Sepanjang Tahun 2021 ada 20 Tersangka Ilegal Drilling di Sumsel | Detik Sumsel
BNI"
Kasubdit 4 Tipiter, AKBP Herianto saat ditemui diruangan kerjanya

Sepanjang Tahun 2021 ada 20 Tersangka Ilegal Drilling di Sumsel

Palembang, Detik Sumsel — Ditreskrimsus Polda mengungkapkan sepanjang tahun 2021 telah ditetapkan 20 tersangka penambangan minyak Ilegal yang terjadi di Sumsel.

Hal tersebut diungkapkan Dirkrimum Polda Sumsel, Kombes Pol Muhammad Barly melalui Kasubdit 4 Tipiter, AKBP Herianto saat ditemui diruangan kerjanya, Selasa(9/11/2021).

“Ada 5 LP semuanya sudah tahap kejaksaan dan 7 di Polres Muba yang saat ini sedang dilakukan penyelidikan,”ujarnya kepada detiksumsel.com

Lebih lanjut ia mengatakan sudah ada 20 tersangka yang telah ditetapkan. Namun, ia belum bisa membuka ke publik.

“Untuk korban belum bisa beritahu. Yang pasti ada. Kita belum bisa memberitahu lantaran ini privasi dadi korban. Dan yang jelas korbannya itu ialah yang melakukan penambangan swcara ilegal tersebut,”katanya.

Dari 20 tersangka yang ditetapkan semua TKPnya berada di Sumsel dan didominasi di Musi Banyuasin. Bahkan dia menuturkan secara gamblang ada orang yang dengan sengaja membiayai Ilegal Drilling tersebut.

“Sudah ada yang kita identifikasi ternyata ada tersangka yang memberikan dana dalam iligal driling tersebut yang kini kita lidik lebih lebih lanjut,”ungkapnya.

Tak hanya itu, AKBP Herianto juga mengomentari bahwa penambangan minyak Ilegal di Desa Kaban 1 Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyiasin yang menyebabkan 3 orang meninggal dan 3 orang luka ringan karena tidak menggunakan SOP penambangan.

“Terkait korban ilegal driling ini memang benar tidak mengedepankan SOP yang bagus dan mengabaikan keamanan penambangan,”tutupnya.

Terpisah, Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas A. Rinto Pudyantoro mengatakan, SKK Migas tidak memiliki kewenangan penindakan terhadap kegiatan illegal drilling.

“Untuk itu SKK Migas menjalin kerjasama dengan aparat keamanan dalam penanganan illegal drilling dan kerja sama tersebut sudah berlangsung sejak tahun 2003. Kolaborasi ini tertuang dalam nota kesepahaman bidang penegakan hukum dan bidang pengamanan,” katanya pada Selasa (9/11/2021) di Jakarta.

“Untuk menekan jumlah aksi ilegal tersebut, kami membutuhkan dukungan Bapak KAPOLRI, utamanya terkait dengan penegakan hukum. Dengan demikian, masalah di lapangan dapat tertangani,” imbuh Rinto.

Lebih lanjut Rinto menyampaikan, nota kesepahaman tersebut juga sudah ditindaklanjuti melalui penyusunan pedoman kerja ataupun Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk penanganan kegiatan yang lebih spesifik. Saat ini, SKK Migas telah mengeluarkan 14 PKS yang meliputi kolaborasi bersama 10 Kepolisian Daerah dan 28 KKKS.

Rinto menambahkan, pelaksanaan PKS dinilai efektif untuk menekan gangguan keamanan yang berpotensi mengganggu operasional hulu migas. Beberapa gangguan ini adalah pencurian peralatan operasi, illegal drilling dan illegal tapping, penyerobotan lahan operasi, serta masalah-masalah sosial di sektor hulu migas.

“Penanganan yang komprehensif melibatkan berbagai instansi sangat dibutuhkan, ada permasalahan ekonomi dan sosial yang membutuhkan peran instansi lain, agar tindakan tegas yang telah dilakukan aparat keamanan menjadi lebih efektif. Jumlah 4.500 sumur illegal drilling yang teridentifikasi diseluruh Indonesia menunjukkan kompleksinya persoalan ini dan membutuhkan penyelesaian tidak hanya dari aspek penindakan hukum”,katanya. (ris)

H. Hendri Zainuddin, KETUM KONI SUMSEL
Lakukan Penukaran Uang

Check Also

Tidak Hanya Doa, Cak Amir Beri Gus Yahya Kalung Kesehatan

Palembang, DetikSumsel – Ketua PWNU Sumsel KH Amiruddin Nahrawi, memberikan kalung kesehatan kepada KH Yahya …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *