SPDP Sudah Keluar, Oknum ASN Tersangka Pencurian dan Penganiayaan Tidak Ditahan | Detik Sumsel
Pemprov
Dodi Satriady SH kuasa hukum Paramitha Sari Dwi Saputri korban pelapor dugaan kasus pencurian dan penganiayaan

SPDP Sudah Keluar, Oknum ASN Tersangka Pencurian dan Penganiayaan Tidak Ditahan

Palembang, Detik Sumsel — Dodi Satriady SH kuasa hukum PSDS yakni korban selaku Pelapor dugaan kasus pencurian dan penganiayaan dengan terlapor DH oknum ASN BPKAD Sumsel di Polrestabes Palembang pada tanggal 6 Juni 2021 sesuai Nomor Laporan Polisi : LP/B/1030/VI/2021/SPKT/Polrestabes Palembang/Polda Sumsel mempertanyakan kelanjutan kasus yang telah dibuat kliennya.

Karena dalam kasus ini sudah naik ke penyidikan bahkan  terlapor DH sudah ditetapkan sebagai tersangka dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan sudah dikeluarkan namun hingga kini tersangka DH tidak dilakukan Penahanan.

“Ini jelas indikasi tidak objektif dan tidak profesional dalam proses penegakkan hukum atas tindakan penyidik yang tidak melakukan penahanan terhadap seseorang yang sudah jadi tersangka. Karena dalam kasus yang dilaporkan kliennya sudah jelas dan terang memenuhi klausul unsur pidananya dan telah memenuhi dua alat bukti yang cukup namun kenapa tidak dilakukan penahanan ? Kan aneh ini,”kata Dodi kepada wartawan Jumat (5/11/2021).

Dodi membandingkan kasus laporan kliennya dengan  kasus pengeroyokan yang terjadi di lingkungan salah satu kampus di Palembang ini oleh benerapa oknum mahasiswa yang kemudian korban telah melaporkan ke Polisi dan telah diperkuat dengan bukti Visum. Karena kasus tersebut viral dan menjadi sorotan publik akhirnya pihak Polrestabes Palembang menetapkan tersangka dan melakukan penahanan terhadap para pelaku pengeroyokan itu.

“Apakah kasus laporan klien kami harus di viralkan dulu. Saya kira tidak begitu sikap penegak hukum harus objektif sesuai Hukum Acara Pidana jangan memilah dan memilih mana yang kasus atensi kemudian didahulukan dan kasus yang tidak jadi sorotan dirasa tidak berkeadilan,”katanya lagi.

Lebih lanjut dikatakan Dodi, pihaknya selain berpedoman kepada Hukum Acara Pidana dan mengawal Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana juga ada Yurisprudensi nya yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 (Hal.109) perihal. Penahanan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP.

“Dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana. Jadi apalagi alasan hukumnya tidak dilakukan penahanan kalau tidak ada indikasi Diskriminasi terhadap klien kami, tegas Dodi.

Agar laporan kliennya bisa diatensi tim kuasa hukun juga telah melayangkan Surat Pengaduan kepada Kapolda Sumsel, Itwasda, dan Kabid Propam Polda Sumsel serta Kapolrestabes Palembang perihal mempertanyakan dan meminta agar segera dilakukan penahanan karena Klien Kami sangat Trauma dengan ulah Tersangka yang masih berkeliaran diluar dan sering kali mengganggu kenyamanan dan keamanan Klien Kami.

“Selain itu juga kami melayangkan surat pengaduan ke Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan BPKAD Sumsel perihal mempertanyakan sikap Inspektorat dalam menerapkan sanksi kepada oknum ASN yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam menjalankan Tupoksi selaku ASN berdasarkan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN,”tandasnya.

Diketahui kasus pencurian dan penganiayaan yang dialami Paramitha  terjadi di sebuah rumah kontrakan Jalan Gagak 5 Nomor 5 Sako Palembang pelakunya terduga oknum ASN di BPKAD Sumsel yang berinisial DH.

Dalam kejadian tersebut korban telah melakukan Visum Et Repertum di RS Karya Asih Palembang dengan kesimpulan beberapa luka dan lebam dibagian tubuh dan barang – barang korban yakni sebuah Tas Merk Fendi, sepasang Sepatu Merk Dior, ATM BCA, KTP Korban yang juga ikut dirampas dan akhirnya sebagian barang – barang milik korban telah dikembalikan saat diperiksa oleh Penyidik.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polrestabes Palembang Kompol Tri Wahyudi mengatakan alasan penyidik tidak melakukan penahanan terhadap tersangka DH yang pertama kooperatif setiap dilakukan pemanggilan selalu datang. Yang kedua status tersangka jelas PNS, ketiga tersangka tidak bisa lagi menghilangkan barang bukti karena barang bukti sudah disita semua.

“Kemungkinan untuk mengulangi perbuatan pidana lagi tidak mungkin. Pertimbangan lainnya tersangka masih memiliki anak kecil dan ada jaminan dari keluarganya sehingga saat diperlukan untuk pemeriksaan tersangka harus datang,”kata Tri.

Tri memastikan, berkas perkara pencurian dan penganiayaan ini tetap dimajukan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan sudah dikirimkan ke Kejaksaan. Berkas sudah P21 dan tinggal dikirim ke Kejaksaan tahap dua.

Ditambahkan dari Irwasda Polda Sumsel Kombes Pol Ulung Sampurna Jaya, SIK menyampaikan “Akan Kami teliti dan tindaklanjuti, sudah Saya atensi kebagian Dumas,”ujarnya.(oji).

H. Hendri Zainuddin, KETUM KONI SUMSEL
Lakukan Penukaran Uang

Check Also

Amukan Sueb Renggut Lima Nyawa Warga Desa Bunglai, Ini Kronologisnya

Baturaja, Detik Sumsel – Warga Desa Bunglai Kecamatan Peninjauan OKU berduka, 5 orang warga Dusun …

One comment

  1. Ini yang ASN ngegrebrek pelakor kan? Pelakornya melaporkan gara2 ASN (istri sah) nya ngambil barang2 yang diduga milik suaminya itu. Dan sudah dikembalikan juga. Suaminya ASN. Dulu ada nih beritanya tapi kok dintake down. Mana yang bener hayooo

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *