Surat Tanah Elektronik, Bisa Tidak Jadi Agunan Pembiayaan? | Detik Sumsel
Detik
Pemprov
Area Manager Palembang Bank Syariah Indonesia, Luthfi Bukhari. (Istimewa)

Surat Tanah Elektronik, Bisa Tidak Jadi Agunan Pembiayaan?

Palembang, Detik Sumsel – Pemerintah dalam waktu dekat akan melakukan penarikan seluruh sertifikat tanah berbentuk kertas yang ada di Masyarakat, dan akan mengantikan sertfikat tersebut dengan sertfikat tanah berbasis elektronik.

Dipastikan tidak ada lagi sertifikat tanah berwujud kertas, semuanya bakal berbentuk elektronik yang disebut juga sertifikat-el (elektronik).

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang (Permen ATR) Nomor 1/2021 tentang Sertipikat Elektronik menyebutkan pemerintah akan berusaha penuh melayani masyarakat, salah satunya dengan aturan ini.

Dipastikan tidak ada lagi sertifikat tanah berwujud kertas, semuanya bakal berbentuk elektronik yang disebut juga sertifikat-el (elektronik).

Untuk bisa mewujudkan sertifikat elektronik ini instasi terkait harus membuat validasi terlebih dahulu dengan sertipikat tanah sebelumnya.

Baik itu dari sisi data, ukuran tanah dan sebagainya. Setelah validasi selesai dan tuntas, barulah sertipikat tanah bisa berganti dengan sertifikat elektronik.

Yang menjadi perhatian dari beleid tersebut adalah, ternyata sertifikat tanah asli yang dipunyai oleh setiap orang, nantinya tidak lagi tersimpan rapi di rumah, tetapi wajib diserahkan ke pemerintah, dalam hal ini adalah Badan Pertanahan Nasional.

Kebijakan itu membuat masyarakat binggung apakah nantinya surat tanah elektronik bisa dijadikan sebagai agunan jika berurusan dengan lembaga pembiyaan baik perbankan maupun non bank.

Menanggapi keresahan masyarakat tersebut beberapa perbankkan memiliki berbagai pendapat.

Direktur Utama Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sumsel, Marzuki mengatakan masih akan mempelajari lebih lanjut petunjuk teknis (juknis) kebijakan surat tanah elektronik dan efektif berlaku kapan.

Tapi kata dia bisa saja surat tanah elektronik dijadikan jaminan karena itu hak pemilik tanah.

“Logikanya bisa dijadikan jaminan tapi harus ada aturan lebih lanjut mengenai ketentuan teknis dan lainnya surat itu karena aturannya maish baru sehingga perlu sosialisasi dan perlu waktu penerapan,” ujar Marzuki.

Sedangkan Area Manager Palembang Bank Syariah Mandiri, Luthfi Bukhari mengatakan secara perbankan dan kebijakan BSI belum tahu persis karena peraturan ini baru dan belum ada petunjuk dari pusat sehingga masih harus dipelajari lagi lebih lanjut.

Jadi belum bisa memastikan apakah BSI menerima jaminan surat tanah elektronik untuk pembiayaan saat ini atau tidak.

Tapi secara logika perbankan, Luthfi mengatakan jika surat tanah elektronik itu benar adanya yakni memang tanah tersebut ada secara fisik dan lokasinya benar sesuai koordinat dan keterangan dalam surat elektronik tersebut, logikanya bisa dijadikan agunan.

“Secara logika surat tanah elektronik hanya berubah fisiknya saja dari semula ada surat tanah dan nyata bentuk agunannya berubah menjadi bentuk elektronik, tapi logikanya sama-sama ada tanahnya yang dijadikan agunan,” ujarnya ketika dikonfirmasi via telepon, Rabu (03/02).

Sementara itu, Branch Manager Bank Bukopin Palembang, Munarco Maladi mengatakan info anyg saya dapat adalah bahwa Peraturan Menteri/Permen ATR/BPN ini juga belum diketahui secara pasti apakah sudah berlaku efektif atau belum, sehingga untuk implementasinya kami di cabang belum ada info lebih lanjut dari Bukopin Kantor pusat.

“Terlebih untuk yang terkait dengan perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Jadi perbankan dan lembaga keuangan lainnya saya yakin juga masih menunggu sosialisasi lebih lanjut dari kementrian ATR/BPN,” ujar Munarco.

Untuk bisa mewujudkan sertifikat elektronik ini instasi terkait harus membuat validasi terlebih dahulu dengan sertipikat tanah sebelumnya.

Baik itu dari sisi data, ukuran tanah dan sebagainya. Setelah validasi selesai dan tuntas, barulah sertipikat tanah bisa berganti dengan sertifikat elektronik.

Yang menjadi perhatian dari beleid tersebut adalah, ternyata sertifikat tanah asli yang dipunyai oleh setiap orang, nantinya tidak lagi tersimpan rapi di rumah, tetapi wajib diserahkan ke pemerintah, dalam hal ini adalah Badan Pertanahan Nasional.

“Kebijakan itu membuat masyarakat binggung apakah nantinya surat tanah elektronik bisa dijadikan sebagai agunan jika berurusan dengan lembaga pembiyaan baik perbankan maupun non bank.”tutupnya.(May)

H. Hendri Zainuddin, KETUM KONI SUMSEL

Check Also

Lomba Kurasi UMKM Diperpanjang Sampai 20 Oktober 2021

[ Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan ] Halo, #UMKMSumsel 🙌🏻 LOMBA KURASI UMKM …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *