Mantan Kades di Lahat Jadi DPO Kejari | Detik Sumsel
Pemprov
Kejaksaan Negeri Lahat memperlihat foto DPO Suldan Helmi dan Jaka Batara, foto istimewa.

Mantan Kades di Lahat Jadi DPO Kejari

Lahat, Detik Sumsel – Usai merasakan “empuknya” kursi jabatan di Desa Banjar Negara, Kecamatan Lahat Selatan beberapa tahun silam. Kini dua mantan pejabat desa setempat yakni Suldan Helmi dan Jaka Batara, ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Negeri Lahat.

Ayah anak ini dinyatakan bersekongkol melakukan korupsi Dana Desa (DD) Banjar Negara Tahun Anggaran 2017-2018. Bahkan modus kejahatannya, berupa kurangnya volume pekerjaan dan tidak menyelesaikan pengerjaan pada Gedung Serba Guna. Parahnya lagi, pembangunan dilakukan pada Daerah Aliran Sungai (DAS) yang dinilai rawan.

Kepala Kejaksaan Negeri Lahat, Fihtrah SH MH menerangkan, berdasarkan program Perbup Lahat Nomor 01 Tahun 2017, Desa Banjar Negara pada tahun 2017 mendapatkan dana sebesar Rp 744.532.000. Kemudian pada tahun 2018 berdasarkan Peraturan Bupati Lahat Nomor 03 Tahun 2018 mendapatkan sebesar Rp 670.108.000.

“Semuanya berasal dari APBN,” terang Fihtrah SH MH didampingi Kasi Intel, Faisyal Basni SH dan Kasi Pidsus Kejari Lahat, Anjasra Karya SH, di Aula Kejari Lahat, Kamis (16/9).

Menurutnya, berdasarkan Laporan Hasil Audit perhitungan kerugian keuangan Negara Inspektorat Kabupaten Lahat, kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan Dana Desa Tahun Anggaran 2017 dan 2018, ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp 573.383.785. Selain itu juga ditemukan adanya bangunan fisik jalan setapak yang tidak sesuai spesifikasi dari hasil perhitungan Inspektorat dan fiktinya pengadaan kursi dari bantuan Gubernur.

“Suidan Heimi saat itu menjabat Kepala Desa Banjar Negara, sementara anaknya Jaka Batara menjabat Sekretaris dan Bendahara,” bebernya.

Fithrah menambahkan, pihaknya sebelumnya telah melakukan pemanggilan sebanyak 3 kali terhadap kedua tersangka. Penyidik menatapkan tersangka dijerat pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 UU 31 tahun 1999 tentang pemberatasan pidana tindak korupsi (tipikor), juncto UU 20 tahun 2001. Pidana penjara paling singkat empat tahun, paling lama 20 tahun.

“Kedua tersangka tercatat sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO), karena melarikan diri bersama keluarganya. Terkait hal ini kita bekerjasama dengan pihak kepolisian untuk mencari keberadaanya, dan bagi warga yang mengetahui silakan hubungi Kasi Intelijen Kejari Lahat,” ungkapnya. (heru)

H. Hendri Zainuddin, KETUM KONI SUMSEL
Lakukan Penukaran Uang

Check Also

Menuju KNH 2021, Perhumas Usung Semangat Resiliensi dan Optimisme untuk Indonesia

Jakarta, Detik Sumsel- Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia (PERHUMAS) menggelar kick-Off Menuju Konvensi Nasional Humas (KNH) …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *