Miris Kaya SDA, Lahat Nomor Dua Termiskin di Sumsel

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Lahat, Detik Sumsel – Mengutip dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumsel, persentase kemiskinan Kabupaten Lahat berada diurutan ke empat, dibawah Kabupaten OKU, OKI dan Muara Enim. Dengan persentase, pada tahun 2019 sebesar 15.92 persen, tahun 2020 sebesar 15.95 persen, tahun 2021 sebesar 16.46 persen.

Dari urutan di data itu, persentase kemiskinan tertinggi rupanya didapat oleh Kabupaten Lahat. Untuk persentase Kabupaten OKU yang berada diurutan pertama, sebesar 12.62 persen, Kabupaten OKI sebesar 14.68 persen, Kabupaten Muara Enim sebesar 12.32 persen.

Namun untuk persentase seluruh kabupaten/kota di Sumsel, Lahat berada di urutan ke dua setelah Kabupaten Musi Rawas Utara, yang persentase kemiskinannya sebesar 20.11 persen.

Adanya data dari BPS Provinsi Sumsel, yang menyatakan Kabupaten Lahat masuk dalam persentase termiskin ke dua di Sumsel, rupanya ikut menjadi tamparan keras bagi DPRD Lahat. Senin (28/3), unsur pimpinan dan sejumlah anggota DPRD Lahat lintas komisi, akhirnya menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), bersama Sekda Lahat, Chandra SH MM, sejumlah OPD dan Kepala BPS Lahat, di ruang sidang utama DPRD Lahat.

Kepala BPS Lahat, Ir Hj Chairanita Kurniarita MSi menuturkan, faktor kemiskinan di Lahat disebabkan oleh tiga hal. Yakni karena ada kenaikan harga dan Pemda tidak menghitung inflasi, masih banyak pekerja yang tidak digaji sesuai (UMR), dan tidak ada data update by nama by address warga miskin.

“Sesuai UU No 16, kita tidak bisa melakukan pendataan by name by address. Rilis data secara makro, tidhanyaak boleh menampilkan secara per orang, harus selalu global,” tutur Chairanita, Senin (28/3). Menurutnya BPS meletakkan data awal sebagai estimasi, sedangkan tindak lanjut dari sektoral masing-masing.

Nizarudin, Ketua Komisi I DPRD Lahat menambahkan, data BPS ini jelas ikut jadi tamparan keras DPRD Lahat. Ia tidak sependapat jika BPS tidak bisa lakukan update data, seharusnya bersinergi dengan Pemkab Lahat untuk persoalan data ini. Sehingga didapat data warga miskin by name by address.

“Apa yang tidak ada di Lahat ini, tambang kita punya, perkebunan dan pertanian ada. Ini penting jadi evaluasi kepala OPD yang membidangi ini. Jumlah APBD kita ini sudah mencapai Rp 2,3 Triliun lebih, tapi bisa seperti ini, ini pasti ada something (sesuatu) ?,” sampainya.

Bupati Lahat, Cik Ujang SH, melalui Sekda Lahat, Chandra SH MM menuturkan, Pemkab Lahat tidak akan mempersoalkan lagi terkait data BPS Sumsel, pihaknya akan lebih fokus terhadap menurunkan digit kemiskinan.

“By name by address warga miskin itu, walau meluangkan waktu cukup lama, kami akan selesaikan. Ada Dinas Sosial, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Disdukcapil, untuk mendapatkan data ini,” tuturnya.

Chandra mengakui, selama ini OPD jajaran Pemkab Lahat tidak kuat menjalin komunikasi bersama BPS Lahat. Sedangkan untuk solusi menurunkan digit kemiskinan ini, Pemkab Lahat akan mencari solusi, dari titik mana untuk menyelesaikannya.

“Kedepan komunikasi antara OPD dengan BPS Lahat akan lebih kuat. Persoalan ini akan jadi program utama di APBD Perubahan. Kepada DPRD, kami juga tentu meminta mendukungnya,” sampai Chandra.

Sementara, Ketua DPRD Lahat, Fitrizal Homizi St, selaku pimpinan RDP mengatakan, beberapa poin penting didapat dalam RDP ini. Terkait survey yang dilakukan BPS, itu dilakukan skala nasional. Tetapi tidak diketahui keluarga miskin mana yang disurvei, karena BPS tidak menyertakan by name by address. Kedepan Pemkab Lahat bersama BPS akan lakukan pendataan warga miskin di Lahat.

“BPS intansi vertikal independen, tapi setidaknya ada komunikasi dengan Pemkab Lahat. Hasil survei ini berdasarkan keilmuan dari BPS, bukan dalam artian data pasti. Tetapi Pemkab Lahat juga harus segera ambil langkah untuk ini,” kata Fitrizal.

Disisi lain, Nopran Marjani SPd, anggota Komisi IV DPRD Lahat, yang membidangi sektor kesejahteraan sosial menegaskan, data yang dikeluarkan BPS Sumsel, ternyata benar, bukan hoax. Menurut Nopran, solusi atasi kemiskinan ialah mengurangi beban dan meningkatkan pendapatan warga miskin.

“Saya juga sakit hati, saat BPS bilang, semenjak batubara dibuka Lahat semakin miskin. Kalau Lahat ini disebut miskin, bukan hanya pimpinan daerah yang dinilai buruk oleh masyarakat, tapi DPRD juga kena,” tegas Nopran, Selasa (29/3).

Nopran menambahkan, Pemkab Lahat harus segera memiliki data by name by address warga miskin. Agar apa yang menjadi program kedepan bisa tepat sasaran.

“Saat ini bagaimana action pemerintah untuk menurunkannya. Cari orang miskin ini, kalau tidak dicari, bagaimana bisa mengentaskannya,” sampai Ketua Fraksi Partai Gerindra ini. (heru)

Komentar