Persepsi Publik Terhadap OTT KPK di Muba | Detik Sumsel
BNI"
Penulis : Deby Ariyanto (Mahasiswa Prodi Magister Ilmu Komunikasi Universitas Bina Darma)

Persepsi Publik Terhadap OTT KPK di Muba

OTT KPK adalah singkatan dari Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi. Sepanjang tahun 2021 setidaknya ada sebanyak lima Kepala Daerah di Indonesia yang terseret pada OTT KPK diantaranya Bupati Kolaka Timur, Bupati Banjarnegara, Bupati Probolinggo, Bupati Nganjuk, dan Gubernur Sulawesi Selatan (sumber, berita media online CNN Indonesia, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211017125059-12-708868/deret-kepala-daerah-terjaring-ott-kpk-sepanjang-2021).

Terbaru di Sumsel, tepatnya di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) pada 16 Oktober 2021 Tim KPK melakukan OTT terhadap Kepala Dinas PUPR Pemkab Muba HM, Kabid SDA Dinas PUPR Pemkab Muba EU, Direktur PT Selaras Simpati Nusantara SUH, yang kemudian menyeret Bupati Muba DRA pada TKP berbeda yakni di Jakarta (sumber, pointers konferensi pers KPK RI : Sabtu 16 Oktober 2021).

Apa yang dimaksud dengan OTT atau Operasi Tangkap Tangan, apakah kasus OTT KPK di Muba ini memang benar disebut kasus OTT ? tertangkap tangan bisa diartikan tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya. Atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu (sumber: aclc.kpk.go.id).

Unsur-unsur tertangkap tangan adalah sebagai berikut: 1. Tertangkapnya seseorang artinya: ada orang yang tertangkap. 2. Pada waktu sedang melakukan tindak pidana artinya: orang itu tertangkap saat sedang melakukan tindak pidana; atau 3. Segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan artinya: si pelaku tertangkap beberapa saat kemudian setelah melakukan tindak pidana itu; atau 4. Sesaat kemudian diserukanya/diteriakan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukan tindak pidana artinya: si pelaku ketika sedang melakukan perbuatan tindak pidana terlihat oleh khalayak ramai, lalu diserukan sebagai pelakunya dan ketika ia melarikan diri ditangkap oleh orang ramai tersebut; atau 5. Sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah digunakan untuk melakukan tindak pidana dan/atau barang bukti hasil kejahatannya (sumber: Pasal 1 butir 19 KUHAP)

Setiap manusia tentunya memiliki sebuah persepsi terhadap seseorang atau terhadap suatu hal. Adanya persepsi ini bukan timbul tanpa suatu alasan tertentu, dan itu sifatnya sah – sah saja. Timbulnya persepsi ini dimulai dari pengamatan yang melalui proses hubungan melihat, mendengar, menyentuh, merasakan dan menerima sesuatu hal yang kemudian seseorang melakukan seleksi, mengorgansasi, dan menginterpretasikan informasi yang diterimanya menjadi suatu gambaran yang bararti.

Terjadinya pengamatan ini dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu dan sikap seseorang dari individu. Dan biasanya persepsi ini hanya berlaku bagi dirinya sendiri dan tidak bagi orang lain, karena seyogyanya persepsi ini berlaku untuk individual. Selain itu, persepsi ini tidak berlaku mutlak atau berlaku secara permanen.

Pasca kejadian OTT KPK di Muba ini mengundang beragam persepsi dan pertanyaan bagi publik terutama di Sumsel. Ada yang memiliki persepsi bahwa kasus ini bukan kasus OTT, lalu ada juga yang memiliki persepsi kasus ini berkaitan dengan kontestasi politik tahun 2024, kemudian ada yang memiliki persepsi kasus ini by order.

Penulis merangkum persepsi-persepsi yang muncul tersebut. Pertama, kasus OTT KPK di Muba ini dinilai bukan merupakan kasus OTT, pasalnya publik merasa tidak melihat pada kronologis kejadian tersebut adanya transaksional. Hal ini terjadi, ketika publik membaca, melihat, dan mendengar keterangan pers KPK RI Sabtu 17 Oktober 2021, yakni dimana isi dari kronologis pada pointers konferensi pers tersebut diantaranya : Pada kegiatan tangkap tangan hari Jumat 15/10/2021, sekitar pukul 11.30 WIB Tim KPK telah mengamankan 6 orang di wilayah Musi Banyuasin Sumsel dan sekitar jam 20.00 Wib tim KPK juga mengamankan 2 orang di wilayah Jakarta, sebagai berikut : a. DRA, b. HM, c. EU, d. SUH, e. IF, f. MRD, g. BRZ, h. AF (sumber, pointers konferensi pers KPK RI : Sabtu 16 Oktober 2021).

Kronologis Tangkap Tangan: Jumat tanggal 15 Oktober 2021, Tim KPK menerima informasi akan adanya dugaan penerimaan sejumlah uang oleh Penyelenggara Negara yang disiapkan oleh SUH yang nantinya akan diberikan pada DRA melalui HM dan EU, Selanjutnya dari data transaksi perbankan diperoleh informasi adanya transfer uang yang diduga berasal dari perusahaan milik SUH kepada rekening bank milik salah satu keluarga EU. Setelah uang tersebut masuk, lalu dilakukan tarik tunai oleh keluarga EU dimaksud untuk kemudian diserahkan kepada EU. EU lalu menyerahkan uang tersebut kepada HM untuk diberikan kepada DRA. Tim selanjutnya bergerak dan mengamankan HM disalah satu tempat ibadah di Kabupaten Muba dan ditemukan uang sejumlah Rp270 juta dengan dibungkus kantung plastik, Tim selanjutnya mengamankan EU dan SUH serta pihak terkait lainnya dan dibawa ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk dilakukan permintaan keterangan (sumber, pointers konferensi pers KPK RI : Sabtu 16 Oktober 2021).

Dilokasi yang berbeda di wilayah Jakarta, Tim KPK kemudian juga mengamankan DRA disalah satu loby hotel di Jakarta yang selanjutnya DRA dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk dimintai keterangan.
Dari kegiatan ini, Tim KPK selain mengamankan uang sejumlah Rp 270 juta, juga turut diamankan uang yang ada pada MRD (ajudan Bupati) Rp1,5 Miliar. Setelah dilakukan pengumpulan berbagai bahan keterangan terkait dugaan tindak pidana korupsi dimaksud, KPK melakukan penyelidikan yang kemudian ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup, sehingga KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan mengumumkan 4 tersangka, diantaranya : DRA, HM, EU, dan SUH (sumber, pointers konferensi pers KPK RI : Sabtu 16 Oktober 2021).

Lalu, persepsi publik lainnya muncul dari Pengamat Politik Bagindo Togar. Ia menilai, “Jika dikaitkan dengan Golkar Sumsel, saya yakin Partai Golkar, partai lama, akan punya kader pengganti. Ini tentu menarik diulik, karena pengganti Dodi, tentu punya tiket ke Pilkada Sumatera Selatan,” ujar Pengamat Politik di Palembang, Bagindo Togar, Sabtu (16/10/2021). Hal yang menarik, sambung Bagindo, siapa sosok yang akhirnya di-plot menggantikan memimpin Partai Golkar di Sumatera Selatan. Dengan demikian, secara otomatis akan punya tiket dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumatera Selatan. “Karena kan secara otomatis, sebagai partai yang besar di Sumsel, partai Golkar tidak mungkin membiarkan partai menjadi mundur, strateginya pasti ada. Apalagi menghadapi agenda lima tahunan,” terang Ia (sumber : berita media online suarasumsel.id https://sumsel.suara.com/read/2021/10/17/070500/ketua-dpd-dodi-reza-alex-ditahan-kpk-potensi-muncul-tokoh-baru-partai-golkar-sumsel?page=all).

Menurut Togar, pengaruh Ketua DPD yang ditahan KPK kepada loyalitas Partai Golkar mungkin tidak secara langsung. Partai Golkar termasuk yang sudah terbiasa menghadapi prahara politik akibat kadernya ditahan atau terjerat perihal hukum. “Dinasti Alex Noerdin mungkin habis, namun Golkar akan punya orang baru yang menggantikan,” imbuhnya. Sehingga penahanan Bupati Dodi Reza Alex tentu tidak perngaruuh besar terhadap loyalitas internal partai. Mengingat partai Golkar tergolong partai lama, yang cukup kuat menghadapi gejolak politik menghadapi tahun 2024 nantinya. Partai Golkar Sumatera Selatan masih memiliki orang-orang loyal yang akan memimpin partai. Sebagai daerah yang strategis dalam karakter politik di Indonesia, partai Golkar memiliki kepentingan di Sumatera Selatan (sumber : berita media online suarasumsel.id https://sumsel.suara.com/read/2021/10/17/070500/ketua-dpd-dodi-reza-alex-ditahan-kpk-potensi-muncul-tokoh-baru-partai-golkar-sumsel?page=all).

Selain itu, publik juga menilai dan mempertanyakan apakah kasus OTT KPK RI di Muba ini by order (pesanan). Hal ini tampak ketika wartawan media cetak Sumatera Ekspres bertanya kepada Pengamat Hukum dari Unsri Dr Febrian SH MHum. Apakah kasus ini by order? Febrian menampik hal tersebut. Menurutnya, terlalu jauh jika menyembut penangkapan ini adalah pesanan. “Masing-masing institusi punya wibawa sendiri. Terlalu kecil jika dilihat ada permintaan,”jelasnya. Disinggung mengenai kepemimpinan Dodi di Partai Golkar, Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya itu mengatakan, masalah ini sebenarnya tidak hanya terjadi di Golkar. Partai lain juga pernah mengalami. “Ini permasalahan umum,” ujarnya.Sedangkan untuk Golkar Sumsel, Febrian mengatakan, tentunya partai tersebut akan berbenah diri. Bahkan, bukan
tidak mungkin akan segera muncul tokoh baru di sana. “Saya sendiri melihat orang itu sudah muncul,” ujarnya. Setidaknya, Febrian menyebut ada tiga nama yang potensi menggantikan Dodi di Golkar. Nama yang akan jadi pemimpin tersebut diprediksinya akan menjadi bibit petarung pada Pilkada Sumsel 2024 mendatang (sumber: Koran Sumatera Ekspres Halaman: 2, Terbitan Minggu 17 Oktober 2021).

Apapun persepsi publik tersebut, terpenting bagi kami adalah untuk mendapatkan pembelajaran dan pengetahuan baru terkait ilmu komunikasi dalam proses penetapan tersangka ini. Sedangkan bagi khalayak, kita tentu wajib mentaati asas praduga tak bersalah, yang mana dalam proses perkara pidana, asas praduga tidak bersalah diartikan sebagai ketentuan yang menganggap seseorang yang menjalani proses pemidanaan tetap tidak bersalah sehingga harus dihormati hak-haknya sebagai warga negara sampai ada putusan pengadilan negeri yang menyatakan kesalahannya.

Kemudian, apakah kasus OTT KPK di Muba ini ada kaitan dengan kepentingan politik 2024, by order, atau murni tindakan pidana? Wallahu A’lam Bishawab “Dan Allah Yang Maha Mengetahui”.

Penulis : Deby Ariyanto (Mahasiswa Prodi Magister Ilmu Komunikasi Universitas Bina Darma)

H. Hendri Zainuddin, KETUM KONI SUMSEL
Lakukan Penukaran Uang

Check Also

Cegah Karhutbunlah, Pemkab OKI Perkuat Kemitraan Global Melalui SIAP IFM 

Kayuagung, Detik Sumsel – Guna memitigasi Kebakaran Hutan, Kebun dan Lahan (Karhutbunlah) secara optimal, Pemerintah …

One comment

  1. Mantap Nia kuyung debut ikak…

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *