Nasrun Umar Bakal Depak Kepala OPD Berkinerja Buruk | Detik Sumsel
Pemprov
Dr H Nasrun Umar SH MM menegaskan dirinya akan mengevaluasi dan mendepak kepada jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di Dinas Pemerintah kabupaten Muara Enim berkinerja buruk.

Nasrun Umar Bakal Depak Kepala OPD Berkinerja Buruk

Muaraenim, Detik Sumsel- Penjabat Bupati Muara Enim Dr H Nasrun Umar SH MM menegaskan dirinya akan mengevaluasi dan mendepak kepada jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di Dinas Pemerintah kabupaten Muara Enim berkinerja buruk.

Ucapan sikap tegas orang nomor satu di Bumi Serasan Sekundang tersebut, tidak lain merupakan, sebagai salah satu bentuk dukungan dirinya dalam merespon, menanggapi adanya tuntutan aksi damai yang di lakukan oleh sejumlah puluhan masyarakat Forum Masyarakat Peduli Pembangunan Muara Enim di Gedung DPRD Muara Enim yang di lakukan pada Senin kemarin (30/8) di ruang rapat Banggar DPRD Muara Enim.

Dalam audensi yang di hadiri langsung oleh Pj Bupati Muara Enim Dr H Nasrun Umar SH MM tersebut, juga di hadiri ketua DPRD Muara Enim Liono Basuki Bsc di dampingi sejumlah anggota Dewan DPRD Muara Enim, kepala OPD dinas Pemkab Muara Enim dan sejumlah perwakilan Forum Masyarakat Peduli Pembangunan Muara Enim.

Imam Mahmudi ketua Korlap aksi damai Forum Gabungan Masyarakat Peduli Pembangunan Kabupaten Muara mengatakan, dirinya merasa sangat prihatin terhadap kondisi pembangunan yang terjadi di Kabupaten Muara Enim saat ini.

“Dimana dengan adanya kebijakan terhadap pelaksanaan prosesi Pelelangan Pengadaan Barang di Pemkab Muara Enim terkesan di nilai tidak mendukung bagi kontraktor lokal,”ungkapnya..

Selain itu juga dirinya melihat terlalu lemahnya tingkat koordinasi dan sinergisitas diantara Oraganisasi Pemerintah Daerah (OPD) dan ULP yang mengakibatkan proses Pengadaan barang dan jasa APBD Muara Enim di tahun 2021 terkesan sarat ke berpihakan kepada pengusaha luar Muara Enim.

” Kami minta kepada Pj Bupati Muara Enim H Nasrun Umar tolong pak dapat memperhatikan Kontraktor lokal saat ini pak yang mana saat ini sedang terpuruk ditengah wabah Pandemi Covid-19, dengan di tambah pula anggaran Pengadaan jasa Konstruksi APBD 2021 yang terserap oleh Kontraktor lokal Muara Enim sangat Kecil yakni 28.66% dibandingkan dengan Kontraktor Luar yaitu sebesar 71.34%. Pastinya, ini akan berdampak sekali pak Bupati dan dapat perlahan-lahan mematikan kontraktor lokal, karena nya ini akan mempengaruhi terhadap daya beli masyarakat Muara Enim, yang pada akhirnya juga akan berdampak lemahnya tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat kabupaten Muara Enim yang bersumber dari belanja modal Investasi APBD Muara Enim pada tahun 2021 ini, ” Ungkapnya Imam Mahmudi ketua Korlap FMPPME sekaligus ketua Gapensi Muara Enim tersebut.

Di waktu yang sama Zulfikar anggota Forum Masyarakat Peduli Pembangunan Muara Enim sekaligus ketua Gapensindo Muara Enim menyayangkan begitu rumit nya adanya aturan yang ada di ULP dalam mengikuti prosesi pengadaan lelang barang dan jasa serta di tambah pula begitu sulitnya saat ingin berkoordinasi dengan sejumlah kepala OPD dinas Pemkab Muara Enim.

” Sekarang ini pak Bupati, jangan kan dapatkan lelang, dapatkan PL saja susah saat ini pak Bupati, karena banyaklah orang luar yang dapat, jadi mohon pak Bupati tolong perhatikan nasib kontraktor lokal seperti kami ini, ” Cetusnya ketua Gapensindo tersebut.

Sementara itu Yones Tober salah satu peserta aksi damai menyampaikan harapannya untuk meminta kepada Pj Bupati Muara Enim dapat mendorong agar lebih dapat memperhatikan kontraktor lokal.

Salain itu juga Yones, menambahkan kepada Pj Bupati Muara Enim agar dapat mendorong untuk segera melaksanakan pengisian Jabatan ke kosongan terhadap di 8 (delapan) OPD Dinas Muara Enim dan termasuk juga segera melaksanakan Lelang Jabatan Sekda Muara Enim yang mana seyogyanya Penjabat Sekda Muara Enim akan berakhir bulan September 2021.

” Kami atas nama Forum Gabungan Masyarakat Peduli Pembangunan Kabupaten Muara Enim ini, akan siap Mendukung kebijakan PJ Bupati Muara Enim untuk mengambil Langkah strategis dalam mengembalikan kewibawaan pemerintahan kabupaten Muara Enim yang jujur, adil dan merata, dari itu kami harap, kebijakan itu segera dapat kami rasakan ,” Tukasnya Yones.

Menanggapi hal tersebut, Pj Bupati Muara Enim H Nasrun Umar menyampaikan terkait keinginan beberapa kontraktor lokal terhadap dalam prosesi pelelangan agar dapat memprioritaskan kontraktor lokal dirinya akan berusaha akan melakukan yang terbaik kepada masyarakat Muara Enim.

” Saya tidak mau mengambil keputusan di bawah tekanan, saya bekerja sesuai dengan aturan yang ada, dan saya juga tahu siapa orang-orang suka bermain-main di sana ,” Ucap Pj Bupati Muara Enim H Nasrun Umar biasa akrab di sapa HNU dalam audensi tersebut.

Kemudian berkaitan dengan kekosongan delapan jabatan di sejumlah OPD Muara Enim, HNU menjelaskan dirinya telah menyiapkan orang yang benar- benar memiliki jiwa integritas tinggi terhadap pembangunan di kabupaten Muara Enim yang akan mengisi kekosongan jabatan tersebut.

” Saya tidak akan mengisi kekosongan jabatan di OPD tersebut orang yang tidak memiliki kompeten di bidangnya, saya ini asli orang di birokrat berkecepimpung puluhan tahun di Birokrat, jadi saya tahu itu, mana posisi yang layak untuk di isi dan mana yang tidak layak untuk di isi kepada yang bersangkutan tersebut.

Sementara terkait sumbatan di sejumlah OPD, ia ia menegaskan akan segera dievaluasi.

“Terkait, sumbatan kanalisasi dengan sejumlah kepala OPD saya tegas kan di sini, ” Kita sepakat, kalau ada kepala OPD sampe tiga kali susah untuk di temui dan hubungi oleh saudara sekalian, segera lapor kan kepada saya, agar untuk kita evaluasi OPD yang bersangkutan tersebut, “pungkasnya.(ril)

H. Hendri Zainuddin, KETUM KONI SUMSEL

Check Also

Komit Cegah Covid 19, PT TeL PP Adakan Vaksinasi Tahap 2

MUARA ENIM, Detik Sumsel — Sebagai komitmen yang kuat terhadap pencegahan dan penyebaran Covid 19, …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *