Prof Alfitri : Plt Bupati Muba Harus Koordinasi dengan Pansel

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Palembang, Detik Sumsel- Polemik yang muncul akibat pergantian atau rolling jabatan di lingkungan Pemkab Muba yang dilakukan Plt Bupati Beni Hernedi SIP pada Februari lalu dan terindikasi manipulasi data direspon Tim Panitia Seleksi dari Universitas Sriwijaya Prof Alfitri MSi.

Menurut Dekan FISIP Unsri ini apabila Pelaksana Tugas (Plt) Bupati melakukan perubahan data rekomendasi Pansel yang kemudian diusulkan ke KASN seharusnya dikoordinasikan ke Pansel.

“Seleksi jabatan atau Job Fit ini kan menjadi sorotan publik, jadi prosedurnya harus dilakukan sesuai aturan, kalaupun Plt Bupati melakukan perubahan seharusnya dikoordinasikan ke Tim Pansel,” tegas Prof Alfitri.

Dijelaskan, rekomendasi yang diberikan Pansel merupakan tiga besar nama pejabat yang akan menduduki jabatan eselon II. “Intinya itu dikomunikasikan dan koordinasi ke Pansel sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari, prinsipnya Pansel itu bekerja sudah sesuai prosedur dan aturan,” ungkapnya.

Sebelumnya, Warga Muba yang tergabung dalam Aliansi Peduli Bangsa Provinsi Sumsel mencium indikasi manipulasi data dalam rangkaian pergantian pejabat eselon II Pemkab Muba, dan Selasa (5/4/2022) puluhan warga tersebut mendatangi kantor Gubernur Provinsi Sumsel.

“Ada indikasi manipulasi data, karena banyak ditemukan perbedaan data dari
hasil seleksi dengan yang diajukan dan dilantik oleh Pelaksana Tugas Bupati Musi Banyuasin Beni Hernedi,” tegas Koordinator Aksi, Asma Wijaya.

Ia mencontohkan, misalnya saja Kepala Dinas Pendidikan Musni Wijaya yang direkomendasikan Pansel untuk tetap menjabat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muba, namun usulan yang diajukan diubah untuk menjabat Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Muba.

“Kemudian, Penggantian Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Drs H Thabraani Rizki yang tidak prosedural karena tidak adanya persetujuan dari Pimpinan DPRD Kabupaten Musi Banyuasin sendiri sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil,” ungkap Asma.

Lanjutnya, patut diduga terjadi manipulasi hasil akhir dan rekomendasi Panitia Seleksi dimaksud yang dilakukan Plt Bupati Musi Banyuasin. “Yang mana dalam pengajuan persetujuan ke Gubernur Sumatera Selatan dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) nama yang diajukan berbeda dengan rekomendasi Panitia Seleksi,” tuturnya.

Dalam hal ini juga, kata Asma, pihaknya menuntut Menteri Dalam Negeri RI dan Gubernur Sumatera Selatan membatalkan persetujuan yang telah diberikan terhadap penggantian Pejabat Tinggi Pratama dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin tersebut karena sudah jelas cacat hukum dan kesalahan prosedural.

“Kami Meminta aparat berwajib/kepolisian mengusut tuntas adanya dugaan manipulasi data/berkas sebagaimana dimaksud di atas karena sudah ada indikasi merupakan tindak
pidana,” tegasnya lagi.

Sementara itu, dalam aksi damai tersebut massa ditemui oleh Gubernur Sumsel Herman Deru dalam hal ini diwakili Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemprov Sumsel, Rosyidin Hasan. Ia menyampaikan, pihak Pemprov Sumsel akan melakukan penelitian lebih lanjut terkait aduan dari warga masyarakat Muba yang tergabung dalam Aliansi Peduli Bangsa.

“Kita akan teliti terlebih dahulu dan ditindaklanjuti tentunya, kita akan memanggil pihak terkait termasuk tim pansel. Kalau ini nantinya terbukti tidak sesuai prosedural tentu akan ada penindakan tegas,” pungkasnya.

Komentar