Kunker ke Sumsel, Komite I DPD RI Siap Awasi BPN

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Palembang, Detik Sumsel – Pemerintah telah menetapkan Reforma Agraria (RA) sebagai program prioritas yang dilaksanakan dalam kurun waktu 2014-2019 sebagai salah satu upaya mewujudkan keadilan sosial khususnya di bidang Pertanahan. Dalam periode waktu lima tahun tersebut, Pemerintah menargetkan capaian Reforma Agraria melalui dua skema, yaitu legalisasi dan redistribusi lahan sebanyak 9 juta hektar (4,5 juta ha legalisasi dan 4,5 juta ha redistribusi) dan Perhutanan Sosial sebanyak 12,7 juta hektar.

Program RA di jalankan dengan 6 (enam), yaitu melalui: a) penguatan kerangka regulasi dan penyelesaian konflik agrarian; b) penataan penguasaan dan pemilikan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA); c) kepastian hukum dan legalisasi hak atas tanah obyek agraria; d) pemberdayaan masyarakat dalam penggunaan, pemanfaatan dan produksi atas TORA; e) pengalokasian sumber daya hutan untuk dikelola oleh masyarakat; dan f) kelembagaan Reforma Agraria Pusat dan Daerah.

Baca Juga :   Polrestabes Palembang Ringkus Dua Tersangka Pengedar Narkoba Antar Provinsi, Aman 12 Kg Ganja

Komite I DPD RI melakukan Kunjungan Kerja (kunker) dalam rangka Pengawasan Pelaksanaan Reforma Agraria (RA) di Palembang pada Selasa (04/09). Kunker yang dipusatkan di Kantor Pertanahan Sumsel ini dipimpin langsung Wakil Ketua Komite I Fahira Fahmi Idris beserta Senator Hendri Zainudin (Dapil Sumsel), Senator Abdul Gaffar Usman (Dapil Riau), Senator Riri Damayanti (Dapil Bengkulu), Senator Tellie Gazalie (Dapil Babel), Senator Andi Surya (Dapil Lampung), Senator Ahmad Subadri (Dapil Banten), Santor Hafidz Asrom (Dapil DIY), Senator Muh Idris (Dapil Kaltim), Muh Sofwat Hadi (Dapil Kalsel), dan Senator Abraham Liyanto (Dapil NTT).

Iklan Detik Sumsel

Komentar