Sasar Pelajar, Pemkab OKI Sosialisasikan Pemahaman Anti Korupsi Sejak Dini | Detik Sumsel
Pemprov
Inspektur Inspektorat Kabupaten OKI Endro Suarno, S.Sos., M.Si., memberikan arahannya dalam sosialisasi pengendalian gratifikasi pada lingkungan pendidikan di wilayah Kabupaten OKI, bertempat di Aula Dinas Pendidikan (Disdik) OKI, Selasa (28/9/2021).

Sasar Pelajar, Pemkab OKI Sosialisasikan Pemahaman Anti Korupsi Sejak Dini

Kayuagung, Detik Sumsel-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ogan Komering Ilir (OKI) terus berupaya menguatkan budaya anti korupsi dilingkungan pemerintah maupun dan sekolah-sekolah.

Upaya tersebut salah satunya dengan mensosialisasikan peningkatan pengendalian gratifikasi dan peningkatan kepatuhan terhadap pelaporan gratifikasi di Lingkungan Pemkab OKI.

“Kegiatan sosialisasi ini merupakan bagian dari perhatian dan fokus kita terhadap yang namanya gratifikasi di lingkungan Pemkab OKI,” ujar Inspektur Inspektorat Kabupaten OKI Endro Suarno, S.Sos., M.Si., pada acara sosialisasi pengendalian gratifikasi pada lingkungan pendidikan di wilayah Kabupaten OKI, bertempat di Aula Dinas Pendidikan (Disdik) OKI, Selasa (28/9/2021).

Endro menyebut gratifikasi mempunyai pengertian netral yaitu semua pemberian yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara.

Tetapi ada beberapa kriteria gratifikasi yang dilarang diantaranya yang diterima berhubungan dengan jabatan dan gratifikasi yang bertentangan dengan peraturan berlaku, kode etik, memiliki konflik kepentingan atau merupakan penerimaan yang tidak patut/wajar.

“Nah, hal disebutkan diataslah yang termasuk dilarang,” terangnya.

Endro menerangkan bahwa pemahaman anti korupsi harus ditanamkan sejak dini kepada anak-anak yang merupakan estafet kepemimpinan bangsa di masa depan.

“Pelajar sebagai penerus masa depan harus paham bahwa tindakan gratifikasi merupakan tindakan melanggar peraturan. Budaya anti korupsi sejak dini harus ditanamkan di dalam diri setiap pelajar,” terang Endro.

Endro menambahkan bahwa setiap sekolah harus memiliki Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) yang berperan sebagai motor penggerak kegiatan pengendalian gratifikasi.

“Kehadiran UPG dapat mengurangi tekanan psikologis untuk melaporkan gratifikasi kepada KPK, karena penerima gratifikasi cukup melapor ke UPG. UPG juga dapat menjadi perpanjangan tangan KPK dalam hal pusat informasi gratifikasi. Selain itu, UPG berperan sebagai unit yang memberikan masukan kepada pimpinan lembaga untuk memperbaiki area yang rawan gratifikasi atau korupsi,” jelasnya.

Pada kesempatan itu, UPG Kabupaten OKI juga menyerahkan apresiasi dan surat keputusan dari Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI kepada ASN dilingkungan Pemkab OKI atas pelaporan gratifikasi.

“Kami menyampaikan surat putusan dan apresiasi dari pimpinan KPK RI atas laporan gratifikasi yang diterima oleh ASN dilingkungan Diskominfo OKI,” papar Endro.(Iyan)

H. Hendri Zainuddin, KETUM KONI SUMSEL
Lakukan Penukaran Uang

Check Also

Menuju KNH 2021, Perhumas Usung Semangat Resiliensi dan Optimisme untuk Indonesia

Jakarta, Detik Sumsel- Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia (PERHUMAS) menggelar kick-Off Menuju Konvensi Nasional Humas (KNH) …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *