yang diserahkan pada leasing yakni data orang tersebut.

Jika upaya persuasif sudah dilaksanakan namun tidak ada solusi maka mau tidak mau leasing akan menempuh jalur hukum untuk mengamankan aset.

Indra menjelaskan mekanisme yang ditempuh sebelum melalui jalur hukum cukup panjang yakni dengan mengingatkan agar membayar tagihan jika sudah lewat tanggal jatuh tempo. Tujuh hari dari tanggal jatuh tempo jika tidak dibayar dan tidak ada itikad baik maka akan diberikan surah peringatan (SP)1, dan akan berjenjang 7 hari kemudian atau 14 hari dari tanggal jatuh tempo tidak dibayar dan juga tidak ada mediasi atau itikad baik maka akan diberikan SP2, dan SP3 akan dikeluarkan jika 21 hari tidak membayar setelah tanggal jatuh tempo.

Jika lebih dari lima bulan tidak dibayar maka kendaraan yang jadi pembiayaan akan ditarik dan biaya penarikan unit akan dibebankan pada debitur.

Besaran biaya penarikan Unit tergantung dengan tingkat kesulitan pengambilan unit karena ini melibatkan pihak ketiga atau deb collector. Bisa saja biaya besar jika kendaraan itu sudah dipindahtangankan atau debitur tersebut sudah pindah sehingga mobil dan debitur sulit dilacak. Maka bisa saja kendaraan ini akan disita di jalan karena dianggap tidak kooperatif dan tidak ada itikad baik membayar bahkan terkesan menghilang begitu saja.

“Jalur pidana adalah langkah terkahir yang ditempuh, jika ada cara persuasif maka akan kita pilih persuasif sebab biayanya yang bermasalah ini pembiayaan yang cicilannya baru sehingga lebih besar utang pokok daripada angsuran yang telah dibayarkan. Sebab jika lebih besar angsuran yang sudah dibayar tapi tidak mampu membayar lagi maka solusinya mobil dijual dan kurang pokok hutang bisa dilunasi dan sisanya adalah uang milik debitur,” jelas Indra.

Sedangkan terkait dengan kinerja pembiayaan pada 2021 lalu kinerja cukup baik. Ada peningkatan cukup signifikan dibandingkan 2020 lalu. Tercatat realisasi pembiayaan mencapai Rp 40-47 miliar. Tahun ini target Rp 50 miliar. “Kalau untuk NPL Kecil dibawah 1 persen. Karena penyaluran sangat selektif dan kami optimis pada tahun ini akan tumbuh mengingat ekonomi semakin membaik,”tutupnya (May)

H. Hendri Zainuddin, KETUM KONI SUMSEL

Check Also

Stok Beras di Sumsel Babel Aman Hingga Lima Bulan Kedepan

Palembang, Detik Sumsel- Di awal tahun, Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Divisi Regional Sumatra Selatan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *