Pelaksanaan Vaksinasi Dilihat Dari Perspektif HAM | Detik Sumsel
Pemprov
Oleh: Dr. Saut P. Panjaitan, S.H., M.H. (Pengamat Hukum Publik/Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya)

Pelaksanaan Vaksinasi Dilihat Dari Perspektif HAM

Terbitnya Peraturan Presiden RI Nomor 99 Tahun 2020 tanggal 5 Oktober 2020 tentang Pengadaan vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19, didorong oleh keadaan luar biasa (extraordinary) yang memerlukan langkah-langkah luar biasa pula untuk menanggulangi wabah pandemi Covid-19 dan sebagai suatu bencana non-alam secara nasional. Pemikiran ini setidaknya dilatarbelangkangi oleh pertimbangan dan pemikiran bahwa: (1) Covid-19 telah dinyatakan oleh WHO sebagai global pandemic dan bencana non-alam secara nasional, dan (2) untuk percepatan dan kepastian pengadaan vaksin Covid-19 dan pelaksanaan vaksinasi Covid-19.


Sebagai suatu keadaan luar biasa, maka pengadaan vaksin Covid-19 dan pelaksanaan vaksinasi Covid-19, dilakukan secara luar biasa pula, termasuk masalah pendanaannya, serta dukungan dan fasilitas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Seperti diketahui, terbitnya Peraturan Presiden ini dilakukan bersamaan dengan semakin meningkatnya jumlah kasus positif Covid-19 yang terjadi di Indonesia. Ini berarti bahwa upaya penanggulangan melalui penerapan Protokol Kesehatan ternyata tidakm cukup ampuh untuk mencegah melonjaknya wabah penyebaran Covid-19. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah pencegahan berupa pemberian vaksinasi.

Dalam rangka pengadaan vaksin, baik penyediaan maupun distribusinya, maka pelaksanaan pengadaan dilakukan dengan memberi penugasan kepada BUMN (dalam hal ini PT. Bio Farma Persero) dan penunjukan langsung (PL) badan usaha penyedia, atau melakukan kerjasama dengan badan/lembaga internasional. Lalu, pengadaan impor vaksin pun diberikan fasilitas berupa perpajakan, kepabeanan, dan cukai atas impor vaksin yang masuk ke Indonesia. Disamping itu, juga norma mengenai penetapan harga vaksin Covid-19 oleh Menteri Kesehatan dengan memperhatikan kedaruratan dan keterbatasan ketersediaan vaksin Covid-19. Hal-hal sebagaimana dikemukakan menunjukkan suatu keadaan yang sangat mendesak, yang secara hukum dapat dilakukan melalui mekanisme PL.

Keadaan yang sangat mendesak itu, secara umum telah harus memenuhi kriteria teori absolut, yakni secara absolut memang tidak ada alternatif lain selain harus menempuh langkah kebijakan yang sedemikian itu. Langkah-langkah yang diambil Pemerintah dalam kondisi obejektif yang bersifat absolut dimaksud  yang dikenal dengan kebijakan (discretion atau freies ermessen), Di dalam diskresi, maka kriteria : (a) keadaan darurat atau sangat mendesak, (b) langkah-langkah atau tindakan yang diambil tidak diatur sebelumnya di dalam peraturan perundang-undangan yang ada, dan (c) dilakukan untuk kepentingan umum atau keselamatan umum (sesuai dengan asas salus populi suprema lex aesto dari Cicerro yang berarti keselamatan umum merupakan hukum yang tertinggi). Kriteria yang terdapat di dalam konsepsi teoritik tersebut dianuit dan dimuat di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Di dalam ketentuan Pasal 22 dan Pasal 23 undang-undang ini maka diskresi dapat ditempuh dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan persyaratan karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur, untuk kepentingan yang lebih luas, dengan alasan-alasan yang objektif, serta harus sesuai dengan tujuan menggunakan diskresi. Tujuan menggunakan diskresi adalah untuik melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum (rechtsvacuum), memberikan kepastian hukum (rechtszekerheid), dan mengatasi stagnansi/kemandekan jalannya pemerintahan guna mencapai kemanfaatan dan kepentingan umum. Menurut ketentuan Pasal 5 huruf (b) Undang-Undang Nomor 30 Tahbun 2004, maka penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan pada asas legalitas, asas perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB)/algemeene beginselen van behoorlijk bestuur.

Pengadaan vaksin Covid-19 yang menugaskan BUMN, PL mengenai badan usaha penyedia, pemberian fasilitas terhadap impor vaksin, serta penetapan harga vaksin oleh Menteri Kesehatan dengan memperhatikan kedaruratan dan keterbatasan ketersediaan vaksin, kiranya memberi pemahaman kepada kita mengenai situasi mendesak dan darurat dalam pengadaan vaksin Covid-19. Akan tetapi, pertanyaan yang menggelitik adalah bagaimana dengan pelaksanaan vaksinasi Covid-19, karena pelaksanaannya haruis memperhatikan aspek perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020, secara umum merumuskan bahwa pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dilakukan oleh Menteri Kesehatan, dengan menetapkan kriteria dan prioritas penerima vaksin, prioritas wilayah penerima vaksin, jadual dan tahapan pemberian vaksin, serta standar pelayanan vaksinasi. Dalam pelaksanaan vaksinasi nCovid-19, Menteri Kesehatan dapat bekerjasama dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BUMN/swasta. Organisasi profesi/kemasyarakatan, dan pihak lainnya. Pemantauan dan penanggulangan kejadian ikutan pasca vaksinasi Covid-19 dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, BPOM, dan pemerintahn daerah, yang dilakukan oleh Komite Nasional, Komite Daerah, dan Kelompok Kerja Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi. Pendanaan pengadaan vaksin Covid-19 dan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 bersumber pada APBN/APBD dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Biaya yang telah dikeluarklan untuk pengadaan vaksin Coviud-19 dan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

Tentulah menggembirakan bila norma hukum dari Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 menetapkan bahwa pendanaan pengadaan vaksin Covid-19 dan pelaksanaan vaksinasi Covid-19, bersumber pada APBN/APBD serta sumber lain yang sah yang tidak mengikat. Karena hal ini menunjukkan bahwa negara melalui Pemerintah hadir dan bertanggungjawab dalam pengadaan vaksin Covid-19 dan pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Artinya, pengadaan vaksin Covid-19 dan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 memang semestinya diberikan gratis kepada masyarakat umum. Namun demikian, adanya wacana yang menyatakan bahwa pelaksanaan vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat luas tidaklah grtatis alias harus membayar sejumlah uang, seperti halnya test rapid, rapid antigen, PCR, dan swab seperti selama ini, sungguh sangat disesalkan, Hal ini dikarenakan kehadiran dan tanggungjawab negara melaluim Pemerintah dalam situasi bencana non-alam secara nasional dan pandemi, mengharuskan negara bertindak dan bertanggungjawab secara penuh kepada masyarakat. Persoalannya adalah bagaiman dengan kelompok masyarakat yang tergolong todak atau kurang mampu ? Oleh karena itu, hal ini tentu dapat menjadi persoalan tersendiri manakla dilihat dari perspektif perlindungan hak asasi manusia.

Apabila dilihat dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, maka ada beberapa hak asasi manusia yang perlu dilindungi, dijamin dan dimajukan terkait dengan penanggulangan Covid-19, di antaranya : hak untuk hidup, hak untuk mempertahankan hidup, serta hak untuk hidup srejahtera lahir dan bathin, Disamping itu, terdapat kewajiban Pemerintah untuk bertanggungjawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, diatur mengenai hak-hak orang, yakni: hak atas kesehatan, dan hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Sebaliknya, di dalam Undang-Undang Kesehatan diatur tanggungjawab Pemerintah untuk: menyelenggarakan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat serta tanggungjawab atas ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, dan terjangkau.

Memperhatikan ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang tentang Kesehatan, maka dijamin adanya hak-hak anggota masyarakat untuk hidup, untuk mempertahankan hidup, hak untuk  hidup sejahtera lahir dan bathin, hak atas kesehatan, hak untuk memperoleh pelayananan kesehatan, Lalu, terdapat kewajiban Pemerintah untuk bertanggungjawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia serta kewajiban untuk menyelenggarakan kesehatan dan tanggungjawab untuk menjamin ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan. Berdasarkan hal tersebut, maka pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yang berbayar sesungguhnya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas. Dengan perkataan lain, pelaksanaan vaksinasi yang berbayar sesungguhnya bertentangan dengan hak-hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai administrasi pemerintahan, hak asasi manusia, dan kesehatan. Karena pelaksanaan vaksinasi Covid-19 memang merupakan tanggungjawab Pemerintah dalam rangka melaksanakan asas salus populi suprema lex aesto.


Penulis : Dr. Saut P. Panjaitan, S.H., M.H. (Pengamat Hukum Publik/Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya)

H. Hendri Zainuddin, KETUM KONI SUMSEL
Lakukan Penukaran Uang

Check Also

Embat Celengan Masjid Dihari Jumat, Indra Beraksi Saat Jamaah Sedang Sholat

Palembang, Detik Sumsel — Aksi pencurian kotak amal yang dilakukan Indra Cahya di masjid Zaidin …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *