Pansus DPRD Lahat Minta Surat Toleransi Gubernur Dievaluasi

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Lahat, Detik Sumsel — Persoalan debu dan kemacetan lalu lintas di Kecamatan Merapi Area, Kabupaten Lahat, tidak lain akibat perusahaan batu bara yang dinilai lalai, dalam menyikapi surat toleransi penggunaan jalan yang dikeluarkan Gubernur Sumsel pada tahun 2018 lalu.

Hal itu diucapkan oleh Nopran Marjani, anggota DPRD Kabupaten Lahat. Nopran bahkan beranggapan, kelalaian itu bisa saja disengaja oleh pihak perusahaan. Jika tidak, menurutnya kenapa perusahaan jadi terlena oleh kebijakan yang hanya berlaku dua tahun itu.

“Yang namanya toleransi itu, ada batasan waktunya. Ini dari tahun 2018 sampai sekarang, tidak terlihat keinginan untuk punya jalan sendiri,” tegas Nopran, Selasa (9/8).

Tidak adanya evaluasi terhadap surat toleransi tersebut, menurut Nopran cukup menimbulkan tanda tanya. Ada apa dengan surat gubernur ini, apakah ada udang dibalik batu ?, kenapa perusahaan jadi terlena ?. Karena itu kata Nopran, Pansus DPRD Lahat Persoalan Batu Bara nantinya akan meminta Gubernur Sumsel untuk mengevaluasi surat toleransi tersebut.

“saat ini, seolah ada pembiaran. Jangan sampai memberikan kelonggaran, tetapi mengorbankan masyarakat umum. Pihak perusahaan juga seharusnya sadar, untuk memiliki jalan sendiri,” ujar Politisi Partai Gerindra ini.

Pernyataan Pansus DPRD Lahat ini rupanya ditanggapi baik oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lahat, Sutoko Msi melalui Kabid Lalu Lintas, Mukhlis SA. Menurut Mukhlis, sejak keluarnya Pergub nomor 74 tahun 2018, artinya pada tahun 2020 lalu toleransi tersebut sudah tidak berlaku lagi.

“Toleransi angkutan batubara menggunakan jalan umum itu, hanya berlaku dua tahun. Kita sangat setuju jika pansus DPRD Lahat meninjau ulang terkait surat toleransi,” sampai Mukhlis. (heru)

Komentar