Lima BUMD Kota Palembang Belum Optimal Kontribusinya dalam Menyumbang PAD | Detik Sumsel
Detik
Istimewa

Lima BUMD Kota Palembang Belum Optimal Kontribusinya dalam Menyumbang PAD

Palembang, Detik Sumsel — Di penghujung 2021, komunitas Dusun Demokrasi menyoroti kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) kota Palembang yang belum begitu berkontribusi dalam menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Palembang.

Hal ini lah yang kemudian menjadi tolak ukur komunitas grup diskusi Dusun Demokrasi yang mengamati pengelolaan BUMD Palembang belum mampu memberikan kontribusi positif terhadap hasil pengelolaan kekayaan daerah.

Ketua Panitia Penyelenggara Darwis mengatakan diskusi refleksi akhir tahun sudah dilakukan komunitas dusun Demokrasi setiap tahun yang sudah dimulai dari 2016 lalu. Diskusi ini bagian dari komitmen komunitas dusun demokrasi dalam membuat atau menyumbangkan saran dan pemikiran terkait isu apa pun yang mencuat di masyarakat.

“Kita berkomitmen untuk ikut aktif menyumbangkan saran, pemikiran dan tenaga untuk kemajuan kota Palembang. Salah satunya mengumpulkan pakar-pakar untuk membahas persoalan yang ada. Hasilnya akan kita serahkan kepada pemerintah kepada pihak terkait dan kepada setiap instansi yang kami nyakin membutuhkan saran dan masukan,”kata Darwis dalam Forum Group Discussion (FGD) refleksi akhir dengan tema “Antara Kebutuhan dan Kinerja Terhadap APBD” di Ballroom Hotel Amaris Jumat (31/12/2021).

Sementara itu, MH Thamrin pengamat kebijakan publik mengatakan dalam menjalankan putaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palembang, tentu Pemerintah Kota Palembang tidak hanya berpangku pada retribusi pajak yang di kenakan pada kriteria usaha swasta. Oleh sebab itu perlu adanya usaha yang dikelola di bawah institusi Pemkot Palembang.

Pemkot Palembang sendiri di tahun 2021 sudah memiliki 5 BUMD yang ditargetkan menjadi motor untuk mengoptimalkan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan retribusi daerah kota Palembang, yakni PT. Patralog, PT. SP2J, PDAM Tirta Musi, PT. Perkreditan Rakyat Palembang, dan Perumda Pasar Palembang Jaya.

Namun sayangnya dari ke lima BUMD Palembang belum secara optimal memberikan kontribusi PAD kota Palembang.

Berdasarkan data palembangkota.bps.go.id, sumbangan dari Hasil BUMD dan Kekayaan Daerah di kota Palembang untuk tahun 2020 hanya sebesar Rp64.553.337.547,79 sementara tahun 2019 sebesar Rp63.549.348.856,97 yang bila dilihat sangat tidak signifikan dengan dana yang telah digelontorkan untuk BUMD yang ada.

PT. SP2J yang paling banyak memiliki unit usaha, di antaranya pengelolaan kapal air KM Putri Kembang Dadar sebagai transportasi wisata air di Sungai Musi, pengoperasian bus rapid transit (BRT) Trans Musi Palembang, mengelola dua rusun, yakni Rusunawa Kertapati dan Rusunawa Kasnariansyah, pengelolaan jaringan gas bumi untuk masyarakat Palembang, bahkan juga memiliki anak perusahaan yakni PT. PLPJ yang bergerak di bidang penyediaan ketenagalistrikan dengan tenaga gas.

“Tata kelola koorperasinya itu harus diubah, artinya masing-masing mempunyai peranan dimana pemegang saham, komisaris, direksi itu harus duduk bareng, arah strateginya mau dibawa kemana, seperti SP2J itu menjadi masalah karena core bisnisnya tidak jelas,” Ungkap pengamat kebijakan publik, MH Thamrin.

Salah satunya adalah bisnis transportasi yang dikelola PT SP2J yakni BRT Trans Musi Palembang yang hingga kini belum optimal, pasalnya belum terintegrasi penuh sebagai moda transportasi bus dalam kota.

“Bisa saja misalnya karena SP2J tidak dibebani tanggung jawab infrastruktur, fasilitas halte, menjadi tanggung jawab pemerintah kota, ya tidak apa-apa, yang terpenting mereka mengobrol berdua (PT SP2J dan Pemkot Palembang) jangan sampai tidak termanfaatkan,” katanya.

“Makanya mereka yang namanya transportasi perkotaan jaringan transportasi itu harus jelas gitu kan. Termasuk titik-titik pemberhentian,” ungkapnya.

Lain halnya dengan PDAM Tirta Musi yang dalam catatan MH Thamrin, dalam pelayanan jaringan air bersih sudah cukup baik, namun terkait jangkauan pasokan air bersih di kota Palembang dengan peningkatan jumlah permukiman atau coverage harus terus berkoordinasi dengan Pemkot Palembang.

“Persoalan dalam PDAM Ini kan adalah upaya upaya untuk mengejar coverage, Itu kan dia berkejaran dengan pertumbuhan pemukiman. Sehingga lagi-lagi harus ada koordinasi antara pemerintah kota. Jangan sampai PDAM menetapkan seratus persen tercover, sekian unit tapi terjadi pertumbuhan kawasan-kawasan baru, yang kapasitas PDAM itu enggak mampu lagi mengejar yang akhirnya dinilai terjadi kelangkaan,” ungkapnya.(oji)

H. Hendri Zainuddin, KETUM KONI SUMSEL

Check Also

Polda – Polres Disebut Terima Aliran Dana Proyek di Muba, Ini Tanggapan Kapolda Sumsel

Palembang, Detik Sumsel — Kesaksian tersangka Herman Mayori, Kadis PUPR Muba dalam sidang yang digelar …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *