Wako Minta Sejumlah Kelurahan di Pagaralam Kembali Jadi Desa | Detik Sumsel
Detik
Pemprov
LOKA KARYA : Jalanya Lokakarya perubahan status Kelurahan menjadi Desa, di Aula Villa Hotel Gunung Gare.(Foto:Rendi/Detik Sumsel)

Wako Minta Sejumlah Kelurahan di Pagaralam Kembali Jadi Desa

Pagaralam, Detik Sumsel – Dihadiri oleh Direktorat Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa Kemendagri, Kabid Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa Provinsi Sumsel, Kabag Pemerintahan Setdako Lubuk Linggau, dan Dosen Universitas Sriwijaya.

Hari ini Kamis (2/5) Walikota Pagaralam Alpian Maskoni membuka langsung Lokakarya perubahan status Kelurahan menjadi Desa, di Aula Villa Hotel Gunung Gare.

Informasi yang dihimpun, jika Pemkot Pagaralam sebelumnya telah mengusulkan perubahan status sejumlah kelurahan yang ada di tiga kecamatan seperti Dempo Selatan, Kecamatan Dempo Utara dan Dempo Tengah kembali berstatus desa. Dengan tujuan pembangunan dikawasan tersebut bisa maksimal. Selian itu jika dilihat dari goegrafinya tiga kecamatan tersebut memang masih sangat layak menjadi desa.

Walikota Pagaralam, Alpian Maskoni dalam sambutanya mengatakan rencana Pemkot Pagaralam tersebut juga bertujuan untuk pemerataan pembangunan yang bermuara kepada kesejahteraan masyarakat Kota Pagar Alam, yang sebagian besar hidup di bidang pertanian.

“Kami berharap di Pagaralam kembali ada desa. Untuk itu kita usulkan tiga kecamatan seluruh kelurahannya kembali berstatus desa. Hal ini agar pembangunan lebih merata,” katanya.

Walikota berharap melalui Lokakarya ini, Pemkot Pagaralam akan mendapat masukan dari para narasumber, sehingga rencana perubahan status Kelurahan menjadi Desa akan berproses menurut aturan yang berlaku, agar dapat segera direalisasikan.

Sementara, narasumber dari Direktorat Pemerataan dan Administrasi Pemerintah Desa Kemendagri, Nana Wahyudi menjelaskan, rencana perubahan status Kelurahan menjadi Desa, merupakan pertama kali di Indonesia, setelah sebelumnya dilakukan juga oleh Kota Badung Provinsi Bali.

Menurutnya, perubahan status bukan pembentukan baru, tapi mengembalikan penataan pemerintahan desa. Kendati prosesnya berbeda, namun rencana perubahan status Kelurahan menjadi Desa, tidak melanggar aturan yang berlaku.

“Perubahan status diperbolehkan dan tidak melanggar aturan. Namun tetap harus ada kajian kembali sebelum adanya perubahan status tersebut,” jelasnya.(rendi)

H. Hendri Zainuddin, KETUM KONI SUMSEL

Check Also

Gubernur Akan Perbaiki Jembatan Gantung Desa Lontar

Baturaja, Detik Sumsel – Gubernur Sumatera Selatan, H Herman Deru berjanji akan segera memperbaiki jembatan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *