Praktisi Hukum Soroti Kasus Briptu Suci Darma | Detik Sumsel

PKN
Pemprov
Praktisi hukum Rustini Agustina SH MH

Praktisi Hukum Soroti Kasus Briptu Suci Darma

Palembang, Detik Sumsel — Rustini SH MH sebagai praktisi hukum memberikan pandangan yuridis terhadap kasus laporan Briptu Suci Darma di Polda Sumsel. Berdasarkan analisis yuridisnya Rustini berpandangan setiap warga negara sah – sah saja melaporkan tindakan pidana. Hanya saja laporan

“Kalau saya dengar pasal yang dilaporkan Briptu Suci Darma pasal 378 dan 284 KUHP. Kalau pasal 378 jika pelapor ini benar benar mempunyai cukup bukti dan unsurnya terpenuhi sah sah saja dan bisa dilanjutkan,”katanya kepada Detik Sumsel Rabu (18/5/2022).

Dijelaskan Rustini, unsur pidana pasal 378 KUHP ini bisa terpenuhi apabila pelapor mengalami kerugian, kerugian dalam hal ini kerugian materil. Kalau pelapor dirugikan nama baiknya berbeda lagi, bukan pasal 378, bisa ke pasal 310. Untuk perkara 378 KUHP yang lebih konkritnya unsur pidananya terpenuhi apabila pelapor mengalami kerugian materil.

Baca Juga :   Pelaku Pengeroyokan yang Menewaskan Pelajar di Jalan Merdeka Berhasil Ditangkap

“Jika pelapor memang ada bukti mengalami kerugian dan unsurnya terpenuhi dengan adanya bujuk rayu sehingga mengalami kerugian materilnya ada laporan pelapor bisa di proses,”jelasnya.

Terhadap laporan kasus perzinahan pasal 284 KUHP, Rustini menjelaskan pasal 284 KUHP memenuhi unsur jika yang melakukan perzinahan itu adalah statusnya suami atau istri intinya ada ikatan pernikahan ini bisa laporkan suami boleh istri juga boleh.

“Perlu digaris bawahi juga unsur pidana perzinahan ini juga sangat eksplisif juga sangat diatur. Untuk buktinya juga tidak bisa dikategorikan misalnya perselingkuhan atau ada kata kata melalui chatingan atau yang berbau mesra itu belum cukup untuk memenuhi unsur,”katanya.

Baca Juga :   Pulang ke Palembang Karena Rindu Orang Tua, Pelaku Penipuan Investasi Bodong Ini Ciduk Jatanras

Lebih lanjut dijelaskan Rustini, yang lebih eksplisif hubungan perzinahan itu bila dilakukan suami atau istri orang bersetubuh. Jika pelapor istri harus bisa membuktikan hasil persetubuhan misalkan anak dan ini juga dilaporkan apabila sang perempuan memiliki hubungan pernikahan dengan suami.

“Misalnya si istri melaporkan suaminya dalam kasus perzinahan, kita harus runut dulu kapan peristiwa perzinahannya terjadi. Kalau peristiwa perzinahan itu terjadi di masa pernikahan maka sumai atau istri berhak melaporkan perzinahan itu,”terangnya.(oji)



H. Hendri Zainuddin, KETUM KONI SUMSEL

Check Also

Sebagian Lahan Rencana IKL Diklaim Warga Bukan Milik PT Arta Prigel

Lahat, Detik Sumsel — Proses pembangunan Ibu Kota Lahat (IKL) baru di Kecamatan Lahat Selatan, …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.