Makna Putusan MK yang Bersifat Conditionally Unconstitutional Dalam Perkara Uji Formal Undang-undang Cipta Kerja | Detik Sumsel
Detik
Pennulis : Dr. Saut P. Panjaitan, S.H., M.H.

Makna Putusan MK yang Bersifat Conditionally Unconstitutional Dalam Perkara Uji Formal Undang-undang Cipta Kerja

Terbitnya Putusan MK Nomor : 91/PUU-XVIII/2020 tanggal 25 November 2021  dalam perkara pengujian formal Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UUCK) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tak pelak sempat menimbulkan berbagai kontroversi dan berbagai penafsiran di masyarakat. Hal ini sebetulnya  wajar saja, dikarenakan berbagai faktor. Pertama, ketidaktahuan masyarakat mengenai adanya proses permohonan uji formal terhadap UUCK. Bagaimana tidak, UUCK yang notabene baru tahun lalu diundangkan lantas serta-merta digugat keabsahannya secara konstitusional. Akibatnya, begitu putusan MK terbit, masyarakat pada kaget, terlebih lagi dikarenakan amar putusan yang secara kaca mata orang awam sulit dimengerti makna hukumnya. Kedua, amar putusan MK setidaknya memuat bahasa dan terminologi hukum yang dapat membingungkan masyarakat yang awam di bidang hukum.

Amar putusan dimaksud tentu berkaitan dengan pokok perkara yang diajukan para pemohon mengenai uji formal suatu undang-undang. Seperti diketahui, pengujian suatu undang-undang dapat dibedakan atas pengujian materiil yang berkaitan dengan pengujian terhadap isi norma hukum suatu undang-undang terhadap konstitusi, dan pengujian formal, yaitu  merupakan pengujian mengenai ihwal formalitas pembentukan undang-undang, misalnya apakah sesuai dengan ketentuan mengenai prosedur, bentuk, dan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam perkara a-quo, kalau dicermati dari berkas Putusan MK yang setebal 448 halaman, maka setidaknya terdapat beberapa isu hukum yang dipersoalkan mengenai aspek formalitas pembentukan UUCK, yakni apakah dibentuk sudah sesuai dengan bentuk yang tepat (appropriate form), institusi yang tepat (appropriate institution), atau prosedur yang tepat (appropriate procedure). Dari sisi bentuk misalnya, hal ini akan berkaitan dengan isu hukum mengenai apakah metode atau teknik omnibus, yaitu suatu metode atau teknik atau cara pembentukan undang-undang yang dianut di negara-negara anglo-saxon dengan cara menghimpun banyak peraturan atau tema yang sama atau hampir sama (multi-sektor) ke dalam satu undang-undang, sudah tepat diterapkan dalam pembentukan UUCK ? Metode atau cara ini diyakini mempunyai keunggulan dapat menyederhanakan berbagai peraturan perundang-undangan yang saling tumpang-tindih,  lagi pula dapat menempuh proses legislasi yang lebih cepat dibandingkan dengan keharusan  membuat satu-persatu (the single subject rule) suatu undang-undang tertentu berdasarkan subjeknya, serta dapat mengharmonisasi dan meng-sinkronisasi berbagai peraturan perundang-undangan. Apabila diperhatikan, maka di dalam amar Putusan MK a-quo terdapat model amar putusan MK yang bersifat   inkonstitusional-bersyarat (conditionally unconstitutional), artinya suatu putusan MK yang menyatakan bahwa undang-undang yang diuji dinyatakan bertentangan dengan konstitusi, akan tetapi sifat pertentangannya dan akibat hukumnya dipersyaratkan dengan kondisi tertentu, misalnya jangka waktu revisi undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan konstitusi dimaksud.

Amar Putusan MK a-quo yang menyimpulkan adanya model amar Putusan MK yang bersifat conditionally unconstitutional dimaksud antara lain : (a) mengabulkan sebagian permohonan Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI, (b) menyatakan pembentukan UUCK bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan”, (c) menyatakan UUCK masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini, dan (d) memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam jangka waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka UUCK menjadi inkonstitusional secara permanen, (e) menyatakan apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan UUCK, maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh UUCK dinyatakan berlaku kembali, dan (f) menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru.

Isi atau bunyi dari amar Putusan MK seperti dimaksud pada huruf (b), dan huruf (d) merupakan kondisi dari model amar Putusan MK yang bersifat conditionally unconstitutional , sedangkan isi atau bunyi seperti termaktub pada huruf (e), dan huruf (f) merupakan konsekuensi atau akibat hukum dari sifat conditionally unconstitutional  dalam Putusan MK a-quo. Resultante dari kondisi (huruf b dan huruf d) dan konsekuensi (huruf e dan huruf f) dari isi atau bunyi amar Putusan MK a-quo adalah huruf (c), yaitu pernyataan bahwa UUCK tetap dinyatakan berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 25 November 2021. Keberlakuan UUCK ini, setidaknya dalam 2 (dua) tahun ke depan,  digantungkan kepada persyaratan tenggang waktu seperti dimaksud dalam putusan dan akibat hukum dari putusan. Sehingga apabila dinalar secara matematika, maka :

huruf (c) = huruf (b) + huruf (d) – huruf (e) + huruf (f)

Model amar Putusan MK yang bersifat condititionally unconstitutional ini boleh dikatakan baru sebatas kemenangan atau pengabulan permohonan para pemohon di atas kertas, karena pelaksanaannya tentu pula akan bersifat non-self executing, artinya sifat putusan ini tidak/belum dapat berjalan dengan sendirinya demi hukum, karena UUCK belum dibatalkan dan masih dinyatakan tetap berlaku, meski dengan persyaratan tertentu (yakni dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sudah mesti diperbaiki), serta dengan konsekuensi harus menangguhkan segala kebijakan/tindakan yang bersifat strategis yang berdampak luas dan tidak boleh menerbitkan peraturan pelaksana yang baru, Hal ini berarti apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak putusan diucapkan ternyata UUCK tidak/belum diperbaiki, maka barulah UUCK dinyatakan bersifat bertentangan dengan konstitusi secara permanen. Ini berarti sifat negative-legislator dalam putusan MK yang mengabulkan seluruh atau sebagian permohonan para pemohon belum dapat dilaksanakan secara efektif dengan sendirinya. Dengan perkataan lain,  model amar putusan MK yang conditionally unconstitutional dalam pelaksanaannya akan bersifat non-self executing dan tidak dengan sendirinya membawa sifat negative-legislator, melainkan cenderung ke arah atau memuat anasir positive-legislator. Artinya, setelah pembentuk undang-undang memperbaiki UUCK dalam jangka waktu 2 (dua) tahun ke depan,  maka UUCK tidak lagi mengandung anasir sifat bertentangan dengan konstitusi (unconstitutional).

Apabila diperhatikan secara seksama ketentuan Pasal 69 ayat (1) huruf (c) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang, maka amar Putusan MK untuk pengujian formal menyatakan bahwa dalam hal pokok Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum, amar putusan berbunyi : (1) mengabulkan permohonan pemohon, (2) menyatakan pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang menurut UUD 1945, dan undang-undang a-quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan (3) memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia.  Sedangkan ketentuan Pasal 69 ayat (2) menyatakan bahwa “dalam hal dipandang perlu, Mahkamah dapat menambahkan amar selain yang ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (1)”.

Dari ketentuan Pasal 69 ayat (2) Peraturan MK Nomor 9 Tahun 2020 inilah ditengarai banyak muncul aneka model amar putusan yang beraneka rupa, seperti inkonstitusional-bersyarat yang secara khusus dengan tegas disebut melalui ketentuan Pasal 70 ayat (2) Peraturan MK Nomor 9 Tahun 2020 untuk pengujian materiil. Akan tetapi, melalui ketentuan Pasal 69 ayat (2) muncul berbagai model amar putusan MK lainnya baik untuk pengujian formal maupun pengujian materiil, misalnya membatalkan dan menyatakan tidak berlaku (legally null and void), konstitusional bersyarat (conditionally constitutional), inkonstitusional bersyarat  (conditionally unconstitutional), model putusan yang menunda pemberlakuan putusannya (limited constitutional),  model amar putusan yang merumuskan norma baru, dan sebagainya, yang secara hukum masing-masing mempunyai karakter dan akibat hukum yang berbeda-beda pula. Secara singkat dapat diuatarakan bahwa putusan dalam hal permohonan dikabulkan, putusan MK sekaligus menyatakan undang-undang yang diuji bertentangan dengan UUD 1945 dan menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (legally null and void). Dalam hal model amar putusannya conditionally constitutional atau conditionally unconstitutional pada dasarnya merupakan model putusan yang secara umum tidak membatalkan dan menyatakan tidak berlaku suatu norma, melainkan memuat adanya penafsiran hukum (interpretative decision) terhadap suatu materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang atau suatu undang-undang secara keseluruhan, yang dinyatakan bertentangan atau tidak bertentangan dengan konstitusi dan tetap mempunyai kekuatan hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Model amar putusan yang menunda pemberlakuan putusannya (limited constitution) pada dasarnya bertujuan untuk memberi ruang transisi aturan yang bertentangan dengan konstitusi untuk tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sampai dengan waktu tertentu. Sedangkan model amar putusan yang memberi norma baru diputus dalam rangka mengatasi inkonstitusionalitas penerapan norma, dan rumusan norma baru dimaksud bersifat sementara, dan nantinya akan diambil-alih dalam pembentukan atau revisi undang-undang terkait.

Penulis : Dr. Saut P. Panjaitan, S.H., M.H. (Dosen/Associate Professor pada FH Unsri)

H. Hendri Zainuddin, KETUM KONI SUMSEL

Check Also

Minggu Kedua Januari, Polda Sumsel Tangkap 56 Tersangka Pemain Narkoba

Palembang, Detik Sumsel — Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel bersama Polrestabes dan Polres jajaran dalam …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *