Terbukti Melanggar, Desak Pecat Oknum Perangkat Desa di Mura | Detik Sumsel
BNI"
Ilustrasi

Terbukti Melanggar, Desak Pecat Oknum Perangkat Desa di Mura

Musi Rawas, Detik Sumsel- Adanya dugaan pelanggaran administratif yang dilakukan oknum perangkat desa Sukaraya Baru Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas yang telah dilaporkan oleh Tim Advokasi paslon nomor urut 1 Ratna-Suwarti rupanya telah diproses Bawaslu Musi Rawas.

Hal tersebut diketahui berdasarkan laporan Nomor : 009/Reg/LP/PB/Kab/06.10/XI/2020 yang telah diputuskan dengan menyatakan bahwa oknum perangkat desa tersebut dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran administratif.

“Informasi yang kami terima dari Bawaslu Musi Rawas bahwa tindak lanjut dari laporan yang sudah disampaikan pada 18 November 2020 yang lalu oleh Pelapor yang kami dampingi secara langsung dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran administratif,” ujar M Hidayat, SH, MH , tim advokasi Paslon Nomor Urut 1, Rabu (25/11).

Dengan kesimpulan Bawaslu Musi Rawas yang menyatakan bahwa oknum perangkat desa tersebut terbukti melakukan pelanggaran, lanjut dia, maka pihaknya meminta kepada Kepala Desa agar memberi sanksi tegas dengan memberhentikan oknum perangkat desa dimaksud.

“Hal tersebut sesuai dengan Pasal 52 UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa perangkat desa yang melakukan pelanggaran dapat diberhentikan, maka kami harap agar kepala desa dapat memberikan sanksi tegas kepada oknum perangkat desa tersebut,” jelasnya.

Sementara itu, terjadinya kasus dugaan pelanggaran tahapan Pilkada Tahun 2020 di Kabupaten Musi Rawas yakni mulai dari ketidaknetralan oknum ASN hingga pelibatan oknum perangkat desa membuat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumsel memberikan atensi khusus pengawasan di Kabupaten Mura.

Hal ini diungkapkan Ketua Bawaslu Provinsi Sumsel, Iin Irwanto. Ia mengatakan, berdasarkan data masuk ke Bawaslu Sumsel setidaknya ada 20 laporan yang masuk terhadap dugaan-dugaan pelanggaran tahapan Pilkada yang tersebar di 7 Kabupaten/Kota pelaksana Pilkada serentak tahun 2020.

“Dominan laporan terhadap adanya ketidaknetralan ASN dan dugaan pelibatan perangkat desa seperti yang terjadi di Musi Rawas, dan tentu pasca kejadian tersebut pengawasan dari Bawaslu lebih ditingkatkan lagi dengan kata lain jadi atensi khusus pengawasan,” ungkapnya.(tet)

H. Hendri Zainuddin, KETUM KONI SUMSEL
Lakukan Penukaran Uang

Check Also

Gubernur Sumsel Resmikan 46 Infrastruktur di Musi Rawas

Musi Rawas, Detik Sumsel- Gubernur Sumatera Selatan H Herman Deru meresmikan 46 kegiatan infrastruktur di …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *