Lahan Diduduki Perusahaan, Pemangku Adat Minta Bantuan Bupati Lahat | Detik Sumsel

PKN
Pemprov
Suasana rapat mediasi terkait dugaan penyerobotan lahan adat. Foto Heru/DS

Lahan Diduduki Perusahaan, Pemangku Adat Minta Bantuan Bupati Lahat

Lahat, Detik Sumsel — Geram lahan adat Himbe Kemulau milik tiga desa, yakni Desa Ulak Pandan, Desa Negeri Agung, dan Desa Lebak Budi, Kecamatan Merapi Barat. Sudah diobrak abrik oleh PT BAU (perusahaan batubara), tanpa adanya putusan jual beli lahan. Pemangku adat dan warga ketiga desa, minta Bupati Lahat, Cik Ujang SH, fasilitasi pertemuan dengan pihak perusahaan.

H Rozak, selaku pemangku adat, mantan Pesirah Negeri Agung mengatakan, dirinya bingung kepada masyarakat, jika memang belum ada kesepakatan jual beli, kenapa masyarakat tiga desa hanya diam lahan adat itu dikelola oleh perusahaan. Mengingat lahan itu tidak boleh dijual belikan, tanpa kesepakatan ke tiga desa.

“Di era sebelumnya, saya tahu sebagian rimba itu dijual ke masyarakat 3 desa. Tujuannya untuk lahan masyarakat berkebun, juga untuk mengawasi lahan adat. Rupanya ini dijadikan kesempatan perusahaan, untuk membeli lahan tersebut,” terangnya, Selasa (27/8).

Baca Juga :   Motivasi Warga Lapas Perempuan, Luci Berikan 5 Tips Bangkit dari Cobaan

Lanjutnya, awalnya lahan Himbe Kemulau itu seluas 200 hektar. 36 hentar disepakati dijual ke masyarakat. PT BAU sebelumnya terus berupaya membeli lahan tersebut. Sempat terjadi kesepakatan di tahun 2015, antara ke tiga desa. Dengan uang konfensasi sebesar Rp 15 miliar. Namun kabarnya PT BAU sudah memberikan uang sebesar Rp 5 M, untuk Desa Negeri Agung, dan Desa Lebak Budi.

“Berdasarkan apa PT BAU mengucurkan uang tersebut, apakah ada notulen rapat desa. Kalau hanya konfensasi, kenapa kalian 3 desa mau saja lahan adat diobark abrik oleh PT BAU,” tegas mantan anggota DPRD Lahat periode 1999-2004 ini.

Sementara, Syaripudin Simbolon, perwakilan BAU menuturkan, sebelum muncul konfensasi, izin pertambangan sudah memenuhi kewajiban. Dari 120 hutan, hanya 84 sah, 36 tidak sah, padahal prosesnya sama. Untuk itu, 16 Maret 2015, pihaknya mengadakan rapat bersama tiga desa. Dengan kesimpulan, pemerintah 3 desa setuju penyelesian Himbe Kemulau dengan harga Rp 5 M.

Baca Juga :   Mahasiswa UBD Pionir Ikuti MBKM ke Samarinda

“PT Bau tidak mengingkari apa yang disepakati. Tapi saat ingin dilaksanakan ada masalah diantara 3 desa. Saat itu Desa Ulak Pandan tidak hadir. Karena itu dua desa lainnya sudah menerima uang konfensasi,” tuturnya.

Disisi lain, Cik Ujang mengatakan, masalah ini sebenarnya sudah sejak tahun 2012 lalu, tapi belum juga kunjung selesai. Perusahaan meminta warga menolak, lalu warga meminta perusahan yang menolak.

“Kita berharap semuanya berkepala dingin, dan perusahaan bisa memenuhi permintaan ganti rugi warga. Karena ini lahan adat, warga sebenarnya juga takut kualat,” kata Cik Ujang. (heru).



H. Hendri Zainuddin, KETUM KONI SUMSEL

Check Also

Caption: Sidang virtual Kasus Narkotika 500 gram sabu melibatkan oknum ASN kejaksaan dan 2 oknum anggota Polri.

Bisnis Sabu, Oknum ASN Kejaksaan Dan 2 Polisi di Sumsel Terancam Pidana Maksimal

Palembang, Detik Sumsel, – Miris, ditengah Indonesia darurat narkoba serta institusi Kejaksaan dan Polri yang …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.