Utak-Atik Permendagri Nomor 77/2020 Mengenai Belanja Hibah Pada APBD | Detik Sumsel
Pemprov
Oleh : Dr.Saut P.Panjaitan.,S.H.,M.H.

Utak-Atik Permendagri Nomor 77/2020 Mengenai Belanja Hibah Pada APBD

Pada galibnya, secara umum,  suatu hibah merupakan pemberian secara cuma-cuma dan sekarela yang hanya dapat diberikan oleh orang yang mampu kepada orang yang tidak atau kurang mampu, atau dari seorang bapak kepada seorang anak atau anak-anaknya, tanpa mengharapkan imbalan atau balas jasa. Logika umum (common sense) seperti inilah yang dipahami oleh orang banyak mengenai hibah.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka logika umum ini dipergunakan dalam pengertian hibah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Mengapa demikian ? Hal ini dikarenakan pendapatan daerah (pendapatan asli daerah, pendapatan transfer pusat dan antar-daerah seperti pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan, dan lain-lain pendapatan yang sah seperti hibah, dana darurat, dan pendapatan lainnya) dalam menopang APBD sangat jauh dari harapan atau target yang ditetapkan, dengan perkataan lain sulit sekali pemerintah daerah dapat merencanakan dan melaksanakan pembangunan daerah bila hanya mengandalkan pendapatannya atau uangnya sendiri.

Oleh karena itu, dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan bukan rahasia umum lagi, bila APBD hampir separohnya atau bahkan lebih, ditopang oleh bantuan yang berasal dari dana transfer pemerintah pusat , seperti dana perimbangan baik berupa Dana Bagi Hasil (DBH) yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum (DAU) yang bersumber dari pendapatan APBN, maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) yang bersumber dari pendapatan APBN, dana insentif daerah yang bersumber dari APBN, dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dan dana desa. Dengan perkataan lain, hibah seyogyanya hanya dapat diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Berbeda dengan logika umum (common sense) seperti dikemukakan di atas, lain pula dengan apa yang dirumuskan oleh peraturan perundang-undangan. Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Permendagri ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD. Permendagri ini hanya terdiri dari 5 (lima) pasal saja, namun penjabaran mengenai pedoman teknisnya dimuat di dalam Lampirannya yang menurut ketentuan Pasal 2 ayat (3), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Permendagri. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Permendagri disebutkan bahwa pelaksanaan pedoman teknis yang terdapat dalam Lampiran Permendagri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri atas pengelola keuangan daerah, APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, pelaksanaan dan penatausahaan, laporan realisasi APBD semester pertama APBD dan perubahan APBD, akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah, penyusunan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, kekayaan daerah dan utang daerah, badan layanan umum daerah, penyelesaian kerugian keuangan daerah, informasi keuangan daerah, serta pembinaan dan pengawasan.

Ketentuan Pasal 3 Permendagri menyatakan bahwa pada saat Permendagri mulai berlaku (30 Desember 2020) Perda mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana disebutkan di atas, Perkada yang mengatur mengenai sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, Perkada yang mengatur mengenai kebijakan akuntansi pemerintah daerah, Perkada yang mengatur mengenai sistem akuntansi pemerintah daerah, dan Perkada yang mengatur mengenai analisis standar belanja, sudah harus ditetapkan paling lama tahun 2022. Dengan uraian ini dapat diketahui bahwa Permendagri memerintahkan kepada daerah untuk membuat 1 (satu) Perda dan 4 (empat) Perkada paling lambat tahun 2022 guna melaksanakan Permendagri ini. Pertanyaan yang mengemuka adalah bagaimana bila Perda dan Perkada dimaksud belum dibuat oleh daerah hingga tahun 2022, apakah lantas penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi terhenti oleh karenanya ?

Dari uraian yang dikemukakan sebelumnya, maka menurut ketentuan yang terdapat dalam Bab II huruf C angka 4 huruf (a, c, d, dan e) Permendagri mengenai Pendapatan Daerah, dapat diketahui bahwa ternyata hibah merupakan salah satu sumber pendapatan bagi daerah dalam menopang pembangunan daerah yang juga harus dituangkan ke dalam APBD.  Manakala dilihat dari ketentuan Pasal 46 jo Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dapat diketahui makna hibah sebagai pendapatan daerah, yakni bahwa hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah, termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Sedangkan hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun, bila dilihat dari ketentuan Bab II huruf D angka 2 huruf (e.1-9) Permendagri mengenai Belanja Daerah, dapat diketahui bahwa belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMN/BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukkannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus-menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub-kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait, dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub-rincian objek sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub-kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum. Menurut ketentuan Bab I huruf E angka 2 (c) dan 3 (b) Permendagri, maka kepala SKPD menyusun Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan menandatangani NPHD. Sedangkan menurut ketentuan Bab I huruf K angka 3 (d) Permendagri, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang terdiri dari badan perencanaan pembangunan daerah, badan pengelola keuangan daerah, SKPD, dan instansi terkait lainnya, melakukan verifikasi RKA-SKPD.

Belanja hibah yang diberikan kepada Pemerintah Pusat, diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan. Hibah ini dilarang tumpang-tindih pendanaannya dengan APBN, dan hanya diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan. Selain itu belanja hibah ini dapat juga diberikan kepada pemerintah daerah lainnya, misalnya daerah otonom baru hasil pemekaran, diberikan kepada BUMN untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, diberikan kepada BUMD untuk meneruskan hibah yang berasal dari Pemerintah Pusat, diberikan kepada badan/lembaga/ormas/paguyuban/koperasi yang berbadan hukum Indonesia, serta hibah kepada Parpol sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Belanja hibah paling sedikit memenuhi kriteria : (a) peruntukkannya secara spesifik telah ditetapkan, (b) bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, (c) tidak terus-menerus setiap tahun anggaran, kecuali diberikan kepada Pemerintah Pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dan tidak tumpang-tindih pendanaannya dengan APBN, atau diberikan kepada Parpol, (d) memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, (e) memenuhi persyaratan sebagai penerima hibah. Sedangkan mekanisme pemberian hibah didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada kepala daerah dan dilakukan evaluasi atau verifikasi oleh SKPD atau TAPD terkait, dengan memperhatikan kriteria dan kemampuan keuangan daerah.  Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan Perkada.

Dari uraian yang dikemukakan maka dapat diketahui bahwa dilihat dari aspek ilmu perundang-undangan, ternyata Permendagri telah menambahkan subjek baru ke dalam pengertian penerima hibah, yakni menambahkan Pemerintah Pusat sebagai penerima hibah dari pemerintah daerah. Pada hal di dalam ketentuan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, hibah itu berasal dari Pemerintah Pusat. Artinya Pemerintah Pusat bukan sebagai subjek penerima hibah, melainkan yang memberikan hibah kepada pemerintah daerah.  Meskipun ada instansi/lembaga Pusat yang harus diberikan hibah oleh pemerintah daerah, maka pemberian dimaksud haruslah telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang telah ditegaskan oleh Permendagri, yakni harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, sangat mengherankan bila di dalam Permendagri, disebutkan bahwa Unit Kerja pada Kementerian Dalam Negeri, yang membidangi bidang Adminitrasi Kependudukan, dapat saja memperoleh hibah dari pemerintah daerah untuk pengadaan keping blanko E-KTP.

Atas dasar itu, maka frasa Pemerintah Pusat sebagai penerima hibah dari pemerintah daerah yang terdapat di dalam Permendagri, seyogyanya tidak diperbolehkan, karena bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi, sehingga dapat menimbulkan kebingungan dalam pelaksanannya dan dapat menimbulkan tafsir mendua (ambigiou). Oleh karena itu, rumusan dimaksud seyogyanya dihapuskan atau setidak-tidaknya dirumuskan ulang dan diganti dengan frasa “instansi/lembaga pemerintahan di Pusat yang oleh undang-undang yang mengaturnya ditentukan boleh menerima hibah dari pemerintah daerah atau APBD”.  Hal ini perlu ditekankan agar supaya rumusan yang terdapat di dalam Permendagri tidak disalahtafsirkan dengan seenaknya oleh para penguasa di daerah. Pada sisi lain, setiap perpanjangan atau perwakilan Pemerintah Pusat yang berkedudukan di daerah dapat saja semuanya menerima hibah dari daerah yang bersangkutan.

Itulah sebabnya, dalam membaca ketentuan mengenai hibah sebagaimana yang terdapat di dalam Permendagri harus dilakukan dengan penafsiran holistik dan sistematik, sehingga harus pula dibaca (a) tujuan pemberian hibah itu sendiri, yakni dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi pemerintahan daerah secara langsung, misalnya pemberian hibah kepada KPU Daerah yang memang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum dan pilkada dapat menerima hibah daerah, dan yang pengelolaan,  penatausahan, dan pertanggungjawabannya   dilakukan menurut sistem tata kelola keuangan yang ada pada KPU Pusat, atau hibah kepada Partai Politik, serta (b) kriteria pemberian hibah , yakni tidak menimbulkan tumpang-tindih anggaran dengan APBN, serta setelah memprioritaskan urusan pemerintahan konkuren yang bersifat wajib (misalnya pelayanan dasar dan non-pelayananan dasar terpenuhi) dan urusan pemerintahan pilihan (misalnya urusan sesuai dengan potensi daerah) terlaksana, dan (c) manfaat pemberian hibah, yakni dalam rangka menunjang dan melancarkan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan, dan kemasyarakatan dalam rangka pencapaian program, kegiatan, dan sub-kegiatan.

Pemberian hibah kepada instansi Pemerintah Pusat yang tugas pokok dan fungsinya menjalankan urusan pemerintahan absolut, yakni urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, yang menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdiri dari bidang pertahanan, keamanan, agama, yustisi atau penegakann hukum, politik luar negeri, serta moneter dan fiskal, sebaiknya lebih berhati-hati dalam memberikan hibah oleh pemerintah daerah. Demikian pula pemberian hibah dari pemerintah daerah kepada instansi Pemerintah Pusat yang tugas pokok dan fungsinya dalam bidang urusan pemerintahan umum.

Penulis: Dr.Saut P.Panjaitan.,S.H.,M.H.

H. Hendri Zainuddin, KETUM KONI SUMSEL

Check Also

Tak Perlu Panic Buyying, Solar Aman dan Tersediah Hingga Akhir Tahun

Palembang, Detiksumsel – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH MIGAS) mengakui memang ada …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *